REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menargetkan nol persen angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 melalui berbagai upaya atau intervensi kebijakan yang akan dilakukan. "Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumbar menargetkan angka kemiskinan ekstrem di wilayah Sumbar menjadi nol persen," kata Gubernur Provinsi Sumbar Mahyeldi di Padang, Selasa (9/1/2024).

Secara umum, lanjut gubernur, angka kemiskinan ekstrem mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023 kemiskinan ekstrem di Sumbar turun dari 0,77 persen (43.671 jiwa) menjadi 0,41 persen (23.253 jiwa).

"Angka penurunan ini menjadi yang tertinggi ketiga di Sumatera bersama Provinsi Jambi. Secara nasional Sumbar termasuk satu dari 20 provinsi yang kemiskinan ekstremnya mengalami penurunan," kata dia.

Terkait kesenjangan pendapatan, gubernur mengatakan ketimpangan antara masyarakat ekonomi menengah ke bawah dengan ekonomi menegah ke atas tidak terlalu signifikan. Hal itu dapat dilihat berdasarkan rasio Gini yang secara persentase sebesar 0,280 persen.

"Kondisi gini ratio Sumbar merupakan yang terendah ketiga di Indonesia. Jadi, tidak ada ketimpangan pendapatan masyarakat yang signifikan saat kepemimpinan Mahyeldi-Audy," ujarnya.

Kemudian, untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar juga mengalami kenaikan dari 73,26 persen di tahun 2022 menjadi 75,46 persen pada tahun 2023. Secara nasional IPM di Ranah Minang menunjukkan tren positif yakni dari urutan sembilan naik ke posisi tujuh.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib terus mendorong pemerintah daerah agar memaksimalkan sektor pertanian guna menekan angka pengangguran. Apalagi, sekitar 52 persen warga Sumbar menggantungkan hidup pada pertanian.

"Pertanian memiliki peran strategis dalam menekan angka kemiskinan. Bantuan pertanian harus disalurkan secara tepat guna meningkatkan produksi petani sehingga nilai jual petani jauh lebih layak agar menyejahterakan mereka," kata dia.