#penerimaan-negara-bukan-pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ditopang dari peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai.

Selasa , 23 Mar 2021, 12:50 WIB

Sri Mulyani: Penerimaan Negara Naik 0,7 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mencatat penerimaan negara mencapai Rp 219,2 triliun per akhir Februari 2021. Adapun realisasi ini meningkat sebesar 0,7 persen jika dibandingkan posisi periode sama tahun lalu sebesar...

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi produksi garam di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Jumat (12/3).

Ahad , 14 Mar 2021, 20:40 WIB

PNBP Sektor Perikanan Bisa Tingkatkan Infrastruktur

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bila Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sub sektor perikanan tangkap bertambah, maka perbaikan infrastruktur pelabuhan bisa lebih mudah dilakukan. "PNBP dari sub sektor perikanan tangkap saat ini menuju Rp 12 triliun," kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono di Indramayu, Ahad (14/3). Ia mengatakan ketika pendapatan negara dari sub...

Jumat , 18 Dec 2020, 16:40 WIB

Barang Milik Negara Hulu Migas Sumbang PNBP Rp 191,4 Miliar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sektor hulu minyak dan gas bumi (migas)...

Selasa , 17 Nov 2020, 17:21 WIB

Masa Pandemi, Kemenhub Sulit Kejar PNBP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pada masa pandemi Covid-19, Kementerian Perhubungan (Kemenhub)...

Selasa , 20 Oct 2020, 14:22 WIB

Kemendag Terapkan Tarif Nol Rupiah PNBP Penerbitan SKA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyampaikan, Kementerian...

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP). ilustrasi

Sabtu , 19 Sep 2020, 01:20 WIB

Kemenkeu Sebut Target PNBP dari Pemanfaatan BMN Tertekan

Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto. (Republika / Tahta Aidilla )

Kamis , 25 Jun 2020, 17:35 WIB

Pengusaha Pelayaran Butuh Keringangan PNBP

Warga menunjukkan lobster hasil tangkapan nelayan di pesisir Pantai Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Rabu (19/2/2020). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan ekspor benih lobster dikenakan pungutan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Rabu , 17 Jun 2020, 13:03 WIB

Kemenkeu Kaji Regulasi PNBP Ekspor Benih Lobster

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama Dirjen Pajak Robert Pakpahan (kanan), Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono (kedua kanan), Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara (kiri), dan Dirjen Anggaran Askolani (kedua kiri) bersiap menyampaikan konferensi pers tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (2/1/2019).

Kamis , 03 Jan 2019, 05:00 WIB

'Penerimaan Negara Diselamatkan Pergerakan Harga Komoditas'

Sejumlah barang yang akan dilelang sukarela koleksi pribadi pejabat Negara di Geleri Nasional, Jakarta, Rabu (28/2).

Rabu , 02 Jan 2019, 17:20 WIB

Penerimaan Negara Melalui Lelang Ditargetkan Naik 40 Persen

Sabtu , 17 Nov 2018, 07:49 WIB

Minerba Sumbang Penerimaan Rp 41 Triliun ke Kas Negara

Salah satu fasilitas yang tersedia di Laboratorium Uji Tungku Sehat Hemat Energi (TSHE) di Kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (P3TKEBTKE) di Gunung Sindur, Bogor.

Sabtu , 27 Oct 2018, 05:26 WIB

Sektor EBT Setor Penerimaan Negara Rp 1,1 Triliun

Kamis , 04 Oct 2018, 14:38 WIB

Pendapatan Negara dari Batu Bara Bakal Berkurang

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani (kanan) memberikan keterangan pers mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/7).

Jumat , 27 Jul 2018, 16:02 WIB

Ini Alasan Pemerintah Memberlakukan Tarif PNBP Nol Rupiah

Rabu , 03 Jan 2018, 05:00 WIB

Sektor ESDM Sumbang Separuh PNBP 2017

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo.

Jumat , 03 Nov 2017, 11:43 WIB

Pengamat Pajak: Rizal Ramli Keliru

Kamis , 02 Nov 2017, 14:26 WIB

Sektor Migas Indonesia Sumbang 7 Persen PNBP Negara

Anggota DPR Desak Revisi PNBP Angkutan Laut

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah agar merevisi PP No.15/2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama yang menyangkut jasa angkutan laut. Kenaikan tarif pada jasa angkutan laut menyebabkan biaya tinggi dan itu membebani rakyat sebagai konsumennya.“Saya mendesak Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan segera merevisi PP peninggalan Menhub Ignasius Jonan itu, karena...

Demi menarik kedatangan wisatawan asing, pemerintah bebaskan visa 47 negara.

Jumat , 20 Jan 2017, 10:53 WIB