Komisi IX Minta Pemerintah tak Longgarkan Protokol Kesehatan

Pemerintah diminta berkaca dari ''tsunami'' Covid-19 yang kembali terjadi di India

EPA-EFE/IDREES MOHAMMED
Anggota keluarga, yang mengenakan Alat Pelindung Diri (APD), melakukan upacara terakhir untuk korban COVID-19 selama pemakaman mereka di tempat kremasi di New Delhi, India, (ilustrasi). Komisi IX DPR minta pemerintah tak melonggarkan protokol kesehatan, dan berkaca pada apa yang terjadi di India.
Rep: Nawir Arsyad Akbar Red: Gita Amanda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, meminta agar pemerintah berkaca dari "tsunami" Covid-19 yang kembali terjadi di India. Karena itu, ia meminta agar pemerintah tak melonggarkan kebijakan yang dapat mengurangi potensi penularan virus tersebut.

"Karena adanya berbagai pelonggaran yang diizinkan oleh pemerintah India, justru kondisi saat ini sudah sangat parah sekali. Sistem kesehatan yang lumpuh, rumah sakit rumah sakit kewalahan," ujar Charles di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/5).

Menurutnya, kembali tingginya kasus positif Covid-19 di India dikarenakan kebijakan yang melonggar dan masyarakat yang tak disiplin. Sayangnya, hal ini juga terjadi di Indonesia, saat terjadinya kerumunan di Pasar Tanah Abang, Jakarta.

"Ini (lonjakan kasus) kan terjadi karena masyarakatnya sudah pada titik yang cukup pede pada saat itu, melihat angka pengeluaran turun sudah mulai tidak pakai masker," ujar Charles.

Ia pun mendukung kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat untuk mudik Lebaran tahun ini. Kebijakan tersebut dinilainya dapat mengurangi potensi penularan Covid-19 selama masa libur nanti.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tak ingin rumah sakit kewalahan menangani pasien Covid-19. Masyarakat diimbaunya untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Meski kita sudah mulai vaksinasi, bukan berarti sudah aman dong dan sudah boleh kita berpergian. Vaksinasi itu tidak menutup kemungkinan terjadinya penularan," ujar Charles.

Baca Juga


Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, tidak cukup hanya pemerintah saja yang memberikan larangan mudik bagi masyarakat. Menurutnya semua masyarakat harus terlibat untuk larangan mudik tersebut.

Ia mengatakan, peran orang tua dan saudara yang di kampung halaman sangat penting untuk imbauan larangan mudik. Menurutnya orang tua bisa mengimbau untuk jangan berlebaran di kampung halaman.

Kunci dari menekan angka penyebaran covid-19, kata Doni, yakni adalah bersabar. Menurutnya masyarakat harus bisa bersabar untuk diri sendiri dan keluarga.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Berita Terpopuler