Kadin Dorong Pelaku UKM Perempuan Bertahan di Tengah Pandemi
UKM menjadi sektor yang paling terimbas Covid-19.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) perempuan, agar bisa bertahan di tengah pandemi Covid-19 ini. Sebab, sebagian besar pemilik UKM di Tanah Air merupakan perempuan.
"Dari sekitar 62 juta pengusaha di Indonesia, sebanyak 57 juta di antaranya merupakan pelaku mikro dan kecil. Lalu 60 persen di antaranya dimiliki oleh perempuan, artinya berkontribusi luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Perempuan Nita Yudi, dalam webinar pada Kamis, (4/6).
Sebelumnya, kata dia, UKM menjadi tulang punggung saat krisis ekonomi. Hanya saja kini, UKM menjadi sektor yang paling terimbas Covid-19.
"Ini perlu dibantu, pemerintah perlu keluarkan stimulus. Kami yakin negara nggak bisa hadir sendiri, harus koordinasi," ujar wanita yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) tersebut.
Maka, lanjutnya, Kadin dan IWAPI melakukan berbagai upaya membantu pelaku UKM perempuan. Meliputi mengadakan pelatihan dan mendorong penggunaan digital marketing.
"Digital marketing penting, karena pas Covid-19 mereka tidak bisa jualan seperti biasa sehingga pakai digital marketing. Jadi perlu banyak dilatih," jelasnya.
Nita melanjutkan, para pelaku usaha bisa melakukan diversifikasi produk di tengah pandemi. Misal yang biasanya membuat bahan kosmetik menjadi produksi hand sanitizer serta disinfektan.
Ada pula yang melakukan perpindahan bisnis. "Ada unusual bisnis berbeda, misal tadinya jahit baju pengantin sekarang membuat masker tapi maskernya pun cantik. Kami dorong mereka berkreasi," katanya.
Demi membantu mereka, ujar dia, IWAPI membuat katalog produk UKM wanita. Meliputi katalog produk kuliner serta fashion.
"Jadi dorong restoran jualan online, kita push UKM bisa lakukan semua by online. Kita push mereka buka wawasan mereka, perempuan pada dasarnya multitasking bisa kerjain apa saja. Jadi pemerintah harus lirik pelaku usaha perempuan," ujar Nita.
Ikuti Whatsapp Channel Republika