Kamis 19 Jun 2014 14:27 WIB

Sudah Saatnya Pemerintah Miliki BUMN Syariah

Red: Zaky Al Hamzah
Bank Syariah Mandiri/Ilustrasi
Foto: Wihdan Hidayat/Republika
Bank Syariah Mandiri/Ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Pelaku sektor lembaga keuangan non-bank syariah meminta pemerintah mendatang lebih peduli kepada ekonomi Islami. Bahkan kalau perlu mendirikan Badana Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbasis syariah.

Wakil Ketua II Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Srikandi Utami berharap pemerintah mendatang lebih banyak memberikan perhatian kepada industri syariah. Termasuk dalam membantu kegiatan bisnis dan pangsa pasar lembaga keuangan syariah. ''Bahkan akan lebih baik melakukan spin off perusahaan milik negara menjadi BUMN yang sesuai dengan prinsip syariah,'' tutur dia di Jakarta, Selasa (17/8).

Dengan cara ini, maka industri takaful memiliki lembaga besar khususnya ketika harus bersaing dengan konvensional. Selain itu yang lebih diperlukan adalah mempromosikan takaful kepada masyarakat. Baik itu kelebihan dan keunikan berbagai produk takaful. Sehingga bisa meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap industri yang masih sangat baru ini.

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mendorong peningkatan likuiditas tiga anak usaha bank BUMN sebagai langkah awal membentuk Bank BUMN Syariah. Deputi Menteri Bidang Jasa Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan, ada tiga opsi pembentukan Bank BUMN Syariah, yaitu mengkonversikan salah satu Bank BUMN menjadi bank BUMN Syariah, meleburkan tiga anak usaha Bank BUMN menjadi bank BUMN Syariah atau membuat bank baru.

Akan tetapi, sebelum mencoba salah satu opsi itu, Kementerian BUMN akan meningkatkan likuiditas salah satu anak usaha Bank BUMN. Setelah itu bank syariah baru mengambil langkah selanjutnya. "Setelah itu kami akan bahas, yang penting bisa memberikan optimal," ujarnya. Dari ketiga anak usaha Bank BUMN, yang paling mungkin mencapai BUKU III adalah PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Sebab, modal BSM per akhir Desember 2013 mencapai Rp 4,8 triliun. Namun, Gatot enggan menyebutkan target waktu pembentukan bank BUMN Syariah tersebut.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Halim Alamsyah memaparkan, langkah konsolidasi akan menjadi langkah yang paling mudah dilakukan untuk mendirikan Bank BUMN Syariah. Pasalnya, konversi bank konvensional dan pendirian bank baru membutuhkan kajian lebih mendalam dan waktu yang lebih lama. "Sangat mendukung jika ada konsolidasi, karena lebih realistis, " ungkap Halim.

Tentunya, dari segi modal, bank BUMN syariah ini bisa memiliki modal yang mumpuni. Halim mengatakan, sampai saat ini, belum ada satu bank syariahpun di tanah air yang masuk Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3, yaitu dengan modal di atas 5 triliun. Oleh karena itu, Halim berharap, kehadiran bank BUMN syariah ini bisa mengisi kekosongan bank syariah di BUKU III. "Dengan menjadi BUKU III, kegiatan usaha bisa luas, dan juga bisa leluasa melakukan aksi korporasi," katanya. n ichsan emrald alamsyah ed: zaky al hamzah

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement