#seskab

(Dari kiri) Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dan Menko Perekonomian Darmin Nasution berbin

Kamis , 20 Aug 2015, 12:40 WIB

Jokowi Minta Para Menteri tak Bertengkar di Ruang Publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung Rabu (19/8) kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla telah memberikan...

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla (kanan) sebelum memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8). (Antara/Widodo S. Jusuf)

Kamis , 13 Aug 2015, 19:17 WIB

Pemerintah Pertimbangkan Posisi Kantor Staf Presiden

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan posisi Kantor Staf Presiden apakah nantinya akan berada di bawah koordinasi Sekretaris Kabinet atau tidak. Sebab, dalam pelantikan lima menteri dan satu seskab kemarin oleh Presiden Jokowi, Luhut Panjaitan yang sebelumnya menjabat sebagai kepala staf Kepresidenan pun digeser menjadi Menko Polhukam. "Ya sedang dalam proses. (Fungsi) Belum, lagi...

Rabu , 12 Aug 2015, 18:30 WIB

Harta Seskab Pramono Anung Rp 8,4 Miliar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harta Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung...

Rabu , 12 Aug 2015, 18:10 WIB

JK: Kantor Staf Kepresidenan di Bawah Seskab

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah resmi melantik...

Rabu , 12 Aug 2015, 17:35 WIB

Pramono Bisa Jadi Jembatan DPR-Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Setya Novanto berharap Pramono...

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri), Menko Perekonomian Darmin Nasution (ketiga kiri), Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli (ketiga kanan), Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil (kanan), Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong (kiri

Rabu , 12 Aug 2015, 15:31 WIB

Pramono Bakal Perbaiki Hubungan Jokowi dengan Parpol

Menteri Sekretaris kabinet Andi Widjajanto

Rabu , 15 Jul 2015, 20:56 WIB

Jabatan Wakil Panglima Segera Dibahas

Kamis , 30 Apr 2015, 10:48 WIB

Jokowi Masih Sebut Indonesia Punya Utang Rp 2.600 Triliun

Rabu , 29 Apr 2015, 19:00 WIB

Punya Utang atau Tidak? Ini Penjelasan IMF

Rabu , 29 Apr 2015, 17:13 WIB

JK: Tak Tahu Background, Seskab Salah Tafsir Soal Utang IMF

Perdana Menteri Palestina yang baru, Rami Hamdallah.

Selasa , 21 Apr 2015, 10:50 WIB

PM Palestina: Kami Tersanjung Dukungan Presiden Jokowi

Kamis , 09 Apr 2015, 14:08 WIB

Perpres Dicabut, Uang Muka Mobil Pejabat Balik ke Rp 116,65 Juta

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wapres Jusuf Kalla berjalan menuju ruang rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/4).

Rabu , 08 Apr 2015, 19:01 WIB

'Jokowi Perlu Jubir yang Profesional'

Sekertaris Kabinet Andi Widjajanto berbicara dalam seminar Digital Diplomasi di Jakarta, Rabu (8/4).

Rabu , 08 Apr 2015, 18:04 WIB

Istana Kaji Pencabutan Tunjangan Kendaraan Eselon I

Perkembangan Ekonomi Terkini: Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro (tengah), Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad (kiri), dan Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo saat konferensi pers mengenai Perkembangan Ekonomi Terkini Indonesia di Kemenkeu, J

Rabu , 08 Apr 2015, 11:31 WIB

Dipanggil Jokowi, Menkeu Bantah Soal DP Mobil

Selasa , 07 Apr 2015, 14:33 WIB

Ketua MPR Apresiasi Langkah Jokowi Batalkan Perpres

Presiden Jokowi di acara Indonesia-China Economic Cooperation Forum di Beijing, Jumat (27/3).

Senin , 06 Apr 2015, 23:25 WIB

Taufiqurrahman: Keputusan Presiden Cocok

Istana Bantah Presiden Bakal Keluarkan Perpres Golkar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto membantah pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengesahan kepengurusan Partai Golkar. Menurut Andi, pengesahan kepengurusan parpol adalah kewenangan menteri."Aturan yang kami tahu, itu kewenangannya ada di Kementerian Hukum dan HAM, tidak perlu sampai ke presiden," ujarnya di Istana...

Rabu , 11 Mar 2015, 10:41 WIB

Seskab Kaji Pembentukan Badan Cyber Nasional

Rabu , 18 Feb 2015, 13:13 WIB

Soal Nasib KPK, Publik Masih Disuruh Tunggu Jokowi

Komjen Budi Gunawan dan Irjen Budi Waseso.

Rabu , 04 Feb 2015, 18:37 WIB

Seskab Mengaku Berikan Tiga Pertimbangan Terkait Kapolri

Senin , 26 Jan 2015, 16:06 WIB

Seskab Andi Widjojanto Disebut Anak Kecil

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

Selasa , 20 Jan 2015, 11:55 WIB

Yusril Tertawakan Seskab

Kamis , 18 Dec 2014, 15:49 WIB

Seskab dan Menkumham Datangi KPK, Ada Apa?

Rabu , 03 Dec 2014, 19:20 WIB

Seskab Tak Keberatan Foto Presiden Tak Dipasang

Presiden Joko Widodo menyalami calon menteri usai mengumumkan susunan kabinet di Istana Merdeka, Ahad (26/10).

Ahad , 26 Oct 2014, 19:00 WIB

Tak Ada Seskab, Jubir, dan Wamen?

Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menjawab pertanyaan wartawan seusai menyerahkan rekaman rapat bailout Bank Century di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (24/9). Dipo Alam mengatakan KPK lebih berhak menerima rekaman tersebut di

Kamis , 02 Jan 2014, 05:50 WIB

Seskab Sebutkan Tiga Laporan yang Disampaikan Pengacara Trio Macan

Kamis , 02 Jan 2014, 05:36 WIB

Soal Aduan Trio Macan, Dipo: Seskab Bukan Penegak Hukum

Senin , 30 Dec 2013, 14:48 WIB

Hanura Harap Dipo Tindak Lanjuti Laporan @triomacan2000

Senin , 30 Dec 2013, 14:44 WIB

PKS Anggap Pertemuan Dipo dan Trio Macan Ilegal

Kamis , 26 Dec 2013, 07:05 WIB

Pesan Seskab: Jangan Sampai Tertangkap Tangan

Selasa , 10 Dec 2013, 11:07 WIB

Disindir Mirip Kodok, Nasdem Sebut Dipo Alam Provokator

Senin , 09 Dec 2013, 06:18 WIB

Seskab Sebut Capres Pemilik TV Bak Kodok Bangkong

Kamis , 05 Dec 2013, 08:14 WIB

Seskab: Pemanggilan Boediono Hanya Mainan Politik

Seskab Sebut Ada Kecenderungan Media untuk Koruptif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seskab Dipo Alam menyambut baik otokritik yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada pers. "Memang ada kecenderungan media sebagai power cenderung koruptif," ungkap Dipo di Jakarta, Kamis (24/10) pagi seperti dilansir setkab.go.id. Ia berharap, pers tetap berpegang pada UU Nomor 40/1999. Khususnya Pasal 5 dan 6 menyangkut kewajiban dan peran yang harus dilaksanakan. Ia juga mengingatkan pers dan...

Selasa , 22 Oct 2013, 21:12 WIB