REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang meragukan data kemiskinan merupakan hal yang aneh. Ketidakpercayaan terhadap data yang dilaporkan, justru dan menyisakan sejumlah pertanyaan dari publik.
"Kalau betul data kemiskinan yang ada diragukan, lalu apa dasar pemerintah dalam menentukan target pemberian bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)?" kata Saleh melalui pesan singkat di Jakarta, Ahad (15/2).
Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menilai bahwa pernyataan Presiden sama saja dengan meragukan data yang ada pada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, pernyataan Presiden juga bisa menimbulkan pertanyaan mengenai target sasaran program bantuan kemiskinan pada 2015 yang anggarannya telah disepakati bersama DPR.
"Kalau pemerintah tidak tahu siapa saja yang miskin, lalu bagaimana nanti mendistribusikan bantuan kemiskinan yang telah diprogramkan pemerintah?" sambungnya.
Saleh menambahkan, jika pemerintah tak memiliki data, tidak menutup kemungkinan masyakarat akan meragukan kemampuan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. "Pernyataan Presiden itu pernyataan serius yang perlu ditindaklanjuti," katanya menegaskan.
Bila hal itu tidak dilakukan, Saleh khawatir anggaran yang sudah disepakati pemerintah dengan DPR menjadi tidak bermanfaat. Untuk program KKS saja pemerintah mengalokasikan anggatan Rp 9,3 triliun, belum untuk KIS dan KIP.
