Jokowi Akui Sulitnya Gas-Rem Penanganan Covid-19
Pelaksanaan PPKM ini perlu dievaluasi lantaran tren penularan masih saja menanjak.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, implementasi penyeimbangan penanganan Covid-19 antara aspek kesehatan dan ekonomi bukan hal mudah. Tak hanya Indonesia, ujar presiden, seluruh negara di dunia pun sedang berjuang keras mengambil kebijakan yang tidak merugikan atau menguntungkan salah satu aspek saja.
"Kedua hal itu (kesehatan dan ekonomi) harus berjalan beriringan, mengatur manajamen gas dan rem. Sesuatu yang tidak mudah dalam praktik. Yang komentarin mudah, tapi mempraktikkannya sulit," kata Presiden Jokowi dalam acara Kompas100 CEO Forum, Kamis (21/1).
Menjawab tantangan ini, pemerintah menyusun penanganan Covid-19 dengan pembagian sesuai target waktu: jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk jangka pendek, pemerintah tetap melanjutkan program bantuan sosial dan berbagai insentif usaha. Tujuannya, agar daya beli masyarakat terjaga.
Untuk jangka menengah, ujar Jokowi, pemerintah mengebut pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Vaksinasi ini menjadi salah satu cara untuk segera membentuk kekebalan komunal di tengah masyarakat. Tujuan akhirnya tentu saja memutus rantai penularan dan menyudahi pandemi.
Sedangkan jangka panjangnya, Presiden menjelaskan, Indonesia mengejar peluang untuk berkiprah di sektor ekonomi hijau. Sektor ini mengharuskan Indonesia memproduksi produk yang rendah risiko lingkungan, efisien dalam hal memanfaatkan sumber daya, dan meningkatkan keseteraan sosial.
"Juga kita mau tak mau masuk kepada digitalisasi ekonomi. Semua industri pasti masuk ke sini. Pemerintah, pendidikan, bahkan kesehatan semuanya harus masuk digitalisasi. Sehingga makin efisien dan makin kompetitif bersaing dengan negara lain," ujar Jokowi.
Kembali soal gas dan rem penanganan Covid-19, pemerintah sendiri telah menjalankan PPKM selama dua pekan, 11-25 Januari 2021. Upaya ini dilakukan untuk menekan penularan Covid-19 terutama di zona-zona merah. Namun, pelaksanaan PPKM ini masih perlu dievaluasi lantaran tren penularan masih saja menanjak sampai hari ini.
Akhirnya, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan pernyataan bahwa PPKM diperpanjang dua pekan ke depan. Langkah ini disebut telah melalui pembahasan pada rapat kabinet.
Per Rabu (20/1) kemarin, penambahan kasus konfirmasi positif Covid-19 mencapai 12.568 orang. Angkanya kembali melonjak setelah dalam tiga hari terakhir penambahan kasus tidak pernah tembus 12.000 orang per hari. Dengan kapasitas testing mencakup 43.748 orang, maka tingkat positif atau positivity rate Covid-19 pada Rabu (20/1) ini menyentuh 28,7 persen.
Angka-angka tersebut memberi sedikit gambaran bagaimana perkembangan penanganan Covid-19 di Tanah Air saat ini. Setelah lebih dari 10 bulan pandemi melanda Indonesia, angka kasus harian justru semakin menanjak tinggi.
Terhitung sejak 29 Desember 2020 lalu, Indonesia tidak pernah lagi mencatatkan penambahan kasus di bawah 6.000 orang per hari. Bahkan dalam dua pekan terakhir, hanya empat kali penambahan kasus harian di bawah 10.000 orang per hari.
Perburukan penularan Covid-19 juga terlihat pada tingkat positif harian yang meningkat dengan signifikan. Dalam dua pekan terakhir, tingkat positif Covid-19 harian tidak pernah di bawah 20 persen. Rekor positivity rate harian tercatat pada Ahad (17/1) lalu dengan 32,8 persen.
Perlu jadi perhatian juga, total kumulatif kasus Covid-19 di Indonesia telah menyentuh 939.948 orang. Bila laju penambahan kasus harian tak bisa dibendung, maka bukan tidak mungkin jumlah kasus Covid-19 Indonesia tembus 1 juta orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika