#perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan tarif PPN memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

Senin , 16 Dec 2024, 15:51 WIB

Tarif PPN Indonesia Diklaim Lebih Rendah Dibandingkan Negara Lain

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia saat ini sebesar 11 persen dan akan naik menjadi 12 persen pada...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pihaknya akan terus mendorong digitalisasi daerah.

Senin , 23 Sep 2024, 15:30 WIB

Dorong Digitalisasi Daerah, Menkeu: Transformasi Digital Syarat Indonesia Maju Merata

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pihaknya akan terus mendorong digitalisasi daerah. Transformasi digital, jelas dia, syarat untuk Indonesia bisa maju secara merata. Dunia bergerak ke arah sana. Kementerian Keuangan pun turut berperan dalam hal itu. Inovasi terus dilakukan. "Dan untuk itu, APBN terus mendorong dan mendukung pembangunan infrastruktur digitalisasi termasuk transaksi keuangan, baik di pusat, Kementrian/Lembaga (K/L), maupun...

Senin , 11 Mar 2024, 22:32 WIB

Jadi Inisiator Pembangunanan Sistem Perpajakan Nasional, Jabar Segera Bentuk Tim Perumus

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG----Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Badan Pendapatan...

Kamis , 22 Feb 2024, 21:12 WIB

Pemerintah Tarik Utang Rp 107,6 Triliun per Januari 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan...

Selasa , 15 Aug 2023, 16:20 WIB

Indef: Gabung OECD Tanda Stabilitas Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and...

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (tengah), Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury (kanan), dan Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo (kiri) bersama pegawai Kementerian BUMN dalam peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-25 Kementerian BUMN di taman Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (13/4/2023).

Senin , 14 Aug 2023, 22:28 WIB

Soal Bea Keluar Ekspor, Freeport dan Menkeu Akan Duduk Bersama

Anak mengonsumsi minuman manis (ilustrasi). Konsumsi gula harian masyarakat, baik yang didapat dari makanan atau minuman, dinilai sudah tergolong berlebihan.

Selasa , 08 Aug 2023, 11:57 WIB

Kemenkeu dan ASEAN Bahas Pajak Minuman Manis Hingga Rokok Elektrik

Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyelenggarakan Kampanye Simpatik perpajakan Spectaxcular 2023.

Senin , 07 Aug 2023, 11:49 WIB

Spectaxcular 2023, DJP Gandeng BNI Gelar Kampanye Pajak

Senin , 07 Aug 2023, 09:48 WIB

Sri Mulyani: 20 Juta Keluarga Bergantung Uang Pajak

Senin , 17 Jul 2023, 16:46 WIB

Menkeu RI Bahas Reformasi Perpajakan dengan Australia

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji.

Kamis , 15 Jun 2023, 22:48 WIB

Genjot Investasi Migas, Pemerintah Siapkan Sejumlah Kemudahan Buat Investor

ilustrasi:koperasi syariah - Petugas melayani nasabah di kantor Kospin Jasa Syariah, Jakarta, Jumat (2/1). Menjelang penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, Kementerian Koperasi dan UKM berupaya memperkuat sumber daya manusia (SDM) yang bergerak dalam pengelolaan koperasi syariah agar bisa bersaing di era pasar bebas tersebut.

Selasa , 18 Apr 2023, 08:13 WIB

Koperasi Syariah Berpotensi Lebih Baik dengan RUU Perkoperasian

Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) Sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana (kanan) bersiap memberikan keterangan pers terkait penyampaian hasil rapat Komite Nasional TPPU di Gedung PPATK, Jakarta, Senin (10/4/2023). Dalam keterangan tersebut disampaikan 7 poin penting hasil rapat komite TPPU antara lain Komite akan segera membentuk Tim Gabungan/Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA/LHP nilai agregat sebesar Rp349 triliun.

Selasa , 11 Apr 2023, 18:54 WIB

Empat Korporasi Terlibat Misteri Rp 349 Triliun, Ada Perusahaan Otomotif

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ketika diwawancarai wartawan sesuai acara Rakornas PPATK di sebuah hotel di Jakarta, Kamis (19/1/2023). Ivan menjelaskan soal dana kejahatan lingkungan yang mengalir ke anggota partai politik.

Selasa , 14 Mar 2023, 17:03 WIB

PPATK Akhirnya Buka Suara Soal Transaksi Rp 300 Triliun di Kemenkeu

Rabu , 11 Jan 2023, 14:52 WIB

Segini Pendapatan Negara di NTT pada 2022

Jumat , 10 Dec 2021, 19:09 WIB

Presidensi G20 Indonesia Usung Kerangka Kerja Konkret dan Inisiatif Baru

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemberlakuan UU HPP akan dilakukan berbeda waktu sesuai muatannya.

Kamis , 07 Oct 2021, 21:38 WIB

Kapan UU Pajak Baru Berlaku?

PT Angkasa Pura II (Persero) semakin masif dalam memperkuat aspek tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

PT Angkasa Pura II Integrasikan Pajak dengan Ditjen Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--PT Angkasa Pura II (Persero) semakin masif dalam memperkuat aspek tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). Pada hari ini, Rabu 3 Maret 2021, perseroan melakukan penandatanganan nota kesepahamam (memorandum of understanding/MoU) dengan Direktorat Jenderal Pajak tentang Integrasi Data Perpajakan. “Penandatanganan MoU antara AP II dengan Direktorat Jenderal Pajak ini adalah momen penting dan kami syukuri karena merupakan salah...

Relawan Pajak Universitas BSI mengikuti program magang di KP Pratama Kramat Jati Jakarta Timur.

Kamis , 04 Mar 2021, 06:09 WIB

Relawan Pajak UBSI Sukseskan Program Pemerintah

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Islam Malang (Unisma), Jeni Susyanti.

Rabu , 28 Oct 2020, 16:48 WIB

Penambahan Jumlah Pengusaha tidak Pengaruhi Kontribusi Pajak

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, estimasi besaran tax expenditure atau belanja perpajakan pemerintah pada tahun lalu mencapai lebih dari Rp 250 triliun. Nilai ini naik 13 persen dibandingkan estimasi pada 2018 yang sebesar Rp 221,1 triliun.

Jumat , 24 Jul 2020, 11:08 WIB

BKF akan Evaluasi Belanja Perpajakan yang Mencapai Rp 250 T

Penerimaan pajak negara pada 2020 diprediksi mengalami kontraksi (ilustrasi). Pengamat menilai berbagai insentif serta relaksasi pemungutan pajak akan didesain untuk menjamin kestabilan ekonomi.

Sabtu , 27 Jun 2020, 07:54 WIB

Pengamat: Insentif PPh Badan untuk Kestabilan Ekonomi

Senin , 10 Feb 2020, 19:22 WIB

Kemenkeu Tunggu Panggilan DPR Bahas Omnibus Law Perpajakan

Foto kolase sejumlah warga binaan menunjukkan jari yang telah tercelup tinta usai menggunakan hak suara dalam Pemilu 2019 di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (17/4/2019).

Rabu , 17 Apr 2019, 18:10 WIB

Kadin Indonesia: Lanjutkan Reformasi Perizinan dan Pajak

Kepala Kanwil Pajak Kalimantan Barat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa AMIK BSI Pontianak.

Kamis , 14 Dec 2017, 06:43 WIB

AMIK BSI Pontianak Gandeng Kanwil Pajak Kalbar

Pegawai pajak menerima Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dari wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak. ilustrasi

Selasa , 01 Aug 2017, 14:47 WIB

DPR Minta Informasi Dana Nasabah Jangan Disalahgunakan

Kamis , 27 Jul 2017, 15:15 WIB

Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi UU

Rabu , 19 Jul 2017, 03:11 WIB

Pengusaha Dukung Perppu Akses Keuangan untuk Perpajakan

Suasana seminar pembekalan kompetensi tenaga kerja untuk mahasiswa Prodi Manajemen Perpajakan (MP) AMK BSI Jakarta.

Jumat , 23 Dec 2016, 20:24 WIB

Mahasiswa BSI Ikuti Pembekalan Kompetensi Tenaga Kerja

Mahasiswa Manajemen Perpajakan BSI mendapatkan ilmu cara pengelolaan pajak perusahaan.

Sabtu , 10 Dec 2016, 19:03 WIB

Mahasiswa Perpajakan BSI Harus Tahu Pengelolaan Pajak Perusahaan Sejak Dini

Mahasiswa manajemen perpajakan AMK BSI mengikuti seminar perpajakan.

Jumat , 14 Oct 2016, 13:56 WIB

AMK BSI Siapkan SDM Perpajakan Kompeten

Kamis , 20 Nov 2014, 16:10 WIB

Ini Penyebab Target Penerimaan Pajak Jarang Tercapai

Rabu , 08 Jan 2014, 12:43 WIB

Pajak Bumi Bangunan Dilimpahkan ke Daerah

Ahad , 24 Mar 2013, 17:34 WIB

Kelas Menengah Meningkat, Pajak Diharapkan Ikut Bertambah

Kasus Gayus Dinilai Layak Diambil Alih KPK

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG--Pengamat hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Nyoman Serikat Putra Jaya, berpendapat kasus terdakwa tindak pidana korupsi, Gayus HP Tambunan, layak diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Karena ada beberapa alasan yang memungkinkan KPK untuk mengambil alih kasus tersebut," kata Nyoman, di Semarang, Selasa (23/11).Ia mengatakan KPK dibentuk karena aparat penegak hukum yang ada tidak optimal dan KPK...

Kamis , 19 Aug 2010, 02:34 WIB