#uu-pesantren

Jumat , 18 Oct 2019, 17:53 WIB

Santri di Perbatasan RI-Malaysia Deklarasi Antiradikalisme

REPUBLIKA.CO.ID, NUNUKAN— Santri yang berdomisili di wilayah perbatasan RI dengan Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, turut dalam kegiatan deklarasi menolak radikalisme. Deklarasi Santri Anti Radikalisme dan Terorisme itu bertepatan peringatan...

[ilustrasi] Sekolompok santri di sebuah pondok pesantren di Jawa Timur.

Jumat , 18 Oct 2019, 02:59 WIB

Ada UU Pesantren, Gus Aiz: Santri Harus Lebih Percaya Diri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu cucu KH. Hasyim Asy'ari, KH. Aizuddin Abdurrahman meminta kepada para santri di seluruh nusantara untuk lebih percaya diri, khususnya setelah disahkannya undang-undang (UU) Pesantren. Menurut pria yang akrab disampa Gus Aiz ini, kaum bersarung harus siap menghadapi segala tantangan ke depan. "Peran santri saat ini luar biasa apalagi setelah disahkannya Undang-Undang Pesantren. Santri harus lebih...

Kamis , 17 Oct 2019, 18:35 WIB

FKPM: PMA untuk Pesantren Harus Dibahas Bersama

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) diamanatkan harus membuat peraturan...

Kamis , 17 Oct 2019, 18:05 WIB

Kiai Said Ungkap Dinamika Penyusunan UU Pesantren

REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU),...

Kamis , 17 Oct 2019, 13:15 WIB

Hari Santri 2019, Kiai Said Instruksikan Ziarah Makam Ulama

REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama...

Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Parade Santri Cinta Damai di kawasan Car Free Day, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari perayaan Hari Santri Nasional (HSN) 2019.

Selasa , 15 Oct 2019, 15:36 WIB

1 Miliar Shalawat Nariyah akan Dibacakan Pada Hari Santri

Selasa , 15 Oct 2019, 10:00 WIB

Pengamat: Kurikulum Pesantren Perlu Ada Moderasi Beragama

Sejumlah santri di sebuah pondok pesantren (ilustrasi)

Senin , 14 Oct 2019, 16:45 WIB

Kemenag Ungkap Tantangan Penyusunan Regulasi Pesantren

Ahad , 13 Oct 2019, 21:00 WIB

Kemenag Siapkan Regulasi Turunan UU Pesantren

Pengurus Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDIP) melakukan kunjungan ke Pesantren Luhur Al-Tsaqafah, Ciganjur, Jakarta, Selasa (9/10).

Rabu , 09 Oct 2019, 08:57 WIB

Gus Nabil: UU Pesantren Perkuat Kekhasan Pesantren

Kamis , 03 Oct 2019, 07:15 WIB

Guru Besar UIN: UU Pesantren Bentuk Pengakuan Negara

Oman Fathurrahman, Staf Ahli Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi

Kamis , 03 Oct 2019, 05:00 WIB

Prof Oman: UU Pesantren Bentuk Pengakuan Negara

Rabu , 02 Oct 2019, 21:36 WIB

400 Santri di Kota Yogyakarta akan Berkompetisi Baca Kitab

Seorang santri rumah tahfizh di Yogyakarta sedang membaca Alquran.

Rabu , 02 Oct 2019, 15:57 WIB

Tekad Mewujudkan Santri Sebagai Pelopor Perdamaian Dunia

Rabu , 02 Oct 2019, 13:55 WIB

Hari Santri 2019: Kiprah Santri untuk Perdamaian Dunia

Sabtu , 28 Sep 2019, 19:19 WIB

Dr Hamid Fahmy Zarkasyi: Sekarang Bola di Tangan Pesantren

Sabtu , 28 Sep 2019, 13:01 WIB

Inilah Kitab Etika yang Paling Banyak Dikaji di Pesantren

Pengesahan UU Pesantren Diharapkan Berdampak Positif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang (RUU) Pesantren telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Peraturan yang disusun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) itu diharapkan bisa semakin mengembangkan peran serta fungsi pendidikan pesantren. Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Sukorejo Situbondo KH Afifuddin Muhajir mendukung adanya UU Pesantren dengan harapan bisa berdampak positif. Meski sebenarnya, kata dia, ada atau tidaknya UU tersebut, pesantren...

Kamis , 26 Sep 2019, 15:36 WIB

Pengesahan UU Pesantren Diharapkan Berdampak Positif

Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ali Taher Parasong

Kamis , 26 Sep 2019, 12:00 WIB

Peraturan Turunan UU Pesantren Harus Segera Dibuat

Kamis , 26 Sep 2019, 06:30 WIB

Usulan RMI NU untuk Peraturan Teknis UU Pesantren

Kamis , 26 Sep 2019, 06:06 WIB

IPI Apresiasi Kehadiran UU Pesantren

Kamis , 26 Sep 2019, 04:00 WIB

BKsPPI: Aturan Teknis UU Pesantren Jangan Menyulitkan

Pimpinan Sidang Fahri Hamzah dan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) menerima tanggapan pemerintah dari Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

Rabu , 25 Sep 2019, 10:48 WIB

RUU Pesantran Disahkan, Ini Tanggapan Muhammadiyah dan NU

Rabu , 25 Sep 2019, 10:40 WIB

Al-Washliyah Bersyukur UU Pesantren Telah Disahkan

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat mengikuti Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

Rabu , 25 Sep 2019, 10:20 WIB

Persis Berharap UU Pesantren Dapat Dirasakan Manfaatnya

Rabu , 25 Sep 2019, 06:30 WIB

PBNU: UU Pesantren Kado Terindah untuk Pesantren

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Muti, halal bi halal dengan seluruh jajaran Muhammadiyah pusat maupun daerah di Gedung Pusat Muhammadiyah, Senin (17/6).

Selasa , 24 Sep 2019, 22:00 WIB

Muhammadiyah: Laksanakan UU Pesantren dengan Konsisten

Selasa , 24 Sep 2019, 21:41 WIB

Soal Badan Hukum Pesantren, Begini Catatan Anggota DPR

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan tanggapan pemerintah saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

Selasa , 24 Sep 2019, 21:21 WIB

Menag: UU Pesantren takkan Intervensi Kemandirian Pesantren

Selasa , 24 Sep 2019, 21:00 WIB

Ketua PBNU: UU Pesantren Kado untuk Bangsa Indonesia

Selasa , 24 Sep 2019, 20:40 WIB

UU Pesantren Penghargaan Terhadap Perjuangan Pesantren

Anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna yang diantaranya mengesahkan UU Pesantren di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

Selasa , 24 Sep 2019, 18:29 WIB

Persis: UU Pesantren Sudah Akomodasi Usulan Ormas

Sabtu , 21 Sep 2019, 05:00 WIB

Sudahkah RUU Pesantren Mengakomodir Seluruh Pesantren?

Jika Ada RUU Pesantren, Bagaimana Nasib Pesantren Modern?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Ghazwul Fikri Pusat Kajian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Teten Romly Qomaruddien mempersoalkan definisi pesantren yang terdapat di dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pesantren. Menurutnya, RUU tersebut harus dikaji kembali dan jangan tergesa-gesa disahkan."Pendefinisian pesantren di situ (RUU Pesantren) dicantumkan sesuai definisi umum yang tertulis dalam riset masa lampau, seperti Martin van Bruinessen dari Belanda....

Jumat , 20 Sep 2019, 17:19 WIB