AS Terus Beri Grasi Penjahat Perang di Irak, Afghanistan

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan ini mengumumkan gelombang pemberian grasi terbaru dari serangkaian pengampunan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun untuk penjahat perang yang dihukum karena membunuh warga sipil di Irak dan Afghanistan.

Meskipun presiden negara itu telah menggunakan otoritas mereka selama lebih dari 200 tahun untuk menawarkan kesempatan kedua kepada sebagian warga Amerika, Trump telah mengeluarkan 70 pengampunan selama masa jabatannya. Grasi eksekutif Trump terus menambahkan daftar kontroversial setelah dia mengampuni empat karyawan sebuah perusahaan militer swasta Amerika yang membunuh warga sipil di Irak dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan AS pada 2014.

Karyawan Blackwater Security Consulting, sekarang dikenal sebagai Academi, menembak warga sipil Irak, menewaskan 17 orang dan melukai 20 lainnya di Nisour Square, Baghdad pada 16 September 2007 saat mereka mengawal konvoi kedutaan AS. Insiden itu mendorong otoritas melakukan lima investigasi dan FBI menemukan bahwa setidaknya 14 dari 17 warga Irak tewas ditembak tanpa sebab apa pun, termasuk anak laki-laki berusia 9 dan 11 tahun.

Tiga puluh saksi dari Irak, kelompok saksi asing terbesar yang melakukan perjalanan ke AS untuk pengadilan pidana, telah menjelaskan di pengadilan bahwa empat pria Amerika memulai penembakan tanpa alasan terhadap warga sipil Irak dengan tembakan senjata berat dan peluncur granat. Dalam persidangan 2014, Nicholas Slatten, seorang penembak jitu dari negara bagian Tennessee, dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama karena jaksa mengatakan dia memulai insiden dengan melepaskan tembakan.

Paul Slough dari Texas dinyatakan bersalah atas 13 dakwaan pembunuhan sukarela dan 17 dakwaan percobaan pembunuhan. Evan Liberty dari New Hampshire dinyatakan bersalah atas delapan dakwaan pembunuhan sukarela dan 12 dakwaan percobaan pembunuhan.

Selain itu, Dustin Heard dari Tennessee dinyatakan bersalah atas enam dakwaan pembunuhan sukarela dan 11 dakwaan percobaan pembunuhan. Sementara dakwaan pembunuhan menjatuhkan hukuman wajib seumur hidup di penjara, setiap pembunuhan sukarela dijatuhi hukuman maksimal 15 tahun dan percobaan pembunuhan dikenakan hukuman maksimal tujuh tahun.

"Tujuh tahun lalu, kontraktor Blackwater ini melepaskan tembakan penembak jitu yang kuat, senapan mesin, dan peluncur granat pada pria, wanita, dan anak-anak yang tidak bersalah," kata Ronald Machen, Jaksa Wilayah AS untuk Distrik Columbia, dalam pernyataannya pada 2014.

Blackwater memiliki kontrak dengan pemerintah senilai 1 miliar dolar AS untuk melindungi diplomat Amerika selama perang di Irak. Dalam sidang kongres 2007 tentang pelanggaran Blackwater, pemilik saat itu Erik Prince menolak karyawannya untuk didefinisikan sebagai "tentara bayaran" dan tidak mau membagikan informasi tentang perusahaan pribadinya.

Blackwater berganti nama menjadi Xe Services pada 2009, dan dikenal sebagai Academi sejak 2011 setelah diakuisisi oleh sekelompok investor swasta dengan harga sekitar USD200 juta.

Menikam tahanan yang terluka

Pada Desember 2019, Trump memerintahkan Angkatan Laut AS untuk tidak mencopot Chief Petty Officer Edward Gallagher dari pasukan operasi khusus elit SEAL dan membatalkan penurunan pangkatnya di pengadilan militer Juli 2019, dengan alasan bahwa kasus itu ditangani dengan sangat buruk sejak awal.

Gallagher didakwa pada September 2018 dengan 10 pelanggaran, beberapa di antaranya termasuk pembunuhan, percobaan pembunuhan dan kejahatan perang lainnya yang terkait dengan penempatannya ke Mosul, Irak.

Dia dinyatakan bersalah atas satu tuduhan, menikam sampai mati seorang tahanan perang Daesh/ISIS berusia 17 tahun yang terluka dengan pisau berburu dan berpose dengan mayatnya dan mengirimkan foto itu ke teman-temannya.

Gallagher, yang memiliki julukan "Blade", juga dituduh oleh sesama penembak jitu Navy SEAL karena secara acak menembak dua warga sipil Irak, seorang siswi dan seorang pria tua, sementara para veteran melaporkan perilakunya kepada penyelidik militer sebagai orang yang tidak masalah membunuh siapa pun yang bergerak dan sangat jahat.

Sekretaris Angkatan Laut Richard Spencer digulingkan oleh Gedung Putih setelah dia mengkritik intervensi Trump dalam kasus Gallagher.

Pengampunan di masa lalu

Trump juga memberi grasi pada tiga perwira Angkatan Darat pada 2019, dua di antaranya, Letnan Satu Clint Lorance dan Mayor Mathew Golsteyn, dituduh melakukan kejahatan perang di Afghanistan. Pada 2012, Lorance didakwa dengan dua dakwaan pembunuhan tingkat dua setelah dia memerintahkan anak buahnya untuk menembaki tiga pria Afghanistan yang sedang mengendarai sepeda motor.

Dia dinyatakan bersalah oleh pengadilan militer pada 2013 dan dijatuhi hukuman 19 tahun penjara dan telah menjalani hukuman selama enam tahun sebelum menerima pengampunan Trump. Golsteyn, seorang Tentara Hijau Baret, didakwa melakukan pembunuhan setelah membunuh seorang warga sipil Afghanistan pada 2010 yang dia klaim sebagai pembuat bom untuk Taliban yang membunuh dua marinir. Militer menutup kasus ini pada 2013 tetapi membukanya kembali pada 2016.

Pada Mei 2019, Trump juga memberi pengampunan pada Letnan Satu Angkatan Darat Michael Behanna yang dihukum karena pembunuhan seorang pria Irak pada 2008. Dia dijatuhi hukuman 25 tahun penjara, yang kemudian dikurangi menjadi 15 tahun, dan diberikan pembebasan bersyarat pada 2014 setelah menjalani hukuman kurang dari lima tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika