Opini Media: Ke Mana Arah Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Jurnalis Charlotte Wiedemann memberikan pandangannya terkait kebijakan Luar Negeri Arab Saudi yang tidak menentu dan berakhir dengan kesimpulan bahwa Kerajaan hanya berperang dengan Iran untuk mendominasi wilayah tersebut. Termasuk reformasi modern yang sedang dikencangkan Arab Saudi dibawah kendali Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

"Bagi para feminis (begitulah mereka menggambarkan diri mereka) yang saya temui di Arab Saudi, perang mengerikan di negara tetangga Yaman bukanlah masalah yang mendesak," ujar Wiedemann dilansir dari Qantara pada Selasa (15/9).

Menurut Wiedemann, para feminis itu sibuk membebaskan diri mereka sendiri dan perempuan lain dari belenggu sistem perwalian yang absurd. Di mana di Arab Saudi, seorang perempuan tetap menjadi tempat tinggal laki-laki seumur hidup mereka.

Dalam upaya ini, selain dengan kekuatan mereka sendiri, para pioner menggantungkan harapan mereka pada orang yang dapat dianggap bertanggung jawab atas berbagai kejahatan perang dalam perang Yaman, yaitu Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Menteri Pertahanan dan Pemuda.  

Pewaris takhta berusia 32 tahun itu, digambarkan sebagai seorang reformis. Padahal menurut pandangan umum yang dianut di negara-negara di luar Eropa dan khususnya di negara-negara Islam, yang diberi label dengan kata R yang secara rutin berisi hal-hal berikut: lebih banyak hak untuk perempuan dan minoritas, liberalisme pasar, kesiapan untuk bekerja sama dengan Barat. 

"Jika paket ini dibuka, ini disebut modernisasi. Tapi, seperti yang kita sadari, zaman modern adalah penemuan kita dan reformasi ini pasti membuat negara-negara Islam lebih seperti kita, Barat," ujar Wiedemann. 

Begitu banyak kesalahpahaman di sini. Faktanya, di abad ke-21, setiap negara sedang mengembangkan era modernnya sendiri dan Arab Saudi adalah perumpamaannya. "Kami belum tahu apakah modern versi Mohammed bin Salman harus ditakuti," ujarnya. 

Wiedeman melanjutkan, apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir di bawah pengaruh langsung atau tidak langsungnya dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, perempuan harus berkontribusi lebih banyak pada perekonomian nasional, larangan mengemudi mereka telah dicabut dan sistem lingkungan yang tidak menyenangkan dibatasi sejauh tidak menghalangi perempuan untuk bekerja. Kedua, pangeran menginginkan semua kekuasaan, pesaing dinetralkan, lawan ditangkap. Ketiga, kebijakan luar negerinya provokatif dan nasionalis.

Para aktivis wanita Saudi meneteskan air mata ketika mereka mendengar tentang pencabutan larangan mengemudi dan bencana kemanusiaan di Yaman terus berlanjut. Sebuah rumusan yang harus dipilih ketika kelaparan, penderitaan dan kolera dicatat hanya oleh organisasi-organisasi bantuan yang telah menyerukan inisiatif politik baru untuk mengakhiri perang selama berbulan-bulan dengan sia-sia.

Bukan hal baru untuk menemukan hak-hak perempuan bersamaan dengan penindasan dan bahkan penyiksaan dalam menu politik. Salah satunya, otokrat Ben Ali di Tunisia, di mana yang disebut feminisme negara muncul dan berkembang.

Mubarak juga mencintai perempuan, begitu pula Bashar Assad, dan Shah Iran memiliki sedikit perempuan kelas atas yang terpelajar. Beberapa aktivis hak-hak perempuan membiarkan diri mereka dirusak, menutup mata mereka terhadap kejahatan suatu negara yang menjadi hak mereka untuk bangkit. Di Tunisia, efeknya terasa hingga hari ini.

Agar tidak ada kesalahpahaman, semakin banyak kebebasan untuk perempuan Arab Saudi adalah baik. Tetapi fakta bahwa Putra Mahkota memaksa kembali kekuatan pendeta misoginis dan dikatakan dengan berbicara bahasa anak muda, seharusnya tidak menyembunyikan masalah lain.

"Apa yang kita lihat ini, adalah pertumbuhan pesat dari seorang penguasa muda yang agresif di Kerajaan di mana hampir tidak ada orang yang bisa menghentikannya," kata Wiedeman.

Ikatan Arab Saudi dengan Barat selama beberapa dekade dihargai dengan liputan media yang sangat halus. Di masa lalu, jurnalis yang melaporkan akuisisi tank di Riyadh akan menemukan Rolex emas di meja samping tempat tidur mereka sebagai pemanis. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum publik dengan ragu-ragu menyadari bahwa mitra strategis kami mempraktikkan bentuk Islam paling tidak berbudaya di dunia? Dan tidakkah mengizinkan satu gereja kecil untuk pekerja migran Kristen yang dieksploitasi? 

Baru-baru ini, setiap laporan tentang kebijakan luar negeri Arab Saudi yang tidak menentu tampaknya berakhir dengan kesimpulan bahwa Kerajaan hanya berperang dengan Iran untuk mendominasi wilayah tersebut. Semua ini dilakukan untuk membungkus hal-hal yang tidak dapat dipahami dalam kemungkinan yang semu.

Jerman memberikan sedikit perhatian yang mengherankan, ketika Mohammed bin Salman baru-baru ini menyebut Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei sebagai ″Hitler baru″. Untuk ruang gema manakah komentar itu dimaksudkan? Bukan untuk jalan Arab, tempat di mana (sayangnya) terlalu banyak orang yang masih menjunjung tinggi Hitler.

Sebaliknya, Pangeran menargetkan Barat dan untuk melakukan ini dia menggunakan bahasa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang sering menuduh Iran merencanakan ″Holocaust lain ″

Dalam permainan kekuasaan di Timur Tengah, Israel dan Arab Saudi saat ini berada di peringkat yang hampir sama. Arab Saudi tidak mengakui Negara Israel? Itu tidak masalah. Jika Pemimpin Tertinggi Iran adalah Hitler baru, maka tidak boleh ada ketenangan terhadapnya.

Di Teheran Times, jurnalis Iran Mohamed Hashemi menyatakan, Pangeran Arab Saudi mungkin terinspirasi oleh orang Jerman untuk membuat perbandingan dengan Hitler: ahli hukum dan ahli teori politik Carl Schmitt. Gagasan Schmitt bahwa, berdaulat dapat menentukan sendiri keadaan darurat untuk kemudian memperoleh legitimasi dari kekuatan darurat diktator, dan hal ini memotivasi Mohammed bin Salman.

"Jika Anda mengambil pemikiran ini lebih jauh, maka masuk akal bahwa dari semua negara, Arab Saudi sekarang ingin memposisikan dirinya di pucuk pimpinan perang melawan teror Islam. Lagi pula, sekarang ada aliansi militer baru yang berkantor pusat di Riyadh; instrumen kekuatan lain untuk Pangeran," ujar Hashemi. 

Sumber:  https://en.qantara.de/content/mohammed-bin-salmans-political-agenda-the-saudi-parable   

Ikuti Whatsapp Channel Republika