Soal Nuklir, Trump Ancam Bombardir Iran, Kemenlu China: Kami Berbeda dengan Amerika

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Terobosan Iran untuk mengembangkan tenaga nuklir mendapat sorotan dunia. Berbagai negara merespons, seperti Amerika yang terang-terangan akan menyikapi hal tersebut dengan tindakan serius. Sementara Kementerian Luar Negeri China bersikap berbeda.  

Pemerintah China menegaskan pendekatan tetap berfokus lewat jalur diplomasi, sehingga berbeda dengan upaya Amerika Serikat terkait penanganan masalah nuklir Iran.

"Masalah nuklir Iran sekali lagi berada di persimpangan utama dengan risiko eskalasi dan juga peluang penting untuk mencapai solusi politik dan diplomatik melalui dialog dan negosiasi. China akan terus mempromosikan pembicaraan untuk perdamaian, bekerja untuk dimulainya kembali negosiasi, menemukan solusi yang adil, seimbang dan berkelanjutan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa.

Presiden AS Donald Trump pada Ahad (30/3) mengatakan bahwa jika Iran tidak menerima tuntutan AS untuk membatasi program nuklirnya maka AS akan membom Iran dengan pemboman yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.

Hal itu disampaikan Trump menyusul surat yang ia kirimkan ke Iran melalui utusan Uni Emirat Arab, diplomat senior Anwar Gargash, yang menawarkan pembicaraan tentang program nuklir negara tersebut.

Iran juga sudah mengirim balasan ke AS melalui perantara yaitu Oman dan menyatakan bersedia mengadakan pembicaraan tidak langsung.

Pada masa jabatan pertamanya periode 2017-2021, Presiden Trump menarik AS dari kesepakatan tahun 2015 antara Iran dan negara-negara besar dunia yang memberlakukan batasan ketat pada aktivitas nuklir Teheran yang disengketakan dengan imbalan keringanan sanksi.

"Awal bulan ini, China menjadi tuan rumah pertemuan Beijing tentang masalah nuklir Iran, di mana pernyataan bersama menyebutkan lima poin usulan China tentang penyelesaian masalah nuklir Iran," ungkap Guo Jiakun.

China, kata Guo Jiakun, berpendapat bahwa menyelesaikan masalah nuklir Iran melalui cara politik dan jalur diplomasi adalah satu-satunya pilihan yang tepat.

"Konsensus baru perlu dicapai di bawah kerangka Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA). Implementasi JCPOA telah terganggu oleh praktik AS yang bersikeras menarik diri darinya. AS perlu menunjukkan ketulusan politik dan melanjutkan pembicaraan sesegera mungkin," tegas Guo Jiakun.

Presiden Trump diketahui juga memberlakukan kembali sanksi AS yang luas. Sejak saat itu, Iran telah jauh melampaui batasan kesepakatan itu pada pengayaan uranium.

"Memberikan sanksi, menekan, dan mengancam dengan penggunaan kekuatan tidak akan menghasilkan apa-apa.

Prioritas saat ini adalah bahwa pihak-pihak terkait perlu memiliki sikap dengan pandangan ke depan dan konstruktif, memperluas upaya diplomatik dan menciptakan kondisi untuk dimulainya kembali pembicaraan," jelas Guo Jiakun.

Hal tersebut, tambah Guo Jiakun, diperlukan untuk mengakomodasi kekhawatiran dari semua pihak, sehingga dapat menegakkan rezim nonproliferasi nuklir internasional dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.

Sejak menjabat kembali pada Januari 2025, Presiden Trump telah memberlakukan kembali kebijakan "tekanan maksimum" yang menyebabkan AS menarik diri dari perjanjian penting tentang program nuklir Iran dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran.

Negara-negara Barat, termasuk AS, telah lama menuduh Iran memiliki agenda rahasia untuk mengembangkan kemampuan senjata nuklir dengan memperkaya uranium di atas apa yang mereka katakan dapat dibenarkan untuk program energi atom sipil. Teheran membantah dan menyebut program nuklirnya sepenuhnya untuk keperluan energi sipil.

Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan negaranya "tidak terlalu khawatir" dengan kata-kata Trump. Khamenei menyatakan pihaknya menganggap tidak mungkin bahaya seperti itu akan datang dari luar.

Namun, jika ada tindakan jahat yang terjadi, maka pasti akan ditanggapi dengan tanggapan yang tegas dan menentukan, lanjutnya.

Meskipun komentar Trump semakin tajam, tidak jelas apakah dia mengancam akan melakukan pengeboman oleh AS atau operasi yang dikoordinasikan dengan negara lain, mungkin musuh bebuyutan Iran, Israel.

Penegasan Trump

Presiden AS Donald Trump mengancam akan mengebom Iran secara besar-besaran jika negara itu menolak terlibat dalam perundingan nuklir dengan Amerika Serikat.

Pernyataan itu menjadi ancaman Trump paling keras terhadap Iran sejak dia menjadi Presiden AS Januari lalu.

"Jika tidak ada kesepakatan, akan terjadi pengeboman. Pengeboman, yang belum pernah mereka alami sebelumnya, akan terjadi," kata dia dalam wawancara bersama NBC News pada Ahad (30/3).

Sebelumnya pada hari yang sama, Presiden Iran Masoud Pezeshkian dikabarkan menolak bernegosiasi langsung dengan AS terkait program nuklir.

Dia juga memastikan bahwa Iran telah mengirimkan tanggapan resmi terhadap surat Trump kepada Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, yang berisi permintaan untuk berunding secara langsung​​​​​​.

Namun, Pezeshkian menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk melakukan negosiasi secara tidak langsung.

Sudah berbulan-bulan Trump berupaya menekan Iran secara terbuka untuk mau melakukan negosiasi langsung dan sempat mengisyaratkan balasan yang "sangat buruk" jika Iran menolak.

Selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, Trump secara sepihak menarik AS dari perjanjian nuklir 2015 antara negara-negara adidaya dan Iran, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama. Dia lalu memberlakukan lagi beragam sanksi terhadap Iran.

Meski sempat mematuhi kesepakatan nuklir itu selama setahun setelah AS mundur, Iran berangsur-angsur mengurangi komitmennya dengan dalih bahwa pihak-pihak lain dalam kesepakatan itu gagal melindungi kepentingan Iran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika