UUD 1945 (ilustrasi)

Ketua MPR: UUD 1945 adalah Buku Suci Bangsa Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sehari setelah perayaan 71 tahun HUT Kemerdekaan Indonesia, atau Kamis (18/8) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar Peringatan Hari Konstitusi. Peringatan Hari Konstitusi tahun 2016, itu berlangsung di Gedung Nusantara IV Kompleks MPR DPR dan DPD RI. Acara tersebut dihadiri dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla. serta Wakil Presiden ke sebelas Prof. Dr. Boediono. Selain itu hadir...

Achmad Dimyati Natakusumah, pimpinan Fraksi PPP MPR RI,

Jumat , 29 Apr 2016, 17:13 WIB

UUD 1945 Akomodasi Hak Asasi Manusia

Sabtu , 09 Jan 2016, 13:00 WIB

NU Dukung Amendemen UUD 1945

Gedung KPK

Kamis , 03 Sep 2015, 14:42 WIB

LBH: KPK Perlu Dipertimbangkan Masuk dalam UUD 45

Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Sabtu , 22 Aug 2015, 10:24 WIB

Demokrasi Indonesia Harus Sesuai Tujuan Nasional

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, saat berbicara di depan awak media, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa,(26/5).

Rabu , 19 Aug 2015, 21:00 WIB

Menhan Setuju Kaji Ulang UUD 1945

Tambang Batu Bara (ilustrasi)

Kamis , 16 Oct 2014, 16:00 WIB

Sesuai UUD 1945, Batubara itu untuk Rakyat!

  Kampanye pilkada calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pariaman, Is Primananda dan Ibnu Hajar di Pariaman, Sumbar, Kamis (15/8).

Senin , 08 Sep 2014, 12:11 WIB

PAN: UUD Tak Sebut Pilkada Dipilih Langsung

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Budhiati (kiri) memberikan paparannya didampingi Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi (SIGMA), Said Salahuddin (kanan)

Jumat , 13 Jun 2014, 13:23 WIB

KPU Tak Jadi Konsultasi ke MK

Gamawan Fauzi

Jumat , 13 Jun 2014, 12:44 WIB

Mendagri Sarankan KPU Minta Fatwa MK

Fadli Zon

Senin , 07 Apr 2014, 17:02 WIB

Soal Empat Pilar, Gerindra Dukung MK

Aburizal Bakrie memberikan sambutan HUT GOLKAR KE-49 DI SURABAYA

Kamis , 20 Mar 2014, 17:12 WIB

Ical Janjikan Amendemen UUD '45

Yudi Latif

Rabu , 19 Mar 2014, 06:00 WIB

Pendidikan untuk Kesejahteraan

Polwan Berjilbab

Ahad , 09 Mar 2014, 08:04 WIB

Presiden Diminta Ambil Alih Soal Jilbab Polwan

Anggota DPR RI dalam sebuah rapat paripurna di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Ingin Terapkan Kembali GBHN? Ini Kendalanya

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar hukum tata negara Universitas Diponegoro Semarang Fifiana Isnaeni menilai penerapan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bukan perkara yang mudah. "Sistemnya sudah berbeda dengan dulu. Kalau mau menerapkan GBHN dengan MPR sebagai penyusunnya, harus mengamandemen UUD 1945 lagi," katanya di Semarang, Kamis (12/12). Dulu, katanya, MPR merupakan lembaga tertinggi negara dengan salah satu tugasnya menyusun GBHN sebagaimana...

Rhoma Irama

Senin , 02 Dec 2013, 23:44 WIB

MK, MA, dan UUD 1945 di Mata Rhoma Irama

Gedung MPR/DPR/DPD

Sabtu , 16 Nov 2013, 08:19 WIB

Kajian Ketatanegaraan MPR Diumumkan Desember