#presidential-threshold

Suasana dome Gedung Nusantara DPR atau Gedung Kura-Kura di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (ilustrasi) Prayogi/Republika

Ahad , 19 Jun 2022, 12:00 WIB

Mikom UMB Soroti Pro-Kontra PT dan Terbuangnya Suara Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Parliamentary Threshold (PT) merupakan ketentuan ambang batas parlemen yang telah diberlakukan sejak Pemilu 2009 dengan angka 2,5 persen, lalu terus meningkat seiring dengan adanya revisi Undang-Undang Pemilu,...

Jumat , 10 Jun 2022, 17:50 WIB

Pakar: UUD 1945 tak Atur Ambang Batas Pencalonan Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pakar Hukum Tata Negara Andi Asrun menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen. "Undang-Undang Dasar hanya mengatakan presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik," kata Andi Asrun saat dihubungi di Jakarta, Jumat (10/6/2022). Artinya, sambung dia, setiap partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen atau DPR bisa...

Rabu , 01 Jun 2022, 15:10 WIB

PKS Tunggu Waktu yang Tepat Gugat PT 20 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana akan...

Jumat , 13 May 2022, 18:27 WIB

'Presidential Threshold Telah Menyimpang dari Sistem Presidensial di Indonesia'

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Amri Amrullah, Rizky Suryarandika, Nawir Arsyad Akbar Ambang...

Kamis , 31 Mar 2022, 10:18 WIB

PKS Berencana Gugat Presidential Threshold 20 Persen ke MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan partainya...

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan/ketetapan terhadap 10 perkara pada Selasa (29/3/2022).

Rabu , 30 Mar 2022, 07:07 WIB

Jaya Suprana Tarik Gugatan Ambang Batas Pencalonan Presiden

Jumat , 25 Mar 2022, 15:22 WIB

DPD Gugat Presidential Threshold ke MK

Sidang Paripurna DPD RI pada Jumat menyepakati bahwa lembaga tersebut secara kelembagaan akan mengajukan uji materi (judicial review) terkait dengan ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. (Foto: Ilustrasi)

Sabtu , 19 Feb 2022, 06:15 WIB

DPD akan Gugat Presidential Threshold 20 Persen ke MK

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai semestinya ambang batas pencalonan presiden 0 persen

Ahad , 06 Feb 2022, 15:26 WIB

Partai Buruh: Ambang Batas Presiden 20 Persen Berbahaya Buat Negara

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan pidato bertajuk Peta Jalan Indonesia Maju, Senin (3/1).

Jumat , 04 Feb 2022, 16:21 WIB

Ingin Nyapres, Muhaimin: PKB Masih Butuh 10 Persen Suara Lagi

Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 Fahri Hamzah

Kamis , 03 Feb 2022, 14:44 WIB

Desak Presidential Threshold Dihapus, Fahri Hamzah: Jangan Ada Seleksi Dulu

Jumat , 28 Jan 2022, 10:14 WIB

Warning Buat Parpol, Dua Mantan Ketua MK Siap Dukung Syarat Capres Nol Persen

Ahad , 09 Jan 2022, 14:02 WIB

PDIP: Presidential Threshold Bukan Soal Untung Rugi

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) berbicara dengan panitera di sela sidang pengujian materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (6/1/2022). Sidang tersebut digelar atas permohonan dari politikus Partai Gerindra Ferry Yuliantono yang meminta ‘presidential threshold’ diturunkan dari 20 persen jadi 0 persen karena menilai aturan itu dinilai menguntungkan dan menyuburkan oligarki.

Kamis , 06 Jan 2022, 21:30 WIB

In Picture: Uji Materiil Undang-Undang Pemilu

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra

Kamis , 06 Jan 2022, 20:48 WIB

Demokrat Dukung Uji Materiil Ambang Batas Capres 20 Persen

Direktur Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyebut ada dua pihak yang dirugikan jika presidential threshold (PT) diberlakukan 0 persen, yakni Istana dan PDIP. (Foto: Ilustrasi)

Kamis , 06 Jan 2022, 19:51 WIB

Pengamat: Presidential Threshold 0 Persen Rugikan PDIP dan Istana

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, gugatan untuk menghapus ketentuan presidential threshold alias menjadikan 0 persen sudah pernah ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). (Foto: Mahkamah Konstitusi)

Kamis , 06 Jan 2022, 15:49 WIB

Tjahjo Soal Presidential Threshold 0 Persen: Logikanya tidak Mungkin

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, ia menghargai sikap sejumlah pihak yang mengajukan gugatan terhadap ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. (Foto: Habiburokhman)

Gerindra tak Permasalahkan Presidential Threshold 20 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, ia menghargai sikap sejumlah pihak yang mengajukan gugatan terhadap ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. Ia mengatakan, partainya mengaku tak mempermasalahkan angka tersebut. "Gerindra pada prinsipnya nggak masalah mau PT 20 persen, PT kecil, atau nol persen sekalipun, kami siap saja yang mana yang berlaku," ujar Habiburokhman...

Uji material atau judicial review terhadap besaran ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold/PT) sebesar 20 persen sudah beberapa kali diajukan sejumlah pihak. Namun, gugatan tersebut selalu ditolak oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK). (Foto: Mahkamah Konstitusi)

Selasa , 04 Jan 2022, 13:25 WIB

Menakar Peluang Gugatan PT 20 Persen di Mahkamah Konstitusi

Partai Ummat menggelar konferensi pers terkait rencana mengajukan judicial review Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kantor DPP Partai Ummat, Tebet, Jakarta, Senin (3/1).

Senin , 03 Jan 2022, 22:05 WIB

Ajukan Judicial Review, Partai Ummat Minta MK Hapus PT 20 Persen

Ahad , 02 Jan 2022, 20:49 WIB

Pakar Nilai Gugatan Uji Materi Presidential Treshold bakal Ditolak

Kotak suara Pilpres 2014 (ilustrasi). Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT) telah sesuai UUD 1945.

Kamis , 30 Dec 2021, 00:31 WIB

Pakar: PT 0 Persen Timbulkan Masalah

Hakim MK Anwar Usman (tengah) bersama Hakim MK Maria Farida Indrati (kiri), dan Hakim MK Saldi Isra memimpin Sidang Uji Materi Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi, Jakarta. (Ilustrasi)

Sabtu , 25 Dec 2021, 10:57 WIB

Presidential Threshold Dinilai Langgengkan Oligarki

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebut ambang batas Capres 20 persen untuk efektivitas pemerintahan

Kamis , 23 Dec 2021, 00:13 WIB

Sekjen PDIP: Ambang Batas Capres 20 Persen untuk Efektivitas Pemerintahan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai penutupan pelatihan Baguna PDIP se-Jabodetabek, di Jakarta.

Rabu , 22 Dec 2021, 17:01 WIB

Soal Presidential Threshold 20 Persen, Begini Kata Hasto

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari (kiri) berbincang bersama Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz saat memberikan keterangan pers.

Senin , 20 Dec 2021, 09:13 WIB

Soal PT, Pakar: Ketua KPK Bicara Sesuatu yang Bukan Tugasnya

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memberi sambutan dalam pembekalan calon anggota DPR Partai Demokrat. (ilustrasi)

Ahad , 19 Dec 2021, 05:44 WIB

Pengamat Ingatkan Presidential Threshold 20 Persen Prakarsa Demokrat dan SBY

Sabtu , 18 Dec 2021, 13:47 WIB

Pakar: Konstitusi tak Tegas Larang Presidential Threshold

Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin

Jumat , 17 Dec 2021, 15:47 WIB

DPD Anggap Parpol Gagal Jalankan Regenerasi Politik

Jumat , 17 Dec 2021, 06:05 WIB

Beda Pendapat Pimpinan KPK Soal Biaya Politik dan Korupsi

Kamis , 16 Dec 2021, 04:31 WIB

Tak Ada Ketentuan Presidential Threshold di Amendemen UUD 1945

Ketua KPK Firli Bahuri menilai presidential threshold 0 persen bisa cegah korupsi (foto: ilustrasi).

Rabu , 15 Dec 2021, 17:56 WIB

Kala Ketua KPK Gencar Suarakan Ambang Batas Capres 0 Persen

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, mengatakan partainya mendukung presidential threshold 0 persen.

Rabu , 15 Dec 2021, 14:50 WIB

Ini Alasan PAN Setuju Presidential Threshold 0 Persen

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi, sebut presidential threshold bentuk penghargaan bagi parpol (foto: ilustrasi)

Rabu , 15 Dec 2021, 14:14 WIB

FPPP: Presidential Threshold Bentuk Penghargaan Bagi Parpol

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi.

Soal Presidential Threshold 0 Persen, PPP: Sudah Sering Ditolak MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, menilai usulan ambang batas presiden (Presidential Threshold) 0 persen sah saja disampaikan. Termasuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Namun gugatan terhadap UU Pemilu agar PT 0 persen sudah sering dilakukan dan ditolak oleh MK," kata Baidowi dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Rabu (15/12). Baidowi mengatakan MK memberikan kekuasan kepada...

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menemui Ketua DPD LaNyalla Mahmud Mattalitti di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/12).

Rabu , 15 Dec 2021, 01:32 WIB