Rabu , 29 Nov 2017, 13:53 WIB
Kapolri: Ada 2 Persoalan Pokok dalam Kasus Viktor Laiskodat
Selasa , 28 Nov 2017, 10:36 WIB
Ketum Ikhwanul Mubalighin Tanggapi Kasus Viktor Laiskodat
Jumat , 24 Nov 2017, 21:18 WIB
Kasus Viktor, Lemkapi: Polisi Baiknya Tunggu Keputusan MKD
Jumat , 24 Nov 2017, 20:34 WIB
Polisi Dinilai Malas Usut Kasus Viktor, Ini Alasannya
Jumat , 24 Nov 2017, 20:34 WIB
Lemkapi: Kasus Viktor Jadi Pertaruhan Kredibilitas MKD DPR
Jumat , 24 Nov 2017, 18:02 WIB
Kasus Viktor Dilanjut, Polri Imbau Aksi tak Perlu Dilakukan
Kamis , 23 Nov 2017, 18:17 WIB
Pengacara Pelapor Viktor: Pernyataan Polisi Membingungkan
Kamis , 23 Nov 2017, 18:04 WIB
Pelapor Tagih Perkembangan Kasus Viktor Jika Memang tak SP3
Kamis , 23 Nov 2017, 16:46 WIB
Kompolnas: Polri Masih Proses Kasus Viktor Laiskodat
Kamis , 23 Nov 2017, 16:06 WIB
Ombudsman Belum Terima Aduan Pelapor Soal Kasus Viktor
Kamis , 23 Nov 2017, 15:37 WIB
Kasus Viktor Laiskodat, Kabareskrim: Siapa yang Bilang SP3?
Rabu , 22 Nov 2017, 15:33 WIB
PKS: Polri Terburu-buru Hentikan Kasus Viktor
Pakar: Yang Tentukan Berlakunya Hak Imunitas Bukan Polisi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan tafsir atas dugaan ujaran kebencian yang disampaikan anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Victor Laiskodat, sebaiknya diuji di sidang praperadilan dengan objek permohonan yakni SP3 yang dikeluarkan kepolisian. "Agar tafsir itu dapat diterima oleh masyarakat, sebaiknya diuji di pengadilan mempraperadilankan SP3 itu. Karena yurisdiksi SP3 itu limitatif, yaitu peristiwa...
Rabu , 22 Nov 2017, 13:01 WIB
Pengamat: Pelapor Viktor Perlu Undang Saksi Ahli
Rabu , 22 Nov 2017, 11:30 WIB
Gerindra: Polri Salah Fatal Hentikan Kasus Viktor Laiskodat
Rabu , 22 Nov 2017, 09:28 WIB