#perpajakan

Jumat , 10 Dec 2021, 19:09 WIB

Presidensi G20 Indonesia Usung Kerangka Kerja Konkret dan Inisiatif Baru

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Presidensi G20 Indonesia mencoba mengangkat topik-topik baru yang akan dibahas oleh para pemimpin dunia. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional selaku Deputi Keuangan...

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pemberlakuan UU HPP akan dilakukan berbeda waktu sesuai muatannya.

Kamis , 07 Oct 2021, 21:38 WIB

Kapan UU Pajak Baru Berlaku?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah disahkan dan memiliki muatan isi serta pemberlakuan yang berbeda. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemberlakukan terhadap perubahan berbeda demi menjaga stabilitas. "Masa pemberlakukan berbeda dan kita berikan waktu untuk komunikasi, menyampaikan ke publik terkait struktur ini," kata Sri dalam konferensi pers UU HPP, Kamis (7/10). Perubahan UU Pajak Penghasilan (PPh)...

Selasa , 05 Oct 2021, 22:57 WIB

Sri Mulyani: RUU HPP Berpihak pada Masyarakat Kecil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut rancangan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan...

Kamis , 04 Mar 2021, 12:00 WIB

PT Angkasa Pura II Integrasikan Pajak dengan Ditjen Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--PT Angkasa Pura II (Persero) semakin masif dalam...

Kamis , 04 Mar 2021, 06:09 WIB

Relawan Pajak UBSI Sukseskan Program Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dalam rangka menyukseskan program pemerintah di ...

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Islam Malang (Unisma), Jeni Susyanti.

Rabu , 28 Oct 2020, 16:48 WIB

Penambahan Jumlah Pengusaha tidak Pengaruhi Kontribusi Pajak

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, estimasi besaran tax expenditure atau belanja perpajakan pemerintah pada tahun lalu mencapai lebih dari Rp 250 triliun. Nilai ini naik 13 persen dibandingkan estimasi pada 2018 yang sebesar Rp 221,1 triliun.

Jumat , 24 Jul 2020, 11:08 WIB

BKF akan Evaluasi Belanja Perpajakan yang Mencapai Rp 250 T

Penerimaan pajak negara pada 2020 diprediksi mengalami kontraksi (ilustrasi). Pengamat menilai berbagai insentif serta relaksasi pemungutan pajak akan didesain untuk menjamin kestabilan ekonomi.

Sabtu , 27 Jun 2020, 07:54 WIB

Pengamat: Insentif PPh Badan untuk Kestabilan Ekonomi

Senin , 10 Feb 2020, 19:22 WIB

Kemenkeu Tunggu Panggilan DPR Bahas Omnibus Law Perpajakan

Foto kolase sejumlah warga binaan menunjukkan jari yang telah tercelup tinta usai menggunakan hak suara dalam Pemilu 2019 di Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (17/4/2019).

Rabu , 17 Apr 2019, 18:10 WIB

Kadin Indonesia: Lanjutkan Reformasi Perizinan dan Pajak

Kepala Kanwil Pajak Kalimantan Barat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa AMIK BSI Pontianak.

Kamis , 14 Dec 2017, 06:43 WIB

AMIK BSI Pontianak Gandeng Kanwil Pajak Kalbar

Pegawai pajak menerima Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dari wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak. ilustrasi

Selasa , 01 Aug 2017, 14:47 WIB

DPR Minta Informasi Dana Nasabah Jangan Disalahgunakan

Kamis , 27 Jul 2017, 15:15 WIB

Perppu Akses Informasi Keuangan Disahkan Menjadi UU

Rabu , 19 Jul 2017, 03:11 WIB

Pengusaha Dukung Perppu Akses Keuangan untuk Perpajakan

Suasana seminar pembekalan kompetensi tenaga kerja untuk mahasiswa Prodi Manajemen Perpajakan (MP) AMK BSI Jakarta.

Jumat , 23 Dec 2016, 20:24 WIB

Mahasiswa BSI Ikuti Pembekalan Kompetensi Tenaga Kerja

Mahasiswa Manajemen Perpajakan BSI mendapatkan ilmu cara pengelolaan pajak perusahaan.

Sabtu , 10 Dec 2016, 19:03 WIB

Mahasiswa Perpajakan BSI Harus Tahu Pengelolaan Pajak Perusahaan Sejak Dini

Mahasiswa manajemen perpajakan AMK BSI mengikuti seminar perpajakan.

Jumat , 14 Oct 2016, 13:56 WIB

AMK BSI Siapkan SDM Perpajakan Kompeten

Pajak Bumi Bangunan Dilimpahkan ke Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat secara resmi melimpahkan kewenangan penarikan pajak bumi bangunan perkotaan dan perdesaan kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah."Mudah-mudahan pelimpahan kewenangan itu mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dulu dapat dana bagi hasil 64 persen, sekarang 100 persen," kata Wakil Bupati Kotim, HM Taufiq Mukri di Sampit, Rabu.Taufiq Mukri mewakili pemerintah daerah dalam pelimpahan kewenangan...

Ahad , 24 Mar 2013, 17:34 WIB