REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menolak mengemontari soal aksi DPR RI yang mulai menyuarakan resmi usulan program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi. Bambang mengatakan, kementerian keuangan hanya mendengarkan usulan tersebut, tapi tak jauh dari itu.
Hal tersebut dikatakan Bambang usai menghadiri rapat Paripurna DPR ke-34 soal Penyampain Pandangan Fraksi Tentang APBN 2016. Dalam paripurna tersebut, 10 fraksi dimintakan pandangan soal APBN 2016, sekaligus menyampaikan UP2DP yang sudah disepakati dalam paripurna sebelumnya.
Namun, kehadiran kehadiran Bambang, ditegaskan olehnya bukan berarti setuju dengan UP2DP tersebut.
"Saya hanya mendengarkan," kata dia di komplek MPR/DPR, Jakarta, Rabu (1/7).
Pun ketika ditanya soal berapa angka pasti UP2DP dalam APBN 2016, Bambang juga menolak untuk mengatakan persetujuan ataupun penolakan.
"Saya katakan, saya hanya mendengarkan," ujar dia.
Dimintakan pendapat soal beberapa UP2DP yang sudah disampaikan sejumlah fraksi dalam paripurna tersebut, Bambang juga menolak berpendapat.
UP2DP sudah disetujui oleh internal DPR. Penggunaan hak tersebut pun sudah dimulai penggunaannya dalam paripurna ke-34 anggota dewan. Dari 10 fraksi di DPR, tercatat enam frasi menyuarakan proposal UP2DP atas nama partainya masing-masing. Antara lain, Golkar, PKS, PKB, PAN, PPP.
Sementara satu fraksi, yakni Demokrat masih memilih mengambang dengan tidak menyampaikan UP2DP. Namun sikap tersebut juga bukan penolakan. Sementara dari fraksi PDI Perjuangan, memilih untuk tak hadir dalam penyampaian UP2DP tersebut.
Sedangkan Nasdem, meski hadir saat paripurna penyampain APBN 2016, namun saat penyampaian UP2DP memilih untuk walkout. Satu fraksi lainnya, yakni Hanura, tetap berada dalam ruang paripurna sampai tuntas, meski ketika diminta pimpinan sidang untuk penyampaian UP2DP, fraksi tersebut memilih untuk tak taat.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Epyardi Asda, Selasa (30/6) menyampaikan, UP2DP sudah tak bisa diperdebatkan lagi. Sebab kata dia, DPR dan pemerintah sudah setuju untuk menganggarkannya dalam APBN 2016. Politikus dari PPP itu pun mengungkapkan, besaran Rp 20 miliar untuk setiap anggota dewan juga sudah disetujui antara Banggar dan Menkeu saat rapat terakhir, Senin (29/6).
