#perppu-ormas

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria

Jumat , 20 Oct 2017, 06:51 WIB

Gerindra Pertanyakan Peran Pemerintah Bina Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria mempertanyakan peran pembinaan pemerintah terhadap Ormas. Pasalnya, Riza mengatakan, selama ini pemerintah bukan malah membina dan...

Kamis , 19 Oct 2017, 19:26 WIB

Ismail Yusanto: Pemerintah tak Pernah Klarifikasi ke HTI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto mengatakan, pemerintah tidak pernah melakukan klarifikasi terkait kegiatan-kegiatan HTI yang dinilai anti-Pancasila. Video yang dijadikan alasan pembubaran HTI pun, lanjut dia, merupakan potongan kegiatan HTI yang berlangsung selama empat jam."Itu kegiatannya empat jam. Temanya perubahan besar dunia menuju khilafah, lalu arah perubahannya seperti apa, dijelaskan di dalam orasi...

Kamis , 19 Oct 2017, 19:25 WIB

Pemerintah Desak Perppu Ormas Jadi Undang-Undang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga dan Kementerian Pemerintah terkait yang...

Kamis , 19 Oct 2017, 19:11 WIB

PPP Terima Perppu Ormas dengan Catatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi...

Kamis , 19 Oct 2017, 18:01 WIB

Perppu Ormas, Gerindra tak Ingin Pemerintah Jadi Otoriter

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR dari...

Kamis , 19 Oct 2017, 17:55 WIB

PAN Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Bahas Perppu Ormas

Kamis , 19 Oct 2017, 17:27 WIB

Wakil Ketua DPR: Perppu Ormas Diputuskan Pekan Depan

Anggota Komisi II DPR-RI Fraksi PAN, Yandri Susanto lepas RDPU Perppu Ormas dengan Perwakilan Pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (19/10).

Kamis , 19 Oct 2017, 16:10 WIB

PAN tak Takut Ditendang dari Koalisi Pendukung Jokowi

Kamis , 19 Oct 2017, 16:06 WIB

Tolak Perppu, PAN Lebih Pilih Revisi UU Ormas

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie

Kamis , 19 Oct 2017, 15:45 WIB

Ketum ICMI: Substansi Perppu Ormas Banyak Masalah

Kamis , 19 Oct 2017, 15:37 WIB

DPR Nilai Sikap Fraksi di Perppu Ormas Seperti RUU Pemilu

Kamis , 19 Oct 2017, 15:07 WIB

Komisi II Undang Sejumlah Pakar Bahas Perppu Ormas

Kamis , 19 Oct 2017, 07:10 WIB

Azyumardi: Perppu Ormas untuk Jaga Eksistensi Bangsa

Pakar hukum tata negara Refly Harun (kiri) dan Yusril Ihza Mahendra mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10).

Kamis , 19 Oct 2017, 06:50 WIB

Refly: Aturan Penerbitan Perppu Harus Lebih Ketat dan Rinci

Suasana pembahasan Perppu Ormas dalam Rapar Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR-RI bersama beberapa Pakar Hukum Tata Negara, Rabu (18/10).

Rabu , 18 Oct 2017, 23:05 WIB

Aktivis GNPF: Perppu Ormas Seperti Sayembara

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun sesaat setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR-RI tentang Perppu Ormas di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Rabu, (18/10).

Rabu , 18 Oct 2017, 18:23 WIB

Refly: Tidak Ada Kekosongan Hukum, Perppu Ormas tidak Perlu

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra memberikan pandangan ketika mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/10).

Rabu , 18 Oct 2017, 17:19 WIB

Yusril Sarankan Perppu Ormas Ditolak Saja, Ini Alasannya

Pakar Kritisi Sifat Kegentingan Memaksa Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dan Refli Harun mengkritisi sifat kegentingan memaksa sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR. "Pemerintah harus menjalankan "due process of law" (uji hukum) sehingga kalau ada ormas yang dianggap...

Rabu , 18 Oct 2017, 12:30 WIB

Komisi II Undang Pakar Bahas Perppu Ormas

Rabu , 18 Oct 2017, 12:08 WIB

Tiga Poin Perppu Ormas yang Perlu Direvisi Menurut PKS

Presiden RI Joko Widodo diwawancara wartawan pada acara Silaturahim Presiden RI dengan Keluarga Besar Pesatuan Islam (Persis), di Kantor Pimpinan Pusat Persis, Kota Bandung, Selasa (17/10).

Rabu , 18 Oct 2017, 10:12 WIB

Jokowi: Represif Itu Kalau Saya Mau Ini, Kamu Harus Ini

Rabu , 18 Oct 2017, 01:32 WIB

Jokowi Bantah Perppu Ormas Represif

Komisi II DPR dan Pemerintah kembali menggelar rapat pembahasan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas pada Senin (16/10).

Selasa , 17 Oct 2017, 20:11 WIB

Ini Perbedaan Pendapat NU dan Muhammadiyah Soal Perppu Ormas

Wakil Ketua Komisi II DPR-RI, Fandi Utomo di Ruang KK 1, Gedung Nusantara, Selasa (17/10).

Selasa , 17 Oct 2017, 20:07 WIB

Muhammadiyah Tetap Tolak Perppu Ormas, NU Menerima

Kamis , 12 Oct 2017, 19:40 WIB

MK Tunda Uji Materi Perppu Ormas

Anggota Pansus Pemilu dari Fraksi PPP Achmad Baidowi.

Kamis , 12 Oct 2017, 18:09 WIB

Politikus PPP: Perppu Ormas Masih Banyak Kekurangan

Anggota Pansus Pemilu dari Fraksi PPP Achmad Baidowi (kiri).

Kamis , 12 Oct 2017, 16:38 WIB

Kekurangan Perppu Ormas Menurut Politikus PPP

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil

Kamis , 12 Oct 2017, 16:27 WIB

PKS Yakinkan Fraksi Lain di DPR untuk Tolak Perppu Ormas

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera

Rabu , 11 Oct 2017, 22:25 WIB

PKS akan Kumpulkan Bukti Perppu Ormas Berbahaya

Rabu , 11 Oct 2017, 17:36 WIB

Gerindra Bangun Komunikasi Tolak Perppu Ormas

Selasa , 10 Oct 2017, 21:22 WIB

DPR Targetkan Perppu Ormas Selesai Dibahas pada 24 Oktober

Senin , 09 Oct 2017, 15:52 WIB

Tuduhan pada Eggi Sudjana Jadi Pasal Penodaan Agama

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) bersama Hakim Anggota MK lainnya memimpin jalannya sidang lanjutan Perppu Ormas di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (2/10).

Senin , 09 Oct 2017, 12:37 WIB

Ikatan Pesantren Indonesia Dukung Perppu Ormas

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Sutriyono

Ahad , 08 Oct 2017, 14:50 WIB

Komisi II DPR Serap Aspirasi Warga soal Perppu Ormas

Polisi Pelajari Laporan Terhadap Eggi Sudjana

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polisi masih mempelajari laporan terkait ujaran kebencian yang dituduhkan pada praktisi hukum Eggi Sudjana. Dalam laporan itu, Eggi diduga mengucapkan ujaran bernada kebencian terhadap Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dalam sebuah wawancara dengan media massa. “Kami sudah terima laporan terkait pelaporan atas nama Eggi Sudjana, dalam hal ini Polri wajib untuk menerima semua laporan aduan yang ada,...

Kamis , 05 Oct 2017, 21:02 WIB