
Rabu , 29 Nov 2017, 13:53 WIB
Kapolri: Ada 2 Persoalan Pokok dalam Kasus Viktor Laiskodat

Selasa , 28 Nov 2017, 10:36 WIB
Ketum Ikhwanul Mubalighin Tanggapi Kasus Viktor Laiskodat

Jumat , 24 Nov 2017, 21:18 WIB
Kasus Viktor, Lemkapi: Polisi Baiknya Tunggu Keputusan MKD

Jumat , 24 Nov 2017, 20:34 WIB
Polisi Dinilai Malas Usut Kasus Viktor, Ini Alasannya

Jumat , 24 Nov 2017, 20:34 WIB
Lemkapi: Kasus Viktor Jadi Pertaruhan Kredibilitas MKD DPR

Jumat , 24 Nov 2017, 18:02 WIB
Kasus Viktor Dilanjut, Polri Imbau Aksi tak Perlu Dilakukan

Kamis , 23 Nov 2017, 18:17 WIB
Pengacara Pelapor Viktor: Pernyataan Polisi Membingungkan

Kamis , 23 Nov 2017, 18:04 WIB
Pelapor Tagih Perkembangan Kasus Viktor Jika Memang tak SP3

Kamis , 23 Nov 2017, 16:46 WIB
Kompolnas: Polri Masih Proses Kasus Viktor Laiskodat

Kamis , 23 Nov 2017, 16:06 WIB
Ombudsman Belum Terima Aduan Pelapor Soal Kasus Viktor

Kamis , 23 Nov 2017, 15:37 WIB
Kasus Viktor Laiskodat, Kabareskrim: Siapa yang Bilang SP3?

Rabu , 22 Nov 2017, 15:33 WIB
PKS: Polri Terburu-buru Hentikan Kasus Viktor

Pakar: Yang Tentukan Berlakunya Hak Imunitas Bukan Polisi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan tafsir atas dugaan ujaran kebencian yang disampaikan anggota DPR Fraksi Partai Nasdem Victor Laiskodat, sebaiknya diuji di sidang praperadilan dengan objek permohonan yakni SP3 yang dikeluarkan kepolisian. "Agar tafsir itu dapat diterima oleh masyarakat, sebaiknya diuji di pengadilan mempraperadilankan SP3 itu. Karena yurisdiksi SP3 itu limitatif, yaitu peristiwa...