Pekerja berjalan saat jam pulang kerja di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Rabu , 22 Nov 2023, 07:37 WIB

Tak Masalah UMP 2024 Naik, Pengusaha: Asal Sesuai Koridor Hukum

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Belasan aparat TNI dan Polri menjaga kediaman Pj Gubernur DKI Heru Budi.

Rabu , 22 Nov 2023, 00:05 WIB

Aparat TNI dan Polri Jaga Kediaman Heru Budi, Ada Apa?

Upah Minimum Regional (ilustrasi).

Selasa , 21 Nov 2023, 21:38 WIB

Ini Besaran UMP DKI Jakarta 2024 yang Baru Ditetapkan

Para buruh menggelar aksi demo di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat jelang pengumuman UMP 2024 pada Selasa (21/11/2023).

Selasa , 21 Nov 2023, 16:33 WIB

Pj Gubernur Heru Budi akan Umumkan UMP 2024 DKI Jakarta Sore Ini

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Pj Gubernur DKI Heru Budi akan mengumumkan UMP DKI 2024 pada Selasa besok.

Senin , 20 Nov 2023, 17:24 WIB

Heru Budi Umumkan Kenaikan UMP DKI 2024 Besok

Upah Minimum Provinsi/UMP (ilustrasi). UMP DKI Jakarta 2024 belum ditetapkan karena belum ada kesepakatan dalam sidang.

Sabtu , 18 Nov 2023, 21:31 WIB

Sidang Berjalan Buntu, UMP DKI 2024 Belum Ditetapkan

Massa buruh saat melaksanakan aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/12/2022). Pada aksi tersebut mereka menuntut meminta UMP DKI 2023 naik 10,55 persen, menolak kenaikan UMP DKI 2023 yang naik sebesar 5,6 persen atau Rp 4,9 juta, meminta inflasi dan pertumbuhan ekonomi jadi acuan penetapan UMP 2023 dan menolak UU Cipta Kerja. Republika/Putra M. Akbar

Jumat , 02 Dec 2022, 17:13 WIB

Buruh Demonstrasi di Balai Kota DKI Menuntut Kenaikan UMP

Massa buruh saat melaksanakan aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (2/12/2022). Pada aksi tersebut mereka menuntut meminta UMP DKI 2023 naik 10,55 persen, menolak kenaikan UMP DKI 2023 yang naik sebesar 5,6 persen atau Rp 4,9 juta, meminta inflasi dan pertumbuhan ekonomi jadi acuan penetapan UMP 2023 dan menolak UU Cipta Kerja.

Jumat , 02 Dec 2022, 12:45 WIB

In Picture: Ratusan Buruh Geruduk Balai Kota Jakarta

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.

Rabu , 30 Nov 2022, 16:15 WIB

Buruh Bakal Aksi Besar-Besaran Tolak Kebijakan UMP Pj Gubernur DKI

Pekerja menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Senin (28/11/2022). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp 4,9 juta per bulan atau naik 5,6 persen pada tahun depan.

Senin , 28 Nov 2022, 20:14 WIB

In Picture: Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Naik 5,6 Persen

Pengunjukrasa dari sejumlah elemen buruh membawa poster saat mengikuti aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/11/2022). Aksi yang diikuti ratusan buruh tersebut menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 13 persen sekaligus menolak PHK dengan ancaman resesi global.

Senin , 28 Nov 2022, 17:21 WIB

Pengusaha-Buruh Tolak UMP, Anggota DPRD Minta Ada Komunikasi

Demo Buruh. Sejumlah massa yang tergabung dalam koalisi buruh melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. (Ilustrasi)

Jumat , 25 Nov 2022, 00:14 WIB

Buruh DKI Kecam Acuan UMP Pengusaha

Upah Minimum (ilustrasi). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kini masih menunggu hasil banding besaran upah minimum provinsi (UMP) 2022.

Pemprov DKI Tunggu Hasil Banding PTUN untuk Tentukan UMP 2023

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kini masih menunggu hasil banding besaran upah minimum provinsi (UMP) 2022. Hasil banding itu akan menentukan perhitungan besaran UMP 2023. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah meminta, agar semua pihak bisa menunggu hasil banding untuk menentukan besaran UMP 2023 nanti. Jika putusan banding besaran UMP 2022 sebelumnya...

Sejumlah buruh melaksanakan aksi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2022). Pada aksi tersebut mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan banding terhadap putusan PTUN yang menurunkan nilai UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari Rp 4.641.854 menjadi Rp 4.573.845 dan mendesak pengusaha tetap membayar upah sebesar Rp 4.641.854 selama belum ada putusan di tingkat banding. Republika/Putra M. Akbar

Senin , 01 Aug 2022, 17:51 WIB

Soal Banding UMP, Anies: Kita Tunggu Putusan PTTUN

Sejumlah buruh melaksanakan aksi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2022). Pada aksi tersebut mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan banding terhadap putusan PTUN yang menurunkan nilai UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari Rp 4.641.854 menjadi Rp 4.573.845 dan mendesak pengusaha tetap membayar upah sebesar Rp 4.641.854 selama belum ada putusan di tingkat banding. Republika/Putra M. Akbar

Kamis , 28 Jul 2022, 11:27 WIB

PDIP Kritik Upaya Banding Pemprov DKI Soal UMP

Sejumlah buruh menyalakan suar saat melaksanakan aksi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2022). Pada aksi tersebut mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan banding terhadap putusan PTUN yang menurunkan nilai UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari Rp 4.641.854 menjadi Rp 4.573.845 dan mendesak pengusaha tetap membayar upah sebesar Rp 4.641.854 selama belum ada putusan di tingkat banding. Republika/Putra M. Akbar

Rabu , 27 Jul 2022, 20:22 WIB

KSPI Dukung Banding Pemprov Terkait UMP DKI

Sejumlah buruh menyalakan suar saat melaksanakan aksi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2022). Pada aksi tersebut mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan banding terhadap putusan PTUN yang menurunkan nilai UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari Rp 4.641.854 menjadi Rp 4.573.845 dan mendesak pengusaha tetap membayar upah sebesar Rp 4.641.854 selama belum ada putusan di tingkat banding. Republika/Putra M. Akbar

Rabu , 20 Jul 2022, 18:22 WIB

Mendesak Pemprov Segera Sikapi Putusan PTUN Soal UMP DKI

Sejumlah buruh melaksanakan aksi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2022). Pada aksi tersebut mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan banding terhadap putusan PTUN yang menurunkan nilai UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari Rp 4.641.854 menjadi Rp 4.573.845 dan mendesak pengusaha tetap membayar upah sebesar Rp 4.641.854 selama belum ada putusan di tingkat banding. Republika/Putra M. Akbar

Rabu , 20 Jul 2022, 16:50 WIB

Pemprov DKI Jakarta Pertimbangkan Desakan Buruh Banding Putusan PTUN Soal UMP

Sejumlah buruh melaksanakan aksi di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/7/2022). Pada aksi tersebut mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melakukan banding terhadap putusan PTUN yang menurunkan nilai UMP DKI Jakarta tahun 2022 dari Rp 4.641.854 menjadi Rp 4.573.845 dan mendesak pengusaha tetap membayar upah sebesar Rp 4.641.854 selama belum ada putusan di tingkat banding.

Rabu , 20 Jul 2022, 16:45 WIB

In Picture: PTUN Batalkan Kenaikan UMP DKI, Buruh Demo di Balai Kota Jakarta

Sekumpulan buruh menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta, meminta Anies Baswedan banding soal UMP ke PTUN, Rabu (20/7).

Rabu , 20 Jul 2022, 16:36 WIB

Soal Demo Banding UMP, Wagub DKI: Sedang Dipertimbangkan

Sekumpulan buruh menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta, meminta Anies Baswedan banding soal UMP ke PTTUN, Rabu (20/7).

Rabu , 20 Jul 2022, 11:56 WIB

Buruh Gruduk Balai Kota Minta Anies Banding ke PTTUN

Sejumlah karyawan perkantoran berjalan saat jam masuk kerja di Jakarta, Rabu (13/7/2022). PTUN membatalkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 dari Rp4.641.854, dikembalikan menjadi Rp4.573.8454 sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Selasa , 19 Jul 2022, 20:28 WIB

KSPI Minta Anies Banding Atas Putusan UMP 2022

Sejumlah karyawan perkantoran makan siang saat jam istirahat di Jakarta, Rabu (13/7/2022). PTUN membatalkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 dari Rp4.641.854, dikembalikan menjadi Rp4.573.8454 sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

Rabu , 13 Jul 2022, 15:48 WIB

In Picture: PTUN Batalkan Kenaikan UMP DKI Jakarta 2022

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ir Ahmad Riza Patria MBA membuka secara resmi CEO dan Studentpreneur Talk yang digelar oleh Sekolah Bakti Mulya 400 (BM 400) pada Kamis (14/4).

Rabu , 13 Jul 2022, 15:20 WIB

PTUN Tolak Revisi UMP Anies, Wagub: Prinsipnya Kita Mau Sejahterakan Buruh

Massa dari elemen serikat buruh saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek DPR RI, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Dalam aksinya mereka menyampaikan lima tuntutan diantaranya menolak revisi UU Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan, menolak Omnibus Law Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari atau harus 9 bulan sesuai Undang-Undang, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan menolak liberalisasi pertanian melalui World Trade Organization (WTO). Menurut Presiden Partai Buruh, Saiq Iqbal, aksi tersebut digelar di sejumlah kota Industri di Indonesia, sementara untuk di DKI Jakarta dipusatkan di DPR RI dengan melibatkan sebanyak 10.000 buruh. Republika/Thoudy Badai

Selasa , 12 Jul 2022, 20:28 WIB

Anies Kalah di PTUN Terkait UMP oleh Apindo, Ini Kata Anggota Dewan

Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengatakan akan mempelajari putusan PTUN tolak kenaikan UMP.

Selasa , 12 Jul 2022, 19:16 WIB

PTUN Tolak Kepgub Kenaikan UMP, Ini Komentar Riza Patria

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22/2021). Anies Baswedan pada kesempatan tersebut mengatakan formula penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak cocok diterapkan di Jakarta.

Selasa , 12 Jul 2022, 18:26 WIB

Kala Keputusan Anies Naikkan Upah Minimum Buruh Dibatalkan Pengadilan

Jajaran pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

Senin , 17 Jan 2022, 19:53 WIB

Tanggapan Riza Soal Gugatan Apindo Terkait UMP

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Sabtu , 08 Jan 2022, 21:53 WIB

Wagub DKI Minta Pengusaha Patuhi Aturan Kenaikan UMP Jakarta

Ribuan buruh menyambangi Balai Kota DKI Jakarta untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022, di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (8/12).

Bakal Gugat Revisi UMP Jakarta, Apindo Tetap Buka Pintu Mediasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta segera melayangkan gugatan ke peradilan tata usaha negara (PTUN) ihwal revisi upah minimum provinsi (UMP) 2022. Namun, di samping itu, upaya mediasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai masih terbuka.  "Rencana mengajukan ke PTUN minggu ini. Tapi kami paralel <i>lah</i>. Kenapa tidak sambil berjalan melakukan upaya hukum, di tengah-tengah ada perdamaian...

Apindo DKI Jakarta segera mengajukan gugatan terhadap Pemprov DKI Jakarta dan Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa.

Jumat , 31 Dec 2021, 10:06 WIB

Keputusan Anies Menaikkan UMP Dinilai Sepihak, Pengusaha Siap Gugat ke PTUN

Pekerja menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat di Jakarta, Selasa (28/12/2021). Pemprov DKI Jakarta resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 naik 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.

Selasa , 28 Dec 2021, 20:42 WIB

In Picture: Pemprov DKI Tetapkan UMP 2021 Naik 5,1 Persen

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa buruh disela aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, beberapa waktu lalu. Legislator PDIP mengkritik kebijakan Anies yang menaikkan UMP DKI 5,1 persen.

Selasa , 28 Dec 2021, 04:50 WIB

Dua Legislator PDIP Kritik Kebijakan Anies Soal UMP, Kadisnaker: Tak Ada Revisi Lagi

Perubahan kenaikan upah minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta menjadi sebesar 5,1 persen tidak diputuskan sepihak. Keputusan tersebut melibatkan beberapa pihak, termasuk pengusaha. Foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa.

Senin , 27 Dec 2021, 20:43 WIB

Pemprov DKI: Kenaikan UMP 5,1 Persen Diputuskan Bersama

Kepala Disnakertrans dan Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah.

Senin , 27 Dec 2021, 17:32 WIB

UMP DKI Naik 5,1 Persen, Kadis Naker Bantah Putuskan Sepihak

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/2/2021). Anies Baswedan pada kesempatan tersebut mengatakan formula penetapan UMP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak cocok diterapkan di Jakarta.

Rabu , 22 Dec 2021, 11:01 WIB

Revisi UMP DKI, Pengamat: Upaya Anies Raih Dukungan Buruh

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) berorasi saat menemui buruh yang berunjuk rasa menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/22). Belakangan, Anies merivisi kenaikan UMP DKI Jakarta yang kemudian memicu kecaman dari Apindo.

Selasa , 21 Dec 2021, 20:58 WIB

Respons Anies, Kemenaker: Penetapan Upah tak Sesuai Ketentuan Timbulkan Polemik

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria

Selasa , 21 Dec 2021, 17:59 WIB

Wagub Ajak Pengusaha Diskusikan Revisi UMP DKI

Sejumlah massa buruh menyalakan suar saat melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta, Senin (29/11). Aksi tersebut bertujuan untuk menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang hanya naik Rp 37.749 atau sekitar 0,8 persen dibandingkan tahun lalu. Republika/Putra M. Akbar

Selasa , 21 Dec 2021, 17:32 WIB

Wagub Akui Revisi UMP DKI tak Sesuai PP 36

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria.

Selasa , 21 Dec 2021, 14:23 WIB

Wagub Riza: UMP DKI Dinaikkan Berdasarkan Data

Ketua Apindo Hariyadi B Sukamdani

Selasa , 21 Dec 2021, 02:30 WIB

Apindo: Revisi UMP Anies Berisiko untuk Tenaga Kerja Baru

Upah Minimum Provinsi (ilustrasi).

Selasa , 21 Dec 2021, 01:30 WIB

Wakil Ketua Kadin Sebut Revisi UMP DKI Bermotif Politik

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal

Senin , 20 Dec 2021, 19:38 WIB

KSPI Kecam Apindo yang Berencana Gugat Anies Terkait Kenaikan Upah

Next