REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Forum Kerja Sama Lembaga Swadaya Masyarakat (Foker LSM) Papua meminta presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk memperhatikan kelestarian hutan di provinsi paling timur Indonesia itu.
"Kerusakan hutan Papua cukup memprihatinkan. Untuk itu harapan kami Pak Jokowi-JK bisa memperhatikannya," kata Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua Lienche F Maloali di Jayapura, Sabtu (27/7).
Ia mengatakan, hutan-hutan produksi di Papua mempunyai peluang diselewengkan dalam pemanfaatannya, sementara di tingkat provinsi dan daerah tidak memperhatikan aturan-aturan yang telah dibuat, terutama yang tertuang dalam UU Otonomi Khusus Papua.
Yang dalam pengelolaan hutan harus berpijak untuk meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua dan memperhatikan keberlangsungan alam sekitar untuk anak cucu nantinya.
Apa lagi, kata perempuan paru baya itu, hutan-hutan di Papua tergolong hutan hujan tropis yang heterogen dan terdiri dari tipe-tipe hutan yang beraneka ragam.
"Ada sekitar 5.000-an kampung dalam hutan di Papua. Yang hidupnya tergantung dari hutan tersebut, sehingga tidaklah etis, jika hutan di Papua dibuka dengan alasan Mega Proyek Lumbung Pangan Nasional seperti MIFEE di Merauke dan ekspansi kelapa sawit di Kabupaten Keerom, Jayapura dan Sarmi," katanya.
Selain itu, Lienche yang akrab disapa Lien, mengatakan sebagai bagian dari masyarakat sipil (LSM) dan pekerja kemanusiaan di Papua mengharapkan pengawasan di berbagai sendi kehidupan di Papua perlu ditegakkan, berbagai kebijakan dan peraturan pengelolaan hutan perlu ditertibkan.
Dia menyatakan, transparansi pendataan lacak balak nasional tingkat provinsi dan kabupaten sampai di lokasi penebangan perlu diperketat. "Hal lainnya adalah kesehatan atau gizi ibu-anak dan pendidikan perlu mendapat perhatian khusus. Juga kesejahteraan pekerja kemanusiaan juga harus diperhatikan," kata Lien.
"Karena Masyarakat Sipil (LSM) bekerja tanpa pamrih namun kesejahteraannya tak pernah diperhatikan. Apabila negara lain bisa memberikan bantuan, seharusnya Pemerintah Indonesia juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat sipil khususnya di Papua," tambahnya.
