REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Siti Nurbaya Bakar berhasil memimpin sidang perlindungan lingkungan laut dari aktivitas-aktivitas berbasis lahan (IGR-4), di Nusa Dua, Bali. Acara tersebut dihadiri sekitar 400 delegasi yang berasal dari sekitar 89 negara anggota Badan Lingkungan PBB (UN Environment).
Sidang berlangsung dinamis selama dua hari. Hampir seluruh delegasi negara yang hadir, antusias membawa pesan dan kepentingan negaranya dalam mengatasi polusi lingkungan laut, terutama dari aktivitas yang berasal dari daratan.
Kepemimpinan Menteri Siti dalam agenda penting ini diuji dengan tarik ulurnya kepentingan di antara setiap negara yang tergabung dalam UN Environment, diantaranya Africa Group, Asian and Pasific, Eastern Europe Group, Latin America and Caribbean Group, dan Western Europe and Others Group.
"Alhamdulillah, setelah saat-saat yang sangat tegang, akhirnya Deklarasi Bali dapat disepakati semua negara. Dinamika yang terjadi menunjukkan isu ini telah menjadi perhatian global," kata Siti Nurbaya pada media, Jumat (2/11) pagi.
Siti menambahkan, seluruh negara peserta IGR-4 menyepakati memperkuat program aksi global untuk perlindungan lingkungan laut dari aktivitas berbasis lahan (Global Programme of Action-GPA). Setelah mereview pelaksanaan program aksi di tingkat global, regional, dan nasional selama periode 2012-2017, negara peserta IGR-4 menyatakan dukungan dan komitmen untuk mendukung GPA periode 2018-2022, serta program kerja bagi kantor koordinator GPA UN Environment (PBB).
"Kita berhasil tunjukkan kepemimpinan Indonesia mampu menghasilkan kesepakatan baik ini," ujar Siti.
Siti mengungkapkan, perwakilan negara-negara juga mengakui keterlibatan aktif Indonesia dalam penanganan pencemaran laut, dan pengelolaan lahan gambut yang sangat penting artinya bagi lingkungan global.
Menteri LHK Dipuji Negara peserta IGR-4
Para delegasi negara-negara peserta IGR-4 mengucapkan terima kasih dan ungkapan rasa bangga atas kepemimpinan Menteri LHK Siti Nurbaya selama sidang hingga melahirkan Deklarasi Bali.
"Terimakasih atas dedikasi Menteri Siti Nurbaya selama memimpin sidang di IGR-4, hingga Deklarasi Bali disepakati," kata koordinator GPA UN Environment, Habib El-Habr.
Regional Director UN Environment Asia Pacific, Dechen Tsering, juga turut mengucapkan terimakasih pada kepemimpinan Indonesia dalam agenda ini. Menunjukkan betapa pentingnya peran Indonesia, dalam menjaga pengelolaan lingkungan hidup global, terutama terkait dengan pengelolaan gambut, dan tata kelola kelautan dari polusi.
"Indonesia sangat terlibat aktif di dalam penanganan pencemaran laut, dan pengelolaan lahan gambut. Peran dan komitmen Indonesia ini sangat penting artinya bagi lingkungan global," ujar Dechen.
Sebelumnya saat pembukaan IGR-4, Menteri LHK telah menegaskan komitmen Indonesia untuk isu lingkungan pesisir dan laut. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan dan menerapkan sejumlah kebijakan, strategi, dan program kerja nasional.
Terkait dengan pengurangan dampak dari kegiatan berbasis lahan, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 yang membahas rencana aksi strategis untuk memerangi sampah laut dari 2018 hingga 2025.
Siti juga Mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres pada 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah. Indonesia juga mendorong komitmen dari 156 perusahaan untuk mengurangi sampah plastik dan melakukan pembersihan pantai di 19 lokasi, serta rehabilitasi terumbu karang di 23 lokasi. KLHK juga menyelesaikan evaluasi pada 18 kota pesisir dan hasilnya menunjukkan bahwa total limbah plastik yang ditemukan di perairan ternyata lebih sedikit dari yang dikira.
