DPR: Kenaikan BPIH Diiringi dengan Peningkatkan Kualitas dan Fasilitas Haji
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII DPR RI, M. Ali Taher Parasong menilai kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun ini sebesar Rp 249.008 sesuai dengan biaya peningkatan kualitas pelayanan yang akan dirasakan oleh para calon Jamaah haji mendatang.
Hal tersebut diungkapkannya setelah rapat kerja dengan Menteri Agama di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (24/3).
“BPIH tahun ini sebesar Rp 34.890.312 sementara tahun lalu sebesar Rp 34.641.304, jadi naik sebesar Rp 249.008 atau sekitar 0,72 persen. Namun kenaikan itu tidak sebanding dengan peningkatan 25 item pelayanan ibadah haji yang akan diterima Jemaah. Investasi yang dibangun lebih besar dibanding kenaikan BPIH. Misalnya kenaikan sebesar Rp 249.008, sementara investasi untuk tenda saja Rp 210 ribu per orang. Belum investasi komponen lainnya,” jelas Ali.
Ali mengatkan Komisi VIII bersama dengan Kementerian Agama telah sepakat mengganti semua tenda yang ada dengan tenda kualitas lebih baik dan lebih besar yang mampu menampung 35-40 jamaah calon haji. Jumlahnya pun ditambah menjadi 5.350 tenda. Di dalam tenda di Arafah pun dilengkapi dengan air cooler, dan kipas angin yang membuat Jemaah menjadi lebih nyaman lagi.
Tidak hanya itu, lanjut Ali, kenaikan BPIH juga mempertimbangkan faktor inflasi, kenaikan harga avtur walaupun hanya 11 sen, namun tidak tertutup kemungkinan pada bulan September mendatang akan kembali meningkat. Frekuensi makan jamaah pun akan ditingkatkan menjadi 25 kali untuk di Mekkah dan 18 kali untuk di Madinah.
"Jadi, itu semua sudah kami perjuangkan bersama agar Jemaah haji Indonesia tetap nyaman dan khusyuk beribadah," tambah politisi dari Fraksi PAN ini.
Terkait dengan santunan terhadap keluarga korban jatuhnya crane pada tahun sebelumnya yang belum juga mendapatkan haknya, Ali mengatakan bahwa sebagaimana fungsi pengawasan yang melekat pada DPR dalam hal ini Komisi VIII, pihaknya akan terus mendorong pemerintah (Kementerian agama) untuk menindaklanjuti dan mempertanyakan kepada pemerintah Saudi.
Ia berharap ke depan semua hak yang dijanjikan oleh pemerintah Saudi dapat segera diselesaikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika