REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Uni Emirat Arab (UEA) mendukung inisiatif perdamaian baru Mesir untuk Libya, Senin (8/6). Upaya ini sebagai langkah menuju gencatan senjata dan solusi politik di negara konflik itu.
"Dengan dukungan Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat untuk prakarsa Mesir, momentum Arab dan internasional untuk gencatan senjata segera, penarikan pasukan asing, dan kembalinya ke jalur politik diperkuat," kata Menteri Luar Negeri, Anwar Gargash.
Gargash mengatakan masyarakat internasional tidak dapat menerima bahwa pertempuran terus berlanjut. Solusi politik yang komprehensif diperlukan untuk semua pihak yang berkonflik di Libya.
UEA, Mesir, dan Rusia mendukung Libyan National Army (LNA) di timur dipimpin oleh komandan Khalifa Haftar. Kelompok ini sedang mengalami kemunduran selama sepekan terakhir akibat kekuatan Government of National Accord (GNA) yang didukung Turki semakin besar.
Libya tidak memiliki otoritas pusat yang stabil sejak Muammar Gaddafi digulingkan oleh oposisi yang didukung NATO pada 2011. Sejak 2014 pemerintahan pun terpecah antara administrasi di timur dengan pasukan LNA dan barat oleh GNA yang yang diakui secara internasional.
Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, mengumumkan inisiatif baru untuk Libya dengan mengusulkan dewan kepemimpinan terpilih dan gencatan senjata dimulai pada Senin. Serangkaian kemenangan GNA membawa sebagian besar barat laut Libya di bawah kendalinya, menggagalkan upaya Haftar untuk menyatukan negara.
Berdiri di samping presiden Mesir ketika inisiatif diumumkan, Haftar setuju dengan inisiatif politik yang diajukan. Menurut para analis, langkah ini dapat melemahkan kekuasaannya di wilayah timur dan mungkin menunjukkan ketidaksabaran para pendukung asingnya.
