Bank Dunia: Kesehatan Publik, Kunci Ekonomi Indonesia Pulih
Pemerintah juga perlu memastikan pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia menekankan, kesehatan publik menjadi salah satu kunci utama untuk pemulihan ekonomi Indonesia yang cepat dan aman. Kemampuan untuk melakukan test dan contact tracing menjadi penting di tengah pandemi.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Satu Kahkonen juga menekankan pentingnya mendorong masyarakat untuk mau melakukan vaksinasi. Sebab, pemberian vaksin akan membantu menekan penyebaran virus Covid-19 yang berimbas terhadap aktivitas perekonomian.
"Untuk Indonesia membuka kembali perekonomiannya, langkah kesehatan publik harus dipastikan," tuturnya dalam Virtual Launch of Indonesia Economic Prospects December pada Kamis (17/12).
Satu menyebutkan, sama seperti banyak negara lain di dunia, Indonesia juga mengalami resesi. Meski harapan masih ada di masa mendatang, tantangan untuk menciptakan pemulihan berkelanjutan kemungkinan besar terus terjadi.
Selain kesehatan publik, Satu menekankan pemerintah juga harus memastikan pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri. Khususnya beberapa sektor yang masih berada dalam situasi kontraksi.
"Pengangguran dan setengah pengangguran kini mencatatkan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi," katanya.
Satu menjelaskan, terdapat banyak perusahaan skala kecil dan menengah yang menghadapi ketidakpastian mengenai masa depannya. Untuk dapat memulihkan berbagai kondisi ini, baik di tingkat rumah tangga maupun perusahaan dan usaha skala kecil, pemerintah harus melaksanakan upaya terukur yang didukung dengan baik.
Catatan ketiga yang diberikan Satu, menyiapkan strategi yang mumpuni untuk dapat memenuhi tujuan fiskal dan perekonomian. Saat ini, Indonesia sudah memberikan strategi respon fiskal yang menjadi penting untuk menghadapi tantangan berikutnya.
Menyusun sebuah exit strategy untuk mendukung pemulihan serta menyusun kebutuhan untuk mengamankan pemulihan ekonomi berkelanjutan di kemudian hari harus menjadi prioritas pemerintah. "Oleh karena itu, kita perlu memprioritaskan rencana fiskal dan perpajakan sehingga bisa mengurangi pembiayaan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika