REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan alasan pemerintah mempertahankan subsidi energi adalah demi menjaga daya beli masyarakat di tengah agenda pemulihan ekonomi nasional."Subsidi energi dipertahankan untuk bisa menjaga daya beli masyarakat terutama dalam pemulihan ekonomi," ujarnya dalam konferensi pers terkait Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2021 dan Rencana Kerja 2022 di Jakarta, Rabu (12/1/2022).
Arifin memaparkan realisasi subsidi energi tahun 2021 sebesar Rp 131,5 triliun yang terdiri dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji sebesar Rp 83,7 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 47,8 triliun.
Pada tahun lalu, Kementerian ESDM sebetulnya hanya menargetkan subsidi energi sebesar Rp 110,5 triliun yang terdiri dari Rp 56,9 triliun subsidi BBM dan elpiji, serta Rp 53,6 triliun subsidi listrik. Namun, angka realisasi justru melesat dari target seiring pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia dan program pemulihan ekonomi nasional yang membuat pemerintah harus merogoh subsidi lebih dalam untuk sektor energi.
Adapun, angka realisasi subsidi energi pada 2020 tercatat hanya sebesar Rp 95,7 triliun yang terdiri dari subsidi BBM dan elpiji sebanyak Rp 47,7 triliun, serta subsidi listrik sebesar Rp48 triliun."Tahun 2022, kami ada target baru bahwa subsidi untuk BBM dan elpiji diturunkan, tapi di sisi lain subsidi listrik akan meningkat," ujar Arifin.
Dalam paparannya, Menteri Arifin mengungkapkan target subsidi energi tahun ini sebesar Rp 134 triliun yang terdiri dari subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp 77,5 triliun, serta subsidi listrik sebesar Rp 56,5 triliun. Program transisi energi yang digulirkan pemerintah dalam mengurangi konsumsi BBM dan elpiji pada kendaraan bermotor maupun pembangkit listrik turut berpengaruh terhadap target subsidi BBM dan elpiji sepanjang 2022.
Kemudian, program rasio elektrifikasi 100 persen yang diproyeksikan tercapai tahun ini juga membawa pengaruh terhadap peningkatan target subsidi listrik yang dicanangkan oleh pemerintah.
