DPR: Pemerintah Harus Ambil Langkah Konkret Soal Pendidikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendorong pemerintah mengambil langkah konkret atas kondisi darurat pendidikan yang terjadi saat ini. Ia melihat, selama pandemi menunjukkan kondisi pendidikan nasional yang masih banyak kelemahan.

Saat pandemik Covid-19 dengan tingkat penularan begitu tinggi hampir semua sekolah ditutup. Kondisi ini membuat peserta didik kehilangan banyak waktu belajar mereka. Di sisi lain opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai pola pembelajaran yang diajukan banyak menghadapi kendala karena tidak disiapkan secara matang.

"Akibatnya peserta didik yang tidak mempunyai sarana dan prasarana penunjang PJJ hampir pasti kehilangan kesempatan belajar mereka. Dan jumlah siswa yang tidak bisa belajar ini cukup besar. Umumnya mereka tinggal di Kawasan Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T)," kata Huda, dalam keterangannya, Ahad (16/8).

Ia sepakat pada pandangan Presiden Joko Widodo terkait di balik pandemi, tersimpan peluang bagi terciptanya perubahan besar di berbagai bidang termasuk pendidikan. Namun, perubahan itu bisa terjadi jika pemerintah tepat mengidentifikasi berbagai persoalan yang ada serta mencari solusi secara cepat dan terukur.

"Saat ini ada banyak persoalan nyata di bidang Pendidikan selama masa pandemi. Nah kami melihat respons dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) masih sporadis dan kurang komprehensif," katanya.

Politisi PKB ini menegaskan, harusnya saat ini pemerintah mengedepankan upaya penyelamatan para siswa yang tidak bisa mengakses kesempatan belajar tersebut. Menurutnya harus ada langkah nyata bagaimana para siswa tersebut bisa belajar secepatnya.

"Kalau memang memungkinkan belajar tatap muka segeralah dilakukan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan ketat. Jika tak memungkinkan tatap muka maka bagaimana caranya mereka bisa melakukan PJJ. Sediakan wifi, smartphone, dan kurikulum adaptif  Covid-19," kata Huda.

Jika langkah penyelamatan darurat pendidikan telah dilanjutkan, kata Huda, barulah pemerintah bisa mengajukan strategi besar dalam mengubah sistem Pendidikan Indonesia agar kompatibel dengan kondisi pasca Covid-19. Tentu, menurut dia, strategi untuk melakukan transformasi besar di bidang Pendidikan itu harus juga mengadopsi langkah antisipasi kondisi luar biasa, jika pola pembelajaran tatap muka tidak bisa dilakukan.

"Kami akan sangat mendukung tawaran konsep perbaikan sistem pendidikan nasional kita. Namun saat ini mari bergandengan tangan agar anak-anak kita tetap mendapatkan Pendidikan layak selama musim pandemic Covid-19," kata Huda.

Ikuti Whatsapp Channel Republika