
Rabu , 11 Apr 2018, 18:17 WIB
Aksi di Depan Istana Tuntut Pembentukan TGPF Kasus Novel

Selasa , 10 Apr 2018, 17:19 WIB
Djamal Aziz Bantah Tekan Miryam Cabut BAP Perkara KTP-El

Senin , 09 Apr 2018, 13:53 WIB
Dokter RS Medika Nilai Setnov tidak dalam Kondisi Darurat

Senin , 02 Apr 2018, 14:01 WIB
Perawat Ungkap Kejanggalan Saat Setnov Dirawat di RS Medika

Senin , 02 Apr 2018, 13:45 WIB
Perawat Ungkap Bimanesh Minta Infus Cukup Ditempel ke Setnov

Senin , 02 Apr 2018, 09:55 WIB
KPK Periksa Lagi Pengusaha yang Diduga Alirkan Dana KTP-El

Senin , 02 Apr 2018, 08:37 WIB
GMPG Izin KPK untuk Temui Setya Novanto

Jumat , 30 Mar 2018, 19:26 WIB
Setnov tak Menduga Tuntutan Terhadapnya Sampai 16 Tahun

Jumat , 30 Mar 2018, 14:39 WIB
Pengacara: Setnov Akui Kesalahan dan Bekerja Sama dengan KPK

Jumat , 30 Mar 2018, 11:58 WIB
Tuntutan Hukuman Novanto Dinilai Belum Maksimal

Jumat , 30 Mar 2018, 01:00 WIB
Prosecutor demands 16 years in prison for Setnov

Rabu , 28 Mar 2018, 11:21 WIB
Dua Anak Novanto Diperiksa KPK

Pengacara Sebut Setnov Sudah Akui Kesalahannya
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Firman Wijaya, anggota kuasa hukum mantan Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan, bahwa kliennya itu sudah mengakui perbuatannya dalam perkara korupsi proyek KTP-elektronik (KTP-el). Hal tersebut sebagai respons atas pengajuan sebagai justice collaborator (JC) oleh Novanto. "Pengakuan itu tidak hanya verbal diucapkan. Pertama, permohonan maaf itu sebuah pengakuan kemudian kedua dia menjelaskan pertemuan-pertemuan itu termasuk dengan bebarapa...

Sabtu , 24 Mar 2018, 01:37 WIB
PDIP dan Demokrat Diimbau Saling Menahan Diri Terkait Setnov

Jumat , 23 Mar 2018, 18:16 WIB
Politikus PAN: KPK Perlu Tindak Lanjuti Pengakuan Setnov

Jumat , 23 Mar 2018, 01:19 WIB
Ketua Fraksi PDIP Sebut Pernyataan Setnov Provokatif

Kamis , 22 Mar 2018, 19:44 WIB
Setnov Akui Keponakannya adalah Kurir Fee untuk Anggota DPR

Kamis , 22 Mar 2018, 16:33 WIB
Rp 5 Miliar yang Dikembalikan Setnov Terkait Rapimnas Golkar

Kamis , 22 Mar 2018, 16:28 WIB
Soal Penyebutan Puan dan Pramono, Ini Saran Fahri untuk KPK

Kamis , 22 Mar 2018, 16:21 WIB
Puan Disebut Setnov Terima Uang, Politikus PDIP: Mengagetkan

Kamis , 22 Mar 2018, 16:15 WIB
Namanya Disebut Setnov, Pramono Akui Kenal Made Oka

Rabu , 14 Mar 2018, 19:29 WIB
Setnov Konfirmasi Keponakannya Soal Uang untuk Anggota DPR

Rabu , 14 Mar 2018, 17:43 WIB
Irvanto Akui Terima Uang dari Rekan Setnov

Rabu , 14 Mar 2018, 15:40 WIB
Jaksa KPK Cecar Keponakan Setnov Soal Uang untuk Anggota DPR

Senin , 12 Mar 2018, 15:05 WIB
Saksi Akui Antarkan Uang untuk Keponakan Setnov

Pengacara Akui Dokter Bimanesh Lakukan Kesalahan Prosedur
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum dokter Bimanesh Sutarjo, Wirawan Adnan, membantah adanya kesengajaan kliennya membantu merintangi penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek KTP-elektronik (KTP-el) atas tersangka Setya Novanto. Namun, mereka mengakui dokter Bimanesh melalukan kesalahan prosedur. "Pertama tidak betul ada kesengajaan untuk bantu. Itu tidak ada. Cuma diakui, klien kami melakukan kesalahan prosedur atau disiplin kedokteran mungkin," ungkap Wirawan usai...

Rabu , 07 Mar 2018, 22:04 WIB
Anang Sugiana Segera Disidang di Kasus Korupsi KTP-El

Senin , 05 Mar 2018, 14:22 WIB
Saksi Konfirmasi Keponakan Setnov Terima 3,5 Juta Dolar AS

Senin , 05 Mar 2018, 14:13 WIB
Setnov Mengaku Baru Tahu Keponakannya Ikut Lelang KTP-El

Senin , 05 Mar 2018, 12:38 WIB
Ketua Majelis Hakim Minta Sidang Setnov Digelar Setiap Hari
![[ilustrasi] Terdakwa kasus korupsi pengadaan KTP elektronik Setya Novanto (kiri) saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/2).](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/0.55108200-1519638355-830-556.jpeg)
Senin , 05 Mar 2018, 11:41 WIB
Keponakan Setnov Jadi Saksi Sidang Lanjutan Kasus KTP-El

Selasa , 27 Feb 2018, 18:30 WIB
KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Ketua Fraksi di Kasus KTP-El

Senin , 26 Feb 2018, 18:36 WIB
Sebelum Jadi Tersangka, Setnov Pernah Ingin Bertemu Elza

Senin , 26 Feb 2018, 16:37 WIB
Elza: Miryam Terima Kotak Berisi Uang untuk Komisi II DPR

Kamis , 22 Feb 2018, 18:04 WIB