#putusan-mk-soal-presidential-threshold

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Selasa , 07 Jan 2025, 16:28 WIB

Menko Yusril Yakin Pihak yang Ingin Mengembalikan Presidential Threshold akan Sia-Sia

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN — Usaha memunculkan kembali presidential threshold dalam perubahan Undang-Undang (UU) 7/2017 tentang Pemilu pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 62/2024 dinilai langkah politik sia-sia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi...

Ketua MK Suhartoyo (tengah) didampingi Wakil Ketua MK Saldi Isra (kiri) dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kanan) berbincang saat sidang, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Selasa , 07 Jan 2025, 09:28 WIB

PR Pemerintah dan DPR Usai Putusan MK, Kerumitan Mendefinisikan 'Dominasi Koalisi Pilpres'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, DPR dan pemerintah punya pekerjaan rumah (PR) untuk merumuskan aturan dominasi koalisi pada pemilihan presiden (pilpres) secara proporsional. Langkah itu mutlak diperlukan karena amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan dominasi yang rasional tersebut dinilai penting, mengingat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas...

Sabtu , 04 Jan 2025, 19:02 WIB

#putusan-mk-soal-presidential-threshold

Menko Yusril Yakin Pihak yang Ingin Mengembalikan Presidential Threshold akan Sia-Sia

PR Pemerintah dan DPR Usai Putusan MK, Kerumitan Mendefinisikan 'Dominasi Koalisi Pilpres'

Baleg DPR Sebut Putusan MK Soal Presidential Threshold Harus Dilakukan, Tetapi..

Pakar Nilai Putusan MK Hapus Presidential Threshold Untungkan Dua Pihak

Presidential Threshold Dihapus, akankah Capres 2029 Jadi Lebih Banyak?