Jumat , 03 Mar 2023, 15:39 WIB
Pengamat: Operasi Kekuasaan Menunda Pemilu Terbukti Terus Berjalan
Jumat , 03 Mar 2023, 15:09 WIB
Soal Putusan Penundaan Pemilu, MK: No Comment
Jumat , 03 Mar 2023, 14:35 WIB
Wamenkumham: Putusan Penundaan Pemilu 2024 Belum Inkrah
Jumat , 03 Mar 2023, 14:30 WIB
Wapres Tegaskan Tahapan Pemilu 2024 Tetap Berlanjut
Jumat , 03 Mar 2023, 14:26 WIB
Bawaslu Tegaskan Putusan PN Jakpus tidak Bisa Jadi Landasan Penundaan Pemilu
Jumat , 03 Mar 2023, 13:51 WIB
Ketum Prima: Putusan PN Jakpus Membuktikan KPU Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
Jumat , 03 Mar 2023, 13:23 WIB
Komisi Yudisial Didesak Periksa Hakim PN Jakpus Terkait Putusan Penundaan Pemilu
Jumat , 03 Mar 2023, 07:42 WIB
Putusan Penundaan Pemilu Mencurigakan, Perludem: Periksa Hakim PN Jakpus
Jumat , 03 Mar 2023, 07:40 WIB
Isu Penundaan Pemilu 2024, Dradjad: Percepat Putusan Inkract MA dan MK
Jumat , 03 Mar 2023, 00:54 WIB
Mardani Ali Sera Tegaskan Tahapan Pemilu tak Bisa Diinterupsi
Jumat , 03 Mar 2023, 00:07 WIB
Komentar Singkat Jimly Putusan Penundaan Pemilu PN Jakpus: Hakim Layak Dipecat
Kamis , 02 Mar 2023, 23:22 WIB
Respons Putusan PN Jakpus, KPU Tegaskan 24 Parpol Tetap Sah Sebagai Peserta Pemilu
Putusan Tunda Pemilu, Yusril: Majelis Hakim Keliru
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan memerintahkan agar pemilu ditunda. Pakar hukum tata negara, Prof Yusril Ihza Mahendra menilai, putusan PN Jakpus keliru. "Saya berpendapat majelis hakim telah keliru membuat putusan dalam perkara ini," kata Yusril, Kamis (2/3). Sejatinya, gugatan yang dilayangkan Partai Prima bersifat perdata, gugatan atas perbuatan melawan...