Kebijakan Investasi Daerah tak Harus Tunggu RUU Omnibus Law

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintahan di daerah dalam kebijakannya agar mendukung kemudahan berwirausaha dan investasi di daerah. Wapres berharap agar Pemerintah Daerah maupun DPRD provinsi, kabupaten atau kota tidak perlu menunggu pengesahan Rancangan Undang-undang Omnibus Law untuk membuat aturan yang mendukung investasi dan usaha di daerah.

Itu disampaikan Ma'ruf saat meresmikan Pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (11/3).

"Saya berharap kebijakan pembangunan di daerah tetap memberikan kemudahan berusaha dan ramah investasi tanpa harus menunggu Omnibus Law disahkan lebih dahulu," ujar Ma'ruf dalam pernyataannya, seperti yang diterima wartawan, Rabu.

Ma'ruf mengingatkan, RUU Omnibus Law yang kini tengah digodok pemerintah dan DPR bertujuan untuk memangkas hambatan-hambatan iklim berusaha maupun investasi di Indonesia. Hal ini juga kata Ma'ruf, untuk mempercepat majunya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Karena itu, ia berharap Munas juga bisa mendiskusikan isu-isu strategis terkait RUU Omnibus Law, mulai strategi percepatan penataan hukum, percepatan ekonomi UMKM cipta kerja dan mendorong investasi, terobosan hukum untuk menjawab persoalan tumpang tindih peraturan perundangan di Indonesia.

Untuk itu, ia juga meminta Munas mendiskusikan  sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Ia mengungkap saat ini terdapat 8.451 peraturan pusat dan 15.965 peraturan daerah yang menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia.

"Pemerintah sedang mengupayan penyelesaian hambatan regulasi tersebut melalui Omnibus law, kita harapkan melalui Omnibus Law ini keinginan dan cita cita membangun indoensia maju akan bisa lebih cepat," ujarnya.

Ma'ruf mengatakan, apalagi Indonesia ingin bertranformasi tidak hanya sebagai negara dengan penghasilan menengah atau middle income country tetapi juga ingin menjadi negara dengan berpenghasilan tinggi.

"Kita tahu bahwa Indonesia sekarang ini sedang melakukan upaya pembangunan nasional dengan visi Indonesia maju, indonesia yang sejahtera, indonesia yang tidak hanya berada di posisi middle income country," ujarnya.

Ia juga berharap dalam Munas V ADEKSI yang mengangkat tema 'Respon daerah menyambut Omnibus Law' itu bisa meluruskan kesalahpahaman tentang RUU tersebut.

"Mudah-mudahan Munas dapat memilih pemimpin-pemimpin yang tepat dan bisa menyelesaikan persoalan di daerah, termasuk kesalahpahaman Omnibus Law, tidak benar bahwa Omnibus Law akan menghilangkan otonomi daerah," ujar Ma'ruf.

Ikuti Whatsapp Channel Republika