#ruu-penghapusan-kekerasan-seksual

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) perlu mengatur upaya preventif sebagai langkah pencegahan tindak kekerasan seksual. (Foto: Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas)

Rabu , 25 Aug 2021, 14:10 WIB

Baleg: RUU PKS Perlu Atur Upaya Cegah Kekerasan Seksual

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menilai Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) perlu mengatur upaya preventif sebagai langkah pencegahan tindak kekerasan seksual....

Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin

Jumat , 26 Mar 2021, 23:34 WIB

Komnas Perempuan Apresiasi RUU PKS Masuk Prolegnas 2021

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin mengapresiasi kinerja para anggota DPR RI yang memasukkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. "Saya apresiasi DPR atas buah dari perjuangan itu," kata Mariana dalam seminar daring bertajuk "Ending Sexual Violence: Religion, Human Rights and You" di Jakarta, Jumat (26/3). Selanjutnya Komnas Perempuan...

Selasa , 23 Mar 2021, 20:24 WIB

Puan: RUU PKS Bukti Keberpihakan Negara Terhadap Perempuan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan...

Selasa , 16 Mar 2021, 17:30 WIB

Baleg DPR: RUU P-KS Mendesak untuk Segera Disahkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy...

Rabu , 02 Sep 2020, 23:00 WIB

Komisi VIII DPR Siap Bahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang...

Ilustrasi Kekerasan Seksual. KPPPA mengatakan harapan masyarakat sangat besar agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan menjadi undang-undang.

Rabu , 12 Aug 2020, 09:33 WIB

KPPPA: RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Harapan Masyarakat

Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7). Mereka meminta pembahasan RUU P-KS dilanjutkan, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19.

Jumat , 03 Jul 2020, 15:35 WIB

RUU P-KS Bakal Dilanjutkan Baleg Tahun Depan

Jumat , 03 Jul 2020, 14:06 WIB

Fraksi Nasdem Tetap Desak RUU PKS Masuk Prolegnas 2020

Kamis , 02 Jul 2020, 18:45 WIB

Yandri: Pro Kontra RUU PKS Dinilai Masih Sangat Tinggi

Kamis , 02 Jul 2020, 17:23 WIB

Ketua Komisi VIII: Pro-Kontra RUU PKS Masih Sangat Tinggi

Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani (kiri)

Kamis , 02 Jul 2020, 12:57 WIB

Anggota DPR Dianggap tak Paham Persoalan Kekerasan Seksual

Kamis , 02 Jul 2020, 08:47 WIB

Taufik Basari: Fraksi Nasdem akan Lanjutkan Usulan RUU PKS

Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka

Kamis , 02 Jul 2020, 08:02 WIB

Ini Alasan RUU PKS tak Kunjung Tuntas

Kamis , 02 Jul 2020, 07:36 WIB

Legislator: RUU PKS akan Diprioritaskan di Tahun 2021

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas

Kamis , 02 Jul 2020, 07:04 WIB

DPR Bantah tak Berniat Selesaikan RUU PKS

Ilustrasi Kekerasan Seksual. ICJR memandang kesulitan pembahasan RUU PKS secara materi tidak seharusnya menjadi penghalang penyusunan RUU PKS.

Kamis , 02 Jul 2020, 06:22 WIB

ICJR: RUU PKS Tetap Harus Jadi Prioritas

Sejumlah aktivis saat melakukan aksi Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekearasan Seksual (RUU PKS) (ilustrasi)

Kamis , 02 Jul 2020, 02:39 WIB

DPR Diminta Tetap Prioritaskan RUU PKS

Komnas Perempuan Sesalkan RUU PKS Dicabut dari Prolegnas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional (Komnas) Perempuan menyesalkan penarikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad mengkritik alasan bahwa pembahasan RUU ini sulit. "Kesulitan pembahasan menurut kami dikarenakan tidak adanya political will untuk memberilan keadilan bagi korban," katanya saat dihubungi, Rabu (1/7). Bahrul mengingatkan, korban kekerasan seksual setiap harinya...

Rabu , 01 Jul 2020, 10:41 WIB

RUU PKS Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020

Aksi Tolak RUU PKS. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Cerahkan Negeri (ACR) melakukan aksi simpatik tolak Rancangan Undang- undang PKS di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Ahad (21/7).

Selasa , 08 Oct 2019, 05:11 WIB

Halusinasi RUU-PKS; Menambah Korban Kejahatan Seksual

Ahad , 29 Sep 2019, 17:29 WIB

Komnas Perempuan Kritik Penundaan RUU PKS

Rabu , 25 Sep 2019, 18:49 WIB

DPR: RUU PKS tidak Mungkin Disahkan di Periode Ini

Senin , 29 Jul 2019, 09:34 WIB

Negara Wajib Melindungi Kehormatan Perempuan

Para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Peduli Perempuan melakukan aksi menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Car Free Day (CFD) Dago, Kota Bandung, Ahad (21/7).

Ahad , 21 Jul 2019, 21:44 WIB

In Picture: Ratusan Aktivis Gelar Aksi Tolak RUU PKS di Bandung

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong.

Rabu , 08 May 2019, 08:33 WIB

Ketua Komisi VIII Dorong RUU Kekerasan Seksual Selesai

Udiensi MK dengan Menteri PPA. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kanan) menerima Menteri PPA Yohana Yembise di Gedung MK, Jakarta, Rabu (26/12).

Selasa , 07 May 2019, 23:50 WIB

Yohana Berharap RUU PKS Segera Disahkan

Ketua Presidium Majelis Ormas Islam Mohammad Sidik (kedua kanan) bersama Dosen Pemikiran dan Pendidikan Islam Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor Wido Supraha (kedua kiri) dan Advokat dan Konsultan Hukum Helmi Al Djufri (kiri) memberikan paparan saat seminar di Gedung Menara Da'wah, Jakarta, Kamis (28/3).

Kamis , 28 Mar 2019, 19:59 WIB

In Picture: RUU P-KS Ditolak Majelis Ormas Islam

Ketua Presidium Majelis Ormas Islam Mohammad Sidik (kanan) bersama Dosen Pemikiran dan Pendidikan Islam Sekolah Pascasarjana UIKA Bogor Wido Supraha (tengah) dan Advokat dan Konsultan Hukum Helmi Al Djufri (kiri) memberikan paparan saat seminar di Gedung Menara Da'wah, Jakarta, Kamis (28/3).

Kamis , 28 Mar 2019, 17:56 WIB

Majelis Ormas Islam Tolak RUU P-KS

Panitia Kerja (Panja) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Sarah Djojohadikusumo (Kiri)

Selasa , 12 Mar 2019, 15:01 WIB

Alasan DPR Terkait Terhambatnya Pembahasan RUU PKS

Panitia Kerja (Panja) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), Sarah Djojohadikusumo (ketiga kanan)

Senin , 11 Mar 2019, 15:01 WIB

Wanita Disabilitas Indonesia Dukung Percepatan RUU PKS

Kamis , 14 Feb 2019, 12:17 WIB

PP Persis Tolak Pengesahan RUU PKS

Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini

Kamis , 14 Feb 2019, 07:07 WIB

PKS Ingin Pendekatan Tepat dalam RUU Kekerasan Seksual

Pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Andi Komara

Selasa , 12 Feb 2019, 11:05 WIB

LBH: RUU PKS Memuat Hal yang tidak Diatur KUHP

Kamis , 07 Feb 2019, 18:00 WIB

Mengapa Korban Kekerasan Seksual Masih Takut Melapor?

Inayah Ingin RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disahkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Putri Bungsu Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), Inayah Wulandari Wahid menginginkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual secepatnya disahkan. Hal itu lantaran semakin banyaknya korban. Menurutnya, RUU tersebut tidak berkaitan dengan tuduhan apapun. Inayah mengatakan, segala macam tuduhan terkait RUU tersebut tidak benar, bahkan hoaks. Ia menambahkan, RUU Kekerasan Seksual bertujuan untuk melindungi korban, pemulihan hingga perlindungan korban. Berikut video...

Selasa , 05 Feb 2019, 11:32 WIB