REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Wiku Adisasmito mengatakan kapasitas produksi vaksin PMK dalam negeri di tahun 2023 bisa meningkat sampai dengan 30 juta dosis. "Produksi vaksin PMK dalam negeri melibatkan pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, dan peran swasta," kata Wiku Adisasmito di Jakarta, Jumat(19/8/2022).
Ia mengatakan pemerintah tengah menggiatkan produksi vaksin PMK dalam negeri berdasarkan stereotipe virus yang beredar di Indonesia. Pada 2022, kata Wiku, Indonesia memiliki kapasitas produksi vaksin sebanyak 2 juta dosis yang ditargetkan terus meningkat hingga 2023.
Wiku menilai pengadaan vaksin PMK dari produksi dalam negeri merupakan perwujudan kemandirian bangsa. ?Pemerintah secara penuh mendukung dan memprioritaskan vaksin dalam negeri sebagai upaya menciptakan kesehatan nasional pada hewan rentan PMK,? katanya.
Beberapa perusahaan lokal yang telah menyatakan ketertarikan memproduksi vaksin PMK, yakni Pusat Veteriner Farma (Pusvetma), PT Caprifarmindo, PT Biotis Prima Agrisindo, PT Medion, dan PT Vaksindo Satwa Nusantara.
Di Juni 2022, pemerintah menyetujui penggunaan dana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) untuk pengadaan 29 juta dosis vaksin PMK tahun ini. Termasuk mendatangkan vaksin impor dari empat negara, yakni China, Prancis, Brazil, dan Argentina.
Wiku memastikan pengadaan vaksin dilakukan secara profesional. Semua prosesnya jelas, transparan, dan akuntabel di bawah pengawasan dan kendali utama oleh Kementerian Pertanian.
Untuk tahap awal, pemerintah mendistribusikan 3 juta dosis vaksin PMK yang dibagi ke dalam 2 fase yaitu 800.000 dosis telah didistribusikan dan disuntikkan ke hewan ternak. Sebanyak 2,2 juta dosis tengah didistribusikan dan mulai disuntikkan ke hewan ternak. Vaksinasi itu ditargetkan tuntas maksimal September 2022.
Berdasarkan data situs resmi Siaga PMK crisis center per 18 Agustus 2022, jumlah hewan ternak yang sudah divaksinasi sebanyak 1.522.006 ekor. Hingga kini di lima provinsi sudah tidak ditemukan kasus baru PMK yakni Bali, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau.
