#sidang-sengketa-pilpres-di-mk

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan di sidang sengketa Pemilu di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).

Jumat , 05 Apr 2024, 13:16 WIB

Ketika Hakim MK Bertanya, Mengapa Presiden Jokowi Bagi Bansos Waktu Kampanye

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membagikan bantuan sosial (bansos). Sebab, berdasarkan fakta persidangan, Jokowi turut ikut membagikan bansos dan berkeliling...

Kuasa Hukum AMIN Bambang Widjojanto mengikuti sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dengan pemohon pasangan no urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (1/4/2024). Agenda sidang lanjutan tersebut yaitu Pembuktian Pemohon (Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon serta Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon). Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tersebut.

Jumat , 05 Apr 2024, 08:04 WIB

Dituding Tersangka Seumur Hidup, Bambang Widjojanto: Sudah Deponering

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertarungan argumen dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (4/4/2024) menyerempet ke status tersangka yang disandang kuasa hukum Anies-Muhaimin, Bambang Widjojanto. Bahkan, kuasa hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra menyebut Bambang berstatus tersangka seumur hidup.Bambang membela diri. Dia menyebut, kasus yang menjeratnya dulu sudah di-deponering oleh Jaksa Agung. Dalam istilah hukum, deponering berarti...

Kamis , 04 Apr 2024, 15:22 WIB

#sidang-sengketa-pilpres-di-mk

Ketika Hakim MK Bertanya, Mengapa Presiden Jokowi Bagi Bansos Waktu Kampanye

Dituding Tersangka Seumur Hidup, Bambang Widjojanto: Sudah Deponering

Siap Datang ke MK, Kapolri Dinilai Komitmen Kawal Pemilu

Puan: Risma Siap Beri Keterangan di Sidang Perkara Pemilu di MK

Margarito: Pendaftaran Gibran Sah, Kenapa Ribut Setelah Kalah?

Ahli Tata Negara Sebut MK tak Bisa Diskualifikasi Prabowo-Gibran