#polemik-omnibus-law

Rabu , 29 Apr 2020, 20:49 WIB

Guru Besar UI: Omnibus Law Bukan Hal yang Baru di Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Satya Arinanto memaparkan pandangannya terkait Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Menurutnya metode omnibus law bukanlah sesuatu yang baru dilakukan di...

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta.

Sabtu , 07 Mar 2020, 17:25 WIB

Podcast Republika: Lika-Liku Omnibus Law RUU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih menjadi polemik di Indonesia. Sebagian besar menilai RUU Cipta Kerja akan membawa dampak buruk bagi pekerja di Indonesia. Namun, sebagian juga menilai RUU Cipta Kerja dapat membangun Indonesia menjadi lebih baik. Lantas bagaimana dan seperti apakah masa depan Indonesia dengan adanya RUU Cipta Kerja tersebut. Kali ini tim Podcast Republika kedatangan Staf...

Rabu , 19 Feb 2020, 16:54 WIB

RUU Omnibus Law Salah Ketik, MPR RI: Gitu Aja Kok Repot

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja...

Rabu , 19 Feb 2020, 14:57 WIB

Bamsoet Persilakan Masyarakat Gugat RUU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pasal dalam Rancangan undang-undang (RUU)...

Rabu , 19 Feb 2020, 14:41 WIB

Dua Poin Penting Menag Soal Sertifikasi Halal di Omnibus Law

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menjelaskan terkait...

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto

Rabu , 19 Feb 2020, 10:00 WIB

Pemerintah Diminta Sisir Kembali Draf RUU Cipta Kerja

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD

Rabu , 19 Feb 2020, 06:46 WIB

Mahfud MD: UU Cipta Kerja tak Boleh Kekang Kebebasan Pers

Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Selasa , 18 Feb 2020, 16:53 WIB

Omnibus Law Bukan untuk Untungkan Investor

Selasa , 18 Feb 2020, 15:34 WIB

Kewenangan Presiden Cabut Perda Langgar Konstitusi

Selasa , 18 Feb 2020, 14:06 WIB

DPR Beri Kesempatan Pemerintah Perbaiki Draf Omnibus Law

Selasa , 18 Feb 2020, 13:00 WIB

Politikus PAN: RUU Ciptaker Harus Berpihak ke Semua Pihak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Selasa , 18 Feb 2020, 10:28 WIB

Soal PP Gantikan UU, Airlangga: Ada Salah Pengertian

Selasa , 18 Feb 2020, 08:33 WIB

Mahfud Pastikan Ada Kesalahan dalam Omnibus Law

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah

Selasa , 18 Feb 2020, 06:17 WIB

Omnibus Law Cipta Kerja Permudah Jalan TKA? In Kata Menaker

Ilustrasi Omnibus Law. Adanya sanksi bagi pihak yang menghambat kerja pers sebagaimana disebutkan dalam draft Omnibus Law Cipta Kerja dinilai bentuk dari keseriusan pemerintah untuk membela kerja pers.

Selasa , 18 Feb 2020, 06:05 WIB

Anggota DPR Ini Sebut Omnibus Law Bela Kerja Pers

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas

Senin , 17 Feb 2020, 20:45 WIB

Baleg Siap Bahas Omnibus Law Cipta Kerja

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono. RUU Cipta Kerja telah mempertimbangkan desentralisasi dan otonomi daerah

Senin , 17 Feb 2020, 20:00 WIB

Kemenko Perekonomian Bantah RUU Cipta Kerja Sentralistik

Emil Salim Ingatkan Pemerintah Soal Keseimbangan Omnibus Law

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior Emil Salim mengingatkan kepada pemerintah bahwa Omnibus Law Cipta Kerja harus mampu melingkupi, menyinergikan, serta menyeimbangkan tiga aspek. Ketiga aspek tersebut yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan.Emil mengatakan hal tersebut sesuai dengan konsep pembangunan dengan mengutamakan Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disetujui dan diterapkan oleh seluruh negara di dunia sejak 2015 lalu.“Setelah 2015 dunia...