REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan anggaran yang akan digunakan di kementeriannya untuk belanja alutsista tak akan bocor dan menyimpang. Ia mengaku akan terus menjaga anggaran-anggaran tersebut sehingga tidak menggelembung dan merugikan rakyat.

"Uang sangat berat didapat, uang rakyat, dari pajak. Jadi itu terus menerus ditekankan oleh bapak Presiden kepada saya, dan saya menyambut sangat baik perintah itu. Kita benar-benar ingin jaga, tidak ada kebocoran, tidak ada penggelembungan, mark up-mark up yang tidak masuk akal sedang kita berusaha," kata Prabowo di Kompleks Istana Jakarta, Jumat (22/11). 

Dalam rapat terbatas terkait kebijakan pengadaan alutsista di Kantor Presiden sore ini, Presiden Jokowi meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto agar tak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran dan penyusunan proyek terkait pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). 

"Ya, kita akan review semua, akan lihat. Beliau sangat tegas kepada saya, tidak boleh ada kebocoran, tidak boleh ada penyimpangan, penyelewengan," ujar Prabowo. 

Prabowo menyebut akan melihat kembali proyek-proyek pengadaan alutsista sesuai dengan kebutuhan. Ia juga akan memastikan proyek pengadaan alutsista yang dilakukan harus tepat teknologi.

Kendati demikian, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait pengadaan alutsista di Kemenhan nanti.

"Mau tahu aja, kalau pertahanan jangan terbuka semua," tambahnya. 

Selain itu, dalam ratas ini Presiden juga meminta agar Menteri Pertahanan dapat mengurangi ketergantungan impor alutsista dari negara lain dengan memperkuat industri pertahanan dalam negeri. Menurut Prabowo, kementeriannya akan semakin menguatkan kerjasama dengan berbagai perusahaan dalam negeri baik BUMN maupun swasta.

"Kita akan berusaha, sebanyak mungkin pengadaan itu dari industri dalam negeri. Tidak hanya pindad, ada PT DI, ada LEN, ada dahana, ada juga perusahaan-perusahaan swasta yang hebat-hebat juga," ucapnya,