Komisi VII DPR Serius Tangani Masalah Listrik di Pulau Seram

REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Chriesty Barends menegaskan pihaknya tetap serius menangani dan menyelesaikan masalah kelistrikan di Pulau Seram di provinsi Maluku yang mencakup tiga kabupaten yakni Seram Bagian Barat (SBB), Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur (SBT).

"Saya akan membawa masalah listrik di Pulau Seram untuk dibahas tuntas di Komisi VII bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan PT PLN (Persero) Pusat," kata Mercy Barends di Ambon, Ahad (28/2) lalu.

Mercy pada Kamis (25/2) berkunjung ke Pulau Seram untuk melihat langsung kondisi pembangkit milik PLN di pulau tersebut, termasuk bertemu Manager PT PLN (Persero) UP3 Masohi, Andi Purnomo, PT PLN (Persero) UIW Maluku dan Maluku Utara, diwakili Menager Humas PLN Ramli Malawat dan Afiandi Amin untuk mengecek permasalahan yang dihadapi dalam menyuplai daya listrik di Pulau terbesar di Maluku itu. Anggota Badan Anggaran DPR-RI tersebut juga bertemu Manager ULP Piru, Eka Febrianti Empra, Manager ULP Kairatu Rita Talanila, Supervesor PLN Kantor Pelayanan Taniwel, Jefri Semuel Tetty serta anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil SBB, Samson Atapary dan dua Anggota DPRD Kabupaten SBB Fraksi PDI-P masing-masing, Jodis Rumahsoal dan Andarias Hengky Kolly, SH.

Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap kondisi kelistrikan di tiga kabupaten di Pulau Seram perlu dilakukan, guna mengetahui berbagai permasalahan yang dihadapi PLN dalam optimalisasi daya listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. "Ada empat persoalan utama kelistrikan di Pulau Seram yang akan dibicarakan bersama pihak Kementerian dan PT PLN terutama kesiapan infrastruktur dan juga kondisi wilayah, di samping kemampuan mesin pembangkit tidak memadai dari sisi kapasitas maupun usia mesin diesel yang semakin tua," katanya.

Masalah kesiapan infrastruktur dan kondisi wilayah merupakan persoalan mendasar kelistrikan di Pulau Seram, terutama di Kabupaten Seram Bagian Timur. Sedangkan di Seram Bagian Barat saat ini telah beroprasi delapan sistem, di mana masing-masing empat sistem dikelola PT PLN (Persero) UP3 Masohi UP3 Ambon.

PLN UP3 Masohi mengelola sistem yang ada di PUlau Buano, Piru, Taniwal dan Kairatu, sedangkan yang ditangani UP3 yaitu sistem Manipa, Tahalupu, Tomijaya dan Luhu. "Ternyata dari delapan sistem ini baru tiga sistem yakni Piru, Kairatu dan Manipa dilayani selama 24 jam, sedangkan sisanya hanya 12 jam," katanya.

Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI tersebut, solusi mengatasi masalah kelistrikan di Pulau Seram yakni pengadaan mesin baru yang perlu diperjuangkan. Sejauh ini persentase elektrifikasi di Kabupaten SBB telah mengalami kemajuan yakni mencapai lebih dari 90 persen lebih, di mana 80 persen energi listriknya disuplai suplai PLN serta sisanya menggunakan tenaga diesel milik masyarakat.

Dari total 93 desa yang ada di Seram Bagian Barat, 83 desa diantaranya sudah teraliri listrik, sedangkan sisanya 10 desa belum teraliri listrik yakni Laturaki, Lokia Sapalewa, Niniari, Manusa, Huku Kecil, Abio, Akiolo, Rambatu dan Rumberu. "Desa-desa ini menjadi perhatian karena terkendala akses jalan. Lokasinya juga berada di pengunungan, sehingga memerlukan perlakuan khusus. Tentunya dengan menambah mesin-mesin baru di sana," ujarnya.

Ditambahkan, Pemerintah Pusat khususnya PLN Pusat telah menyetujui untuk memenuhi pengadaan 52 unit mesin PLTD untuk Maluku di tahun 2021. Puluhan mesin ini sempat diprogramkan tahun 2019, tetapi tertunda karena program moratorium serta pandemi Covid-19.

"Tahun ini Direksi PLN Pusat telah menyetujui pengadaan 52 unit medis PLTD untuk provinsi Maluku tahun 2021," katanya.

Jumlah tersebut, merupakan bagian dari 97 unit PLTD baru yang dipersiapkan termasuk memenuhi sejumlah rumah mesin yang sudah dibangun tahun 2017 hingga 2019 yang jumlahnya mencapai 86 unit. "Jumlah ini belum termasuk yang sementara dalam proses konstruksi serta tahapan pengusulan proposal," ujarnya.

Khusus Seram Bagian Barat yang perlu segera ditangani yakni pada kawasan Taniwel dan Taniwel Timur. Di wilayah itu perlu disediakan mesin berkapasitas 2x400 KV, sedangkan Pulau Buano diperkirakan kapasitas mesinnya sebesar 2x200 KV.

Selain itu mesin, PLN juga perlu menyediakan SDM yakni tenaga lapangan untuk menangani persoalan kelistrikan di Pulau Seram. Mercy berjanji untuk membicarakan berbagai masalah kelistrikan di Pulau Seram dengan pemerintah pusat, khususnya kementerian ESDM dan Direksi PLN Pusat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika