Chatib Basri Sebut Ekonomi RI tidak akan Pulih Tahun Depan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Senior, Chatib Basri, menuturkan, ketidakpastian pasar global masih menghantaui laju ekonomi Indonesia tahun 2021. Ia memperkirakan investasi swasta belum  akan masuk pada tahun 2021.

"Pertama, kemampuan pemerintah dalam mengatasi pandemi yang saat ini masih menjalankan protokol kesehatan. Kedua, permintaan pasar domestik dan ekspor  diperkirakan masih sangat lemah," kata Chatib dalam Indonesia Palm Oil Conference 2020, Rabu (2/12).

Chatib mengatakan, akibat pandemi yang belum usai, para pelaku usaha swasta tidak bisa beroperasi secara normal. Alhasi, kapasitas ekonomi tidak dapat dimanfaatkan secara penuh. Situasi itu lantas membuat ekonomi kemungkinan tidak akan pulih sepenuhnya tahun.

"Ekonomi diperkirakan akan kembali normal tahun 2022,” kata Chatib.

Ia menyebut, akan menjadi hal yang sulit bagi industri untuk mencapai level break even point. Terutama untuk bisnis yang mengandalkan pengalaman konsumen seperti perhotelan.

Ekspor Indonesia, kata Chatib, sangat bergantung kepada Cina sedangkan Cina juga bergantung kepada Eropa. Disaat yang bersamaan, ekonomi Eropa diperkirakan tidak akan pulih lebih cepat dari tahun 2022. Karena itu, pemerintah harus memperkuat permintaan domestik demi proses pemulihan ekonomi.

Wakil Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), Bustanul Arifin secara khusus menyebutkan, pada sektor minyak sawit, area perkebunan kelapa sawit yang merupakan bahan baku dari minyak nabati selalu mengalami pertumbuhan. Itu ditandai dengan meningkatnya harga CPO di Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara lain.

Meskipun, juga masih terdapat beberapa kendala seperti adanya kemungkinan resiko logistik atau menurunnya harga CPO di tingkat dunia seiring menurunnya harga minyak-gas.

Ia mengatakan, kebijakan seperti peningkatan kapasitas produksi, pemberian insentif terhadap buruh tani, melakukan penanaman ulang dianggap bisa mengakomodir permasalahan tersebut.

"Dengan berbagai strategi kebijakan tersebut, akan memungkinkan bagi Indonesia untuk memulihkan perekonomiannya pada kuartal 2 tahun 2021 seiring dengan pulihnya konsumsi rumah tangga dan pemberdayaan UKM dan restrukturisasi hutang berhasil. Tentu hal ini harus dilakukan bersamaan dengan penyesuaian kebijakan ekonomi dan pembangunan pada masa pandemi Covid," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika