Yordania akan Lawan Upaya Israel Ubah Status Masjid Al-Aqsa
Yordania menolak keras perubahan hak perwalian atas Masjid Al-Aqsa
REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM – Yordania menegaskan akan memerangi ketentuan yang dipaksa atau mengubah sejarah atau status hukum kota suci terutama di Masjid al-Aqsa.
Pernyataan ini disampaikan perwakilan Yordania kepada Majelis Umum PBB sebelum pemungutan suara pleno pada lima resolusi pro-Palestina dan anti-Israel.
Perwakilan tersebut mengatakan Israel pasti mempertahankan status quo di al-Haram al-Sharif atau Temple Mount Yerusalem. Israel berusaha memaksakan ketentuan yang harus diterima Masjid al-Aqsa dan Yerusalem, situs suci Yerusalem akan tetap menjadi fokus perawatan dan perwalian Yordania.
Yordania memiliki peran kustodian khusus di al-Haram al-Sharif, tetapi khawatir bahwa Israel mungkin memberikan Arab Saudi beberapa bentuk peran di situs tersebut, dengan cara membantunya menandatangani kesepakatan normalisasi. Itu adalah langkah yang akan melanggar status quo di area titik sensitif ini.
Duta Besar Otoritas Palestina, Riyad Mansour, meminta komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran hukum internasionalnya, dengan cara menjaga kemungkinan solusi dua negara pada garis pre-1967.
Dia menyerukan boikot produk permukiman Israel dan mendesak negara-negara Barat untuk secara sepihak mengakui kenegaraan Palestina.
Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, menilai sidang pleno tersebut bermasalah karena tidak merujuk kesepakatan normalisasi Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain, yang ditengahi Amerika Serikat (AS) di bawah rubrik Kesepakatan Abraham.
Dia mencatat bahwa diskusi tersebut berbicara tentang kurangnya cakrawala untuk perdamaian, sementara mengabaikan kemajuan regional dalam hal itu. “Hal yang sama juga berlaku untuk teks yang akan dipilih oleh UNGA,” katanya.
Erdan menambahkan, Resolusi Penyelesaian Damai Masalah Palestina tahun ini tidak merujuk pada salah satu perjanjian ini. Sekali lagi PBB mengabaikan peristiwa penting dan perubahan hidup yang terjadi di wilayah tersebut.
Erdan mengatakan, yang lebih parah lagi, yang masih tercakup dalam resolusi tahun ini adalah klaim bahwa perdamaian antara Israel dan negara lain bergantung pada perdamaian dengan Palestina. "Bisakah forum ini lebih terlepas dari dunia nyata?” Erdan bertanya. Dilansir dari The Jerusalem Post, Jumat (4/12).
Sementara itu, perwakilan UEA dan Bahrain berbicara positif tentang kesepakatan normalisasi mereka dengan Israel. Pada saat yang sama menegaskan pentingnya perjuangan Palestina.
Dari lima teks, satu resolusi tentang Golan Suriah menegaskan bahwa aneksasi Israel atas wilayah tersebut pada 1981, merupakan batu loncatan dalam cara mencapai perdamaian yang adil, komprehensif, dan abadi di wilayah tersebut.
Resolusi tersebut juga menuntut agar Israel menarik diri dari Golan Suriah yang diduduki hingga garis 4 Juni 1967 sebagai implementasi dari resolusi Dewan Keamanan yang relevan. Teks itu tidak menyebutkan perang saudara Suriah yang sedang berlangsung, di mana ribuan orang tewas.
Resolusi kedua tentang penyelesaian damai masalah Palestina, meminta Israel untuk menarik diri dari semua wilayah melalui garis pre-1967 di Yerusalem timur, Tepi Barat dan Golan.
Resolusi ini, A / 75 / L34, menuntut Israel untuk melakukan berbagai tindakan terhadap Palestina termasuk penghancuran rumah di Area C Tepi Barat.
Secara khusus, mereka menyerukan penghentian aktivitas pemukiman, berbicara tentang ilegalitas rencana aneksasi apa pun dan segala upaya untuk mengubah karakter Tepi Barat, termasuk Yerusalem timur.
Kelima resolusi tersebut merupakan bagian dari 20 teks pro-Palestina dan anti-Israel tahunan yang disahkan oleh PBB setiap tahun. Tidak ada negara lain yang memiliki banyak resolusi yang menentangnya di UNGA.
BACA JUGA: Beda Proses Kasus Ustadz Maaher dan Denny Siregar, Ini Pembelaan Polisi
Ikuti Whatsapp Channel Republika