Unicef: Indonesia Berhasil Buat 77% Penduduk Bebas Malaria
Maluku Utara yang dulu dilanda wabah malaria, kini mencapai tingkat endemis rendah
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Anak-anak PBB (Unicef) mengapresiasi Indonesia yang berhasil membuat 77 persen penduduknya hidup bebas malaria. Keberhasilan itu dianggap mustahil satu dekade lalu mengingat iklim katulistiwa yang cocok bagi perkembangbiakan nyamuk.
“Kami berkomitmen untuk mendukung Indonesia bebas malaria pada 2030 dan akan memfokuskan dukungan kami di empat provinsi timur untuk lima tahun ke depan,” kata Perwakilan Unicef Indonesia, Debora Comini.
Unicef selama 15 tahun mendukung program memberantas malaria di Indonesia. Pertama di Aceh sebagai bagian dari respons terhadap tsunami Samudra Hindia, kemudian di tujuh provinsi tambahan.
Unicef akan merampungkan dukungan untuk Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Maluku Utara.
“Sejak program dimulai pada 2005, lebih dari tiga ratus kabupaten di Indonesia telah mendapat sertifikasi bebas malaria dan 77 persen penduduknya hidup bebas dari malaria,” ujar dia.
“Beban malaria sangat berat pada ibu dan anak, mengakibatkan pertumbuhan terganggu serta kematian,” kata Spesialis Malaria Unicef Indonesia, Maria Endang Sumiwi.
“Unicef mendukung visi Indonesia bebas malaria untuk kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak Indonesia.”
Aceh, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat sekarang hampir mencapai eliminasi malaria di seluruh provinsi, dengan hanya beberapa kabupaten yang masih melaporkan penularan lokal dalam tiga tahun terakhir.
Maluku Utara yang dulu pernah dilanda wabah malaria, kini telah mencapai tingkat endemis rendah dan sedang menuju eliminasi.
“Agenda belum selesai. Aceh, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Maluku Utara harus terus mencapai target eliminasi malaria tingkat provinsi.
Unicef memuji komitmen yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo pada KTT Asia Timur 2009, yang diperbarui pada 2014 untuk Asia Pasifik Bebas Malaria 2030. Pemerintah telah menjadikan pemberantasan malaria sebagai prioritas nasional dalam agenda pembangunan. Namun, komitmen politik dan sumber daya yang kuat di tingkat daerah diperlukan untuk memastikan bahwa upaya ini dapat berlanjut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika