Pemerintah Akui Akurasi Rapid Test Rendah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengakui bahwa akurasi rapid test antibodi masih rendah. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebutkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun tidak menjadikan rapid test sebagai alat ukur utama pemeriksaan Covid-19.

"(WHO) masih memberikan prioritas kepada pemeriksaan swab PCR test," ujar Doni usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Senin (11/5).

Berdasarkan kondisi inilah, pemerintah memilih menggunakan swab PCR test untuk pemeriksaan kesehatan seluruh pekerja migran Indonesia (PMI), awak buah kapal (ABK), dan warga negara Indonesia (WNI) lain yang sempat tertahan di luar negeri karena adanya pembatasan sosial.

Pemerintah juga menambah ruang isolasi sementara bagi WNI yang baru saja pulang dari luar negeri. Tambahan ruang isolasi disediakan di Asrama Haji Pondok Gede dan Bekasi. Penempatan para WNI yang baru tiba di Tanah Air di dua asrama haji ini diharapkan akan memudahkan petugas kesehatan melakukan pengawasan dan perawatan.

"Selama ini sejumlah ABK yang kembali dari luar negeri yang bekerja di kapal pesiar disiapkan tempat di sejumlah hotel. Tetapi petugas keamanan, petugas medis mengalami kesulitan untuk mengawasi secara optimal," ujar Doni.

Seluruh WNI yang tiba di Tanah Air juga akan dilakukan pemeriksaan swab PCR test. Bila hasilnya negatif, maka WNI yang baru pulang ini diizinkan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing. Sedangkan yang ketahuan positif akan diberikan perawatan di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran.

"Negatif di sini bukan menggunakan metode rapid test antibodi, tetapi menggunakan swab PCR. Sehingga akurasi bagi pendatang warga negara kita yang dari luar negeri betul-betul bisa kita jamin bahwa mereka sudah dalam keadaan sehat," jelas Doni.

Fakta bahwa swab PCR test menjadi satu-satunya alat penegakan diagnosis Covid-19 juga mendorong pemerintah untuk memperluas kemampuan pemeriksaan laboratorium. Presiden Jokowi sendiri menargerkan pemeriksaan PCR bisa dilakukan terhadap 10.000 spesimen per hari. Namun sampai saat ini, rata-rata pemeriksaan PCR masih bertengger di angka 7.000-an spesimen per hari.

Pemerintah berencana menambah personel tenaga medis yang bisa bertugas di laboratorium pemeriksaan PCR. Personel akan ditambahkan dari tenaga medis rumah sakit milik TNI-Polri. Penambahan tenaga medis diharapkan bisa memperpanjang jam kerja laboratorium, dari sebelumnya 1-2 rotasi pegawai menjadi 2-3 rotasi pegawai dalam sehari. N Sapto Andika Candra

Ikuti Whatsapp Channel Republika