#putusan-ma

Senin , 05 Nov 2018, 13:39 WIB

Hingga Senin, KPU Belum Terima Salinan Putusan MA Soal OSO

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait uji materi syarat pencalonan anggota DPD. Perkara ini materi yang diajukan oleh Oesman Sapta...

Jumat , 02 Nov 2018, 16:37 WIB

MA: Salinan Putusan Soal OSO Disampaikan Pekan Depan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Mahkamah Agung (MA), Suhadi, mengatakan salinan putusan soal uji materi syarat pencalonan anggota DPD akan disampaikan pekan depan. Proses minutasi putusan perkara uji materi yang diajukan oleh Oesman Sapta Odang (OSO) sampai saat ini belum selesai. "Sudah diumumkan bahwa itu (uji materi) sudah dikabulkan. Putusannya belum keluar, masih dalam proses minutasi. Insya Allah pekan...

Kamis , 01 Nov 2018, 15:17 WIB

KPU Surati MA Minta Salinan Putusan Soal OSO

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid...

Kamis , 01 Nov 2018, 08:15 WIB

OSO dan Ketua MA Pernah Satu Pesawat ke Palu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono...

Rabu , 31 Oct 2018, 20:00 WIB

KPU Masih Tunggu Salinan Putusan MA Soal OSO

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan,...

Jumat , 21 Sep 2018, 09:21 WIB

Dilema KPU dan Caleg Koruptor

Selasa , 18 Sep 2018, 08:21 WIB

Koruptor Seperti Apa yang Bisa Dihukum Mati?

Senin , 17 Sep 2018, 08:22 WIB

Mempersoalkan Putusan MA yang 'Wow'

Pegiat ICW, Almas Sjafrina saat memberikan surat terbuka untuk Bawaslu RI dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (31/8). Surat tersebut berisi permintaan kepada Bawaslu agar menindaklanjuti putusan Pengawas Pemilu di sejumlah daerah yang bertentangan dengan PKPU.

Ahad , 16 Sep 2018, 18:11 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Susun Eksaminasi Terkait Putusan MA

Ahad , 16 Sep 2018, 00:11 WIB

MA Abaikan Kehendak Publik Menyeleksi Caleg Koruptor

Sabtu , 15 Sep 2018, 14:36 WIB

Putusan MA Soal Mantan Koruptor Nyaleg Abaikan Moralitas

Sabtu , 15 Sep 2018, 14:01 WIB

Perludem dan ICW Dorong KPU Publikasikan Riwayat Bacaleg

Sabtu , 15 Sep 2018, 12:40 WIB

KPU Belum Bisa Tanggapi Putusan MA Soal Caleg Eks Koruptor

Sabtu , 15 Sep 2018, 08:30 WIB

KPU Harus Laksanakan Putusan MA Mengenai Caleg Napi Koruptor

Daftar bakal caleg eks koruptor yang dikembalikan KPU ke parpol.

Sabtu , 15 Sep 2018, 06:54 WIB

Mengapa MA Izinkan Eks Koruptor Boleh Nyaleg?

Bendera-bendera partai peserta Pemilu 2019 (ilustrasi)

Sabtu , 15 Sep 2018, 02:34 WIB

Partai Jadi Kunci Ciptakan Parlemen Bersih

Sejumlah motor ojek online terparkir dibahu jalan. (ilustrasi)

Jumat , 25 Aug 2017, 05:41 WIB

Organda NTB Diskusikan Keputusan Pencabutan Permenhub

Pengusaha Taksi Daerah Tetap Minta Ada Pengaturan

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sejumlah pengusaha taksi di Kota Semarang mengaku tak mempersoalkan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pencabutan sejumlah pasal Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 26 Tahun 2017 tentang transportasi daring. Meski begitu, keberadaan taksi daring ini tetap harus diatur agar iklim usaha dan persaingan transportasi di Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah ini tetap sehat. “Kami menganggap putusan MA...

Jumat , 25 Aug 2017, 02:17 WIB

Kemenhub Kaji Putusan MA Soal Transportasi Online

Warga mengoperasikan aplikasi taksi online.

Jumat , 25 Aug 2017, 01:32 WIB

Pemerintah Harus Akomodasi Transportasi Daring

Pengemudi ojek online melintasi Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (18/12). (Republika/Raisan Al Farisi)

Kamis , 24 Aug 2017, 19:38 WIB

Kemenhub Meminta Ini kepada Transportasi Online

Ketua DPP PPP kubu Romahurmuziy, Joko Purwanto (kiri) dan Wasekjen Asrul Sani (kanan) memberikan keterangan pers di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/12).

Ahad , 13 Aug 2017, 18:04 WIB

Arsul Sani: Kami tdak Khawatir Konsolidasi Kubu Djan Faridz

Ahad , 13 Aug 2017, 17:53 WIB

Putusan MA Tetapkan Kubu Romi Sebagai Pengurus Sah PPP

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi mukhtamar Jakarta, Djan Faridz memberikan keterangan pers usai usai menemui Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di kantor Kemenkumham, Jakarta, Rabu (23/11).

Jumat , 23 Jun 2017, 22:14 WIB

Djan Faridz Harus Legowo Pascaputusan MA

Sejumlah anggota DPD RI terlibat kericuhan sebelum Sidang Paripurna dimulai, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, pada Senin (3/4).

Sabtu , 08 Apr 2017, 18:26 WIB

Senator Kalimantan: Kisruh DPD Munculkan Persoalan Baru

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda.

Sabtu , 08 Apr 2017, 14:24 WIB

Pengamat: DPD Harus Kembali ke Khittah, Kalau tidak 'Bubarkan'

Sabtu , 08 Apr 2017, 13:40 WIB

Pengamat: DPD Dibajak oleh Kepentingan Parpol

Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari

Kamis , 06 Apr 2017, 21:44 WIB

Politikus PDIP: DPD RI tidak Bisa Dibubarkan

Kamis , 06 Apr 2017, 20:21 WIB

Anggota DPD Berharap tak Ada Lagi Keributan yang Memalukan

Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi menyampaikan keterangan pers soal penyumpahan yang dilakukan MA terhadap pimpinan DPD RI, di kantor MA, Kamis (6/4).

Kamis , 06 Apr 2017, 20:03 WIB

MA Ambil Sumpah Ketua DPD Terpilih karena Terima Undangan

Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad (tengah) dan GKR Hemas (keempat kiri) dikelilingi oleh anggota DPD sebelum dimulainya Sidang Paripurna DPD, Senin (3/4). Rapat Paripurna tersebut diwarnai keributan yang dipicu keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Tata Tertib DPD.

Kamis , 06 Apr 2017, 16:51 WIB

Anggota DPD Korban Penganiayaan Tegaskan Pemilihan OSO Ilegal

Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari

Rabu , 05 Apr 2017, 18:22 WIB

Soal Salah Ketik di Putusan MA, KY: Ada Indikasi Pelanggaran Etik

Jumat , 06 May 2016, 18:45 WIB

Arsul Sani Minta Kubu Djan tak Sesatkan Publik Soal Putusan MA

Jumat , 08 Apr 2016, 14:22 WIB

Lewat Munaslub, Golkar Diharapkan Bisa Kembali Berjaya

Mahyudin: Munaslub Golkar Masih Simpang Siur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar masih belum jelas. Sebab, sejak diputuskan pada Januari lalu, belum ada keputusan kapan dan dimana Munas akan digelar.''Ini enggak jelas kapan Munas, ada yang tanggal 7 Mei, 17 Mei, bahkan bulan Juli, jadi masih simpang siur,'' kata Calon Ketua Umum Golkar Mahyudin, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).Hal itu...

Selasa , 29 Mar 2016, 12:02 WIB