#pphn

Kamis , 18 Aug 2022, 14:21 WIB

Bamsoet Jawab Tudingan Fraksi MPR yang Sebut Pernyataan Soal PPHN Menyesatkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjawab pernyataan Ketua Fraksi Golkar MPR RI M Idris Laena yang menyebut bahwa pernyataan Bamsoet terkait kesepakatan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)...

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, perlu adanya kesinambungan dalam pembangunan di Indonesia. Keterpaduan pembangunan dari setiap pemimpin ke pemimpin yang lain itu membutuhkan pedoman, salah satunya lewat Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Jumat , 03 Jun 2022, 08:36 WIB

MPR: PPHN Jamin Kesinambungan Pembangunan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, perlu adanya kesinambungan dalam pembangunan di Indonesia. Keterpaduan pembangunan dari setiap pemimpin ke pemimpin yang lain itu membutuhkan pedoman, salah satunya lewat Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). "PPHN yang dirintis MPR adalah dalam rangka menjamin kesinambungan dan keterpaduan pembangunan antarperiode kepemimpinan, tanpa bergantung pada momen elektoral," ujar pria yang akrab...

Ahad , 24 Oct 2021, 12:50 WIB

Pimpinan MPR: PPHN Lewat UU tidak Terlalu Kuat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan,...

Ahad , 24 Oct 2021, 12:23 WIB

Wakil Ketua MPR: PPHN Bukan Haluan Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan,...

Sabtu , 23 Oct 2021, 23:17 WIB

Arsul Sani: Pro dan kontra PPHN perlu dibuat matrik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan...

Direktur Eksekutif Indikator Poitik Indonesia Burhanuddin Muhtadi

Rabu , 13 Oct 2021, 18:15 WIB

Survei: Mayoritas Elite Nilai PPHN Cukup dengan UU

Senin , 04 Oct 2021, 14:43 WIB

Bamsoet: PPHN Sebaiknya tidak dengan Undang-Undang

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zoelva.

Selasa , 14 Sep 2021, 14:15 WIB

Mantan Ketua MK: Konflik PPHN Munculkan Tanda Tanya

Senin , 13 Sep 2021, 18:37 WIB

Nasdem: Amandemen UUD 1945 Seperti Gempa Tektonik

Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Djarot Saiful Hidayat.

Senin , 13 Sep 2021, 16:30 WIB

Djarot Klaim MPR tak Bahas Wacana Presiden Tiga Periode

Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie, akan mengusulkan peta jalan kebijakan nasional ke Presiden dan partai politik

Kamis , 09 Sep 2021, 18:08 WIB

Jimly Ajak ICMI Susun Peta Jalan Kebijakan Nasional

Selasa , 07 Sep 2021, 06:08 WIB

Arsul Sani: Amendemen UUD tidak Boleh untuk Jangka Pendek

Anggota DPR yang juga Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/9).

Selasa , 07 Sep 2021, 02:50 WIB

Syarief Hasan Tolak Amendemen UUD, PPHN Cukup Diatur UU

Sabtu , 04 Sep 2021, 19:17 WIB

Bamsoet: MPR Terbuka Bagi Aspirasi Masyarakat Terkait PPHN

Jumat , 03 Sep 2021, 23:58 WIB

Ketua MPR Luncurkan Buku Soal Urgensi Hadirkan PPHN

Selasa , 31 Aug 2021, 13:33 WIB

Zulkifli Hasan: Amendemen UUD 1945 Sulit Terjadi

MPR RI selaku lembaga yang berkewenangan mengamandemen UUD 1945 (ilustrasi)

Rabu , 25 Aug 2021, 12:23 WIB

Golkar: Amendemen UUD 1945 tidak Mendesak

Perkaya Ruang Publik dengan Penolakan Amendemen UUD 1945

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) inisiatif, Muhammad Ihsan Maulana, mengajak masyarakat untuk memperkaya ruang publik dengan penolakan amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dia berharap, langkah itu menjadi harapan publik agar wacana itu dapat digagalkan. Berdasarkan Tata cara perubahan UUD dalam pasal 37 UUD, agar amendemen bisa digagalkan setidaknya harus disuarakan setengah dari jumlah anggota DPR dan seluruh anggota...