REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kenaikan harga jagung disebabkan pasokan yang kurang di pasar. Akibat kelangkaan tersebut, pemerintah pun memutuskan membuka keran impor jagung maksimal 100 ribu ton hingga akhir tahun ini.

Oleh karena itu, dia meminta seluruh pihak tidak menyalahkan faktor lain terkait importasi tersebut. "Jangan menyalahkan yang lain. Kalau harga (jagung) naik, itu ada (pasokan) yang kurang. Sederhana saja," kata Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/11).

Darmin menjelaskan, permohonan impor jagung diajukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Hal ini lantaran terjadi kenaikan harga jagung yang menyulitkan peternak terutama ayam petelur.

Jagung merupakan bahan baku utama dalam pembuatan pakan ternak ayam. Kenaikan harga jagung pun berdampak pada peningkatan biaya pokok produksi peternak.

"Karena harganya (jagung) naik, banyak yang marah dan mau demo segala macam, kemudian Mentan (Amran) bilang, minta diimpor deh," kata Darmin.

Rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kemenko Perekonomian yang diikuti oleh Mentan Amran, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pun menyepakati keputusan impor jagung sebesar 100 ribu ton. Darmin mengatakan, produksi jagung dan persoalan peternakan ayam merupakan kewenangan Kementan.

Oleh karena itu, impor pun disepakati lantaran diajukan dari Kementerian yang berkantor pusat di Ragunan, Jakarta Selatan itu. Terkait dengan klaim dari Kementan terkait surplus produksi jagung sebesar 13 juta ton pada 2018, Darmin juga sempat mempertanyakan hal itu.

"Katanya surplus? Tapi jawabannya (Mentan) harganya (jagung) naik. Oke, kalau begitu (impor)," kata Darmin.