#pengadilan-ham

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) melakukan Aksi Kamisan. Komnas HAM menegaskan keadilan korban pelanggaran HAM berat, termasuk Tragedi 1965.

Ahad , 18 Jun 2023, 14:41 WIB

Komnas HAM Tegaskan Keadilan Bagi Korban Pelanggaran HAM, Termasuk Tragedi 1965

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kembali menegaskan setiap orang yang menjadi korban pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk tragedi 1965, berhak mendapatkan keadilan dan pemulihan dari negara. Ketua...

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Siti Nurdjanah (tengah) membacakan pengumuman hasil seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Adhoc HAM pada Jumat (3/2) sore.

Sabtu , 04 Feb 2023, 20:21 WIB

Kontras Ingatkan Pemilihan Hakim Adhoc HAM Jangan Serampangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontras mencermati putusan Komisi Yudisial (KY) terkait kelulusan hakim adhoc HAM di Mahkamah Agung (MA). Kontras menaruh harap bahwa tiga hakim adhoc HAM yang diloloskan KY tak dipilih secara serampangan. Kontras memantau proses rekrutmen calon hakim adhoc HAM di KY selama ini. Kontras memahami ada urgensi untuk segera meluluskan hakim adhoc HAM di MA. Hal ini guna memproses...

Kamis , 02 Feb 2023, 22:18 WIB

Calon Hakim Adhoc dari Polri Akui Politik Hambat Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Agung (MA), Prof Bagir...

Sabtu , 14 Jan 2023, 08:58 WIB

Penyelesaian HAM Diproses, Wapres Akui tak Semua yang Diinginkan Bisa Dipenuhi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah...

Senin , 14 Nov 2022, 12:01 WIB

Terdakwa Kasus HAM Berat Paniai Simak Pembacaan Tuntutan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mayor Infantri Purnawirawan Isak Sattu hadir di...

Kamis , 20 Oct 2022, 19:17 WIB

Kehadiran TPPHAM tak Hapus Kewenangan Penyelidikan Komnas HAM

Amiruddin al-Rahab.mengatakan ada banyak aspek dalam sidang kasus pelanggaran HAM berat Paniai yang perlu disorot.

Jumat , 07 Oct 2022, 15:52 WIB

Sidang Kasus Paniai tidak Boleh Sekadar Gimmick

Ketua Pelaksana Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) Prof Makarim Wibisono.

Jumat , 30 Sep 2022, 16:01 WIB

Tim PPHAM tak Bekerja untuk Jadi Sarana Impunitas Pelaku

Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin (kiri) saat berkunjung ke kantor Republika, Jakarta, Kamis (22/9/2022). Kunjungan tersebut merupakan agenda silaturahmi sekaligus membahas tentang isu-isu pelanggaran HAM bersama jajaran redaksi Republika.

Kamis , 22 Sep 2022, 15:20 WIB

Pengadilan HAM Dinilai Bisa Pulihkan Kepercayaan Terhadap Aparat Keamanan

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al Rahab (kanan)

Kamis , 18 Aug 2022, 13:45 WIB

Komnas HAM akan Memastikan Saksi Kasus Paniai tidak Terbebani

Suasana tahapan seleksi akhir calon hakim adhoc HAM yaitu sesi wawancara di Pusdiklat MA, Bogor pada Rabu (20/7). Kegiatan itu diikuti oleh 33 peserta yang telah lolos tes tertulis.

Rabu , 20 Jul 2022, 21:23 WIB

Calon Hakim Adhoc HAM Dicecar Soal Integritas dalam Sesi Wawancara

Orang terkaya Ukraina, Rinat Akhmetov mengajukan gugatan terhadap Rusia di pengadilan hak asasi manusia tertinggi Eropa

Selasa , 28 Jun 2022, 00:55 WIB

Orang Terkaya Ukraina Gugat Rusia di Pengadilan HAM Eropa

Sabtu , 18 Dec 2021, 08:47 WIB

Larangan Penyembelihan Hewan Halal Dibawa ke Pengadilan HAM

Kamis , 12 Nov 2020, 06:45 WIB

Pengadilan HAM Eropa Putuskan Turki Langgar Hak Jurnalis

Presiden terpilih Prancis Emmanuel Macron.

Kamis , 15 Jun 2017, 03:23 WIB

Macron: UU Baru Antiterorisme Hormati Kebebasan Umum

Komisioner Komisi Nasional HAM yang diketuai Hafidz Abbas (kiri) beraudiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa yang diwakili (dari kiri) Haris Azhar (KontraS), Hendardi (Setara) dan Poengky Indarti (Imparsial) melakukan audiensi dengan para komi

Kamis , 29 Jan 2015, 21:52 WIB

Pemerintahan Jokowi Dinilai Abaikan Kasus Kekerasan Penegak Hukum

Kamis , 29 Jan 2015, 21:33 WIB

Imparsial: 100 Hari Jokowi Masih Banyak Pelanggaran HAM

Komnas HAM Tunggu Gebrakan Jokowi Bentuk Pengadilan HAM

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wacana pembentukan pengadilan ad hoc yang khusus untuk menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, sampai saat ini belum lagi terwujud. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan dapat merealisasikan gagasan tersebut pada masa kepemimpinannya.Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siti Noor Laila menuturkan, pembentukan Pengadilan HAM ad hoc sebenarnya sudah direkomendasikan...