Ketua DPR Nilai Wajar Pejabat Daerah Perlu Aturan Antikriminalisasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Setya Novanto mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo dalam mengeluarkan aturan untuk mendorong penyerapan anggaran di daerah. Menurutnya, banyak kepala daerah tak maksimal menggunakan anggaran lantaran takut dituduh korupsi.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, wajar saja bila Presiden turun tangan untuk mengatasi ketakutan para kepala daerah. Sebab, mereka memiliki jajaran yang acapkali 'menjebak; atasannya selaku penanggung jawab anggaran negara.

"Korupsinya oleh pihak-pihak di bawah, tapi itu kena pada pihak-pihak yang tidak mengetahui masalah itu," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).

Namun, DPR akan tetap mengawasi kebijakan Presiden agar jangan sampai aturan antikriminalisasi terkesan mengintervensi penegakan hukum. Poinnya, jelas dia, setiap tindak pidana yang memperkaya diri harus diusut.

"Kita lihat nanti. Tapi tentunya Presiden sangat ingin penyerapan (anggaran) ini bisa berhasil baik," katanya.

Sebelumnya, pada awal pekan ini Presiden Joko Widodo mengundang para gubernur, kepala Kejaksaan Tinggi, kepala Kepolisian Daerah, dan sejumlah menteri di Istana Bogor. Dalam pertemuan ini, Presiden menekankan, masih minimnya belanja modal pemerintah daerah yang baru 20 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika