Uni Eropa Dorong Inggris Perpanjang Masa Transisi Brexit

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Diplomat dan pejabat Uni Eropa berharap Inggris akan memperpanjang masa transisi Brexit yang dijadwalkan pada akhir tahun ini. Saat ini negosiasi perihal kesepakatan dagang yang baru terhenti karena pandemi virus corona atau yang dikenal dengan Covid-19.

"Pandemi virus corona sudah menyulitkan jadwal yang sangat ambisius," kata anggota parlemen Uni Eropa dari Jerman, David McAllister yang memimpin kelompok Brexit di Parlemen Eropa, Senin (30/3).

Negara-negara Eropa sudah menerapkan karantina wilayah untuk menahan laju penyebar virus yang menyerang saluran pernapasan itu. Benua tersebut sudah melaporkan 330 ribu kasus infeksi dan 21 ribu pasien meninggal dunia.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan menteri kesehatannya dinyatakan positif. Saat ini penasihat perdana menteri Dominic Cummunings yang menjadi salah satu otak dibalik keluarnya Inggris dari Uni Eropa juga dilaporkan sedang mengisolasi diri karena mengalami gejala Covid-19.

"Uni Eropa selalu terbuka dengan memperpanjang masa transisi, kini bolanya ada di pengadilan Inggris, sejauh ini pemerintah Inggris selalu menolak opsi itu, dengan situasi saat ini, London harus berhati-hati mempertimbangkan kembali memperpanjang tenggat waktu," kata McAllister.

London dan Uni Eropa berusaha agar kesepakatan dagang yang baru bisa disepakati pada akhir tahun ini agar sudah berjalan pada tahun 2021. Walaupun sudah sejak awal Uni Eropa mengatakan masa transisi yang ditetapkan Inggris terlalu singkat.

Terutama karena mereka harus mencari titik temu dalam berbagai bidang. Mulai dari perdagangan, keamanan hingga perikanan. Ketika akhirnya Brexit diresmikan, Johnson selalu menolak untuk menunda pelaksanaan keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

Ia selalu mengatakan London sudah siap untuk menarik diri dari seluruh kerja sama saat ini pada akhir tahun mendatang tanpa adanya kesepakatan baru. Diplomat-diplomat Uni Eropa mengatakan mereka berharap London akan mengajukan perpanjangan masa transisi pada bulan Mei atau Juni.

Namun tampaknya Inggris masih tidak bersedia untuk melakukan itu. Salah satu sumber pemerintah Inggris mengatakan mereka tetap bertahan dengan rencana sebelumnya.

"Pemerintah sudah sangat jelas tentang hal ini, pemerintah tidak berniat memperpanjang masa transisi, pemerintah berkomitmen untuk pergi pada akhir tahun, idealnya dengan kesepakatan jika tidak, tidak sama sekali," kata sumber tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika