#pemulangan-wni-isis

Sabtu , 07 Mar 2020, 13:42 WIB

Pemerintah Diminta Serius Lakukan Pemetaan Terhadap Eks ISIS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Jamhari Makruf meminta pemerintah serius melakukan pemetaan terhadap orang-orang yang pernah bergabung dengan kelompok ISIS. Sebab menurutnya, ada banyak...

Senin , 17 Feb 2020, 00:05 WIB

Infografis Akhir Perjalanan WNI Eks ISIS

REPUBLIKA.CO.ID, Pemerintah memutuskan untuk menolak pemulangan WNI eks ISIS yang kini terdapat di sejumlah negara di Timur Tengah. Salah satu alasan pemerintah menolak pemulangan eks ISIS itu karena khawatir dapat mengganggu stabilitas keamanan di dalam negeri. Berikut kronologi dan fakta-fakta di balik pemulangan WNI eks ISIS.- 1 Februari: Menag sempat melontarkan statemen soal pemulangan eks ISIS. Namun belakangan ia...

Ahad , 16 Feb 2020, 09:39 WIB

Jika WNI Eks ISIS Dipulangkan, Pakar Minta Mereka Dibina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Diskusi tentang relevansi pemulangan warga negara...

Jumat , 14 Feb 2020, 22:55 WIB

Legislator: Perlu Pemetaan Terkait WNI Eks ISIS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Didik...

Jumat , 14 Feb 2020, 17:12 WIB

KPAI: Pemulangan Anak Eks ISIS Perlu Kajian Mendalam

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai...

Sikap pemerintah yang tidak mau mengembalikan WNI eks ISIS dipandang sebagai hak negara.

Jumat , 14 Feb 2020, 12:16 WIB

Tolak Eks ISIS, Pemerintah tak Langgar Apa Pun

Jumat , 14 Feb 2020, 07:23 WIB

Pemerintah Tolak WNI Eks ISIS, YLBHI: Keputusan Terburu-buru

Kamis , 13 Feb 2020, 20:17 WIB

Dasar Hukum Pencabutan Kewarganegaraan Eks ISIS

Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (13/2).

Kamis , 13 Feb 2020, 20:02 WIB

Wapres: Kita Masih Kaji Pemulangan Anak WNI Eks ISIS

Kamis , 13 Feb 2020, 18:12 WIB

Wapres Sebut Status WNI Otomatis Hilang Saat Gabung ke ISIS

Kamis , 13 Feb 2020, 17:41 WIB

Wapres: Mereka Sendiri yang Buat Kewarganegaraan Hilang

Kamis , 13 Feb 2020, 17:25 WIB

Wapres: Lebih Aman dan Maslahat tak Pulangkan WNI Eks ISIS

Kamis , 13 Feb 2020, 12:39 WIB

Istana Pastikan WNI Eks ISIS Jadi Stateless

Kamis , 13 Feb 2020, 09:58 WIB

Tolak Eks ISIS, Akademisi: Pemerintah Serius Perangi Teroris

Menlu Retno Marsudi (kanan) bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (ketiga kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertemuan tertutup di kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Rabu (12/2/2020).

Rabu , 12 Feb 2020, 20:25 WIB

Muhammadiyah Beri Dua Pandangan Soal WNI Eks ISIS

Rabu , 12 Feb 2020, 20:24 WIB

Pakar: Pemerintah tidak Bisa Serta Merta Menolak Eks ISIS

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan

Rabu , 12 Feb 2020, 18:55 WIB

Soal WNI Eks ISIS, BIN: Kebijakan Pemerintah Sudah Jelas

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD

Pemerintah tak Buat Opsi Lain Terkait Nasib WNI Eks ISIS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tidak membuat opsi lain terkait nasib warga megara Indonesia (WNI) yang menjadi foreigner terrorist fighters (FTF), termasuk proses hukumnya. Itu karena mereka telah membakar paspor dan tidak mengakui Indonesia sebagai kewarganegaraannya."Ndak ada, wong mereka pergi dari sini mau diapain? Kita tidak tahu mereka siapanya," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, di...

Rabu , 12 Feb 2020, 13:34 WIB

Pemerintah akan Tangkap WNI Eks ISIS yang Nekat Pulang

Menko Polhukam Mahfud MD mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo (kanan) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas tentang ketersediaan bahan baku bagi industri baja dan besi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Rabu , 12 Feb 2020, 13:09 WIB

Pemerintah Siapkan Kontra Radikalisasi untuk Anak-Anak

Rabu , 12 Feb 2020, 11:34 WIB

Mahfud: BNPT Sudah Cari Anak-anak WNI Eks ISIS

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memaparkan kondisi terkini peristiwa kerusuhan di Wamena, Papua, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (30/9).

Rabu , 12 Feb 2020, 08:22 WIB

Komnas HAM: Proses Hukum WNI Eks Kombatan ISIS Masih Buram

Rabu , 12 Feb 2020, 05:29 WIB

Robikin Ungkap Dampak Eks ISIS Jika Dipulangkan

Langkah memulangkan WNI terkait ISIS harus disertai pertimbangan yang sangat matang.

Rabu , 12 Feb 2020, 01:43 WIB

Mantan Pengikut Tanggapi Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS

Selasa , 11 Feb 2020, 17:50 WIB

Pemerintah Putuskan tak akan Pulangkan WNI Eks ISIS

Selasa , 11 Feb 2020, 05:48 WIB

Menag Lempar Rencana Pemulangan Eks ISIS ke Menko Polhukam

Ilustrasi Terorisme. Deradikalisasi orang-orang yang pernah bergabung dengan kelompok radikal atau teroris perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti psikologis dan sosial.

Senin , 10 Feb 2020, 23:06 WIB

Proses Deradikalisasi Perlu Pertimbangan Berbagai Aspek

Kamp pengungsian Al-Hol di Hassakeh, Suriah yang menampung keluarga anggota militan ISIS.

Senin , 10 Feb 2020, 22:15 WIB

Pegiat: Perempuan-Anak Eks ISIS Perlu Perlindungan Khusus

Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Hikmahanto Juwana

Senin , 10 Feb 2020, 21:49 WIB

Ini Kata Hikmahanto Soal Apakah ISIS Negara atau Bukan

Senin , 10 Feb 2020, 20:11 WIB

Malaysia Bina Eks ISIS yang Dipulangkan

Senin , 10 Feb 2020, 18:59 WIB

Muhammadiyah Tanggapi Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius memberikan keterangan pers terkait wacana pemulangan WNI eks ISIS di Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Jumat , 07 Feb 2020, 20:54 WIB

BNPT: Belum Ada Rencana Pemerintah Pulangkan WNI Eks ISIS

Wakil Presiden Maruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (29/1).

Jumat , 07 Feb 2020, 17:59 WIB

Soal Eks ISIS, Wapres Utamakan Keamanan WNI di Tanah Air

Jumat , 07 Feb 2020, 16:33 WIB

Cholil Nafis: ISIS dari Indonesia Otomatis Eks WNI

ISIS. Ada gagasan untuk memulangkan warga negara Indonesia eks anggota ISIS ke tanah air.

Pengamat: ISIS tak Punya Hak Tinggal di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat hukum administrasi negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Johanes Tuba Helan mengatakan, anggota Islamic State Irak and Syria (ISIS), sudah tidak berhak lagi tinggal di Indonesia. Sejak mereka masuk menjadi warga negara Suriah, status kewarganegaraan mereka dihapus. "Sejak itu pula mereka sudah tidak punya hak tinggal di Indonesia," kata Johanes Tuba Helan di Kupang, Jumat...

Jumat , 07 Feb 2020, 03:32 WIB