Target Vaksinasi Harian, Ibarat Nafsu Besar Tenaga Kurang

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dessy Suciati Saputri, Sapto Andika Candra, Ronggo Astungkoro, Lida Puspaningtyas,

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong jajarannya agar meningkatkan angka vaksinasi Covid-19 harian sehingga dapat mempercepat penyelesaian target vaksinasi nasional. Dalam beberapa kali kesempatan, Presiden ingin agar laju vaksinasi dapat ditingkatkan menjadi satu juta vaksinasi per harinya pada Juli ini dan 2 juta vaksinasi per hari pada Agustus.

Hingga nanti akhir tahun, Jokowi memasang target sebanyak 181,5 juta rakyat Indonesia telah divaksinasi. Angka 181,5 juta tervaksinasi, kata Jokowi, setidaknya untuk satu dosis suntikan.

"Dengan kerja keras dan bergotong-royong, target ini bukan sesuatu yang sulit asal vaksinnya ada," kata Jokowi, Kamis (1/7).

Kendati demikian, dari laporan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, perkembangan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 nasional per Senin (5/7), capaian vaksinasi justru semakin rendah. Jumlah suntikan harian untuk dosis pertama pada hari ini hanya mencapai sebanyak 238.523 orang.

Total masyarakat yang telah menerima suntikan vaksin Covid-19 dosis pertama pun baru mencapai 32.302.268 orang. Sedangkan, untuk dosis kedua, Satgas mencatat penambahan yang sebanyak 56.370 orang. Sehingga total masyarakat yang telah selesai menerima suntikan dua dosis vaksin Covid-19 baru mencapai 14.035.934 orang.

Jika dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya, jumlah suntikan vaksinasi yang diberikan pada hari ini cukup rendah. Pada Ahad (4/7) kemarin, sebanyak 490.505 orang mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama dan 56.832 orang menerima dua dosis vaksinasi.

Pada Sabtu (3/7), sebanyak 681.419 orang menerima suntikan dosis pertama dan 152.625 orang menerima suntikan dosis kedua. Kemudian pada Jumat (2/7), sebanyak 707.429 orang mendapatkan suntikan dosis pertama dan 145.950 orang selesai menerima suntikan dua dosis. Serta pada Kamis (1/7), sebanyak 905.250 orang mendapatkan suntikan vaksin dosis pertama dan 158.658 orang menerima suntikan dosis kedua.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan, percepatan vaksinasi merupakan salah satu cara untuk memulihkan kondisi kesehatan dan ekonomi yang terdampak pandemi. Jokowi menegaskan, pemerintah akan terus mengejar target capaian vaksinasi Covid-19 sehingga dapat segera menciptakan kekebalan komunitas dan menghentikan laju penularan kasus di Indonesia.

Sementara itu, dalam Sidang Kabinet Paripurna pagi ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, percepatan vaksinasi massal ini menjadi syarat penting agar tercapai kekebalan komunitas di masyarakat. Pemerintah pun ingin mengakselerasi pelaksanaan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia agar target keseluruhan dapat terselesaikan sebelum akhir tahun ini.  

Dengan begitu, penambahan kasus positif Covid-19 dapat dikendalikan dan ekonomi juga dapat kembali dipulihkan. Untuk mempercepat program vaksinasi hingga akhir tahun ini, pemerintah menargetkan agar vaksinasi yang dilakukan bisa mencapai 2 juta per harinya. Bahkan jika kekebalan komunal ingin segera tercapai, perlu dilakukan sebanyak 3 juta vaksinasi per hari pada Oktober-November mendatang.

“Kalau kita ingin selesaikan sebelum akhir tahun ini, maka diperlukan vaksinasi hingga 3 juta per hari pada periode Oktober-November yang akan datang,” ungkap Sri usai rapat kabinet, Senin (5/7).

Menkeu menyebut, target yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi ini memang sangat tinggi. Karena itu diperlukan kerja sama dari seluruh pihak untuk mencapai target pelaksanaan vaksinasi tersebut. Bahkan, Presiden juga meminta agar vaksinasi dapat dilaksanakan dari pagi hingga malam hari baik oleh kementerian/lembaga, TNI, Polri, BKKBN, hingga pemerintah daerah.

“Inilah yang akan menjadi syarat penting untuk kita bisa terus menjaga ketahanan masyarakat dari Covid-19. Namun di sisi lain kemudian pemulihan ekonomi bisa dijaga atau dipertahankan momentumnya,” ucap Menkeu.

Untuk memenuhi target vaksinasi yang dicanangkan Presiden Jokowi, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, meminta Panglima Komando Utama (Pangkotama) di wilayah masing-masing untuk mengoptimalkan vaksinator yang tersedia.

“Para Pangkotama agar mencermati pengerahan vaksinatornya serta data yang dilaporkan dan optimalkan vaksinator yang tersedia baik melalui vaksinasi reguler di setiap faskes TNI maupun melalui serbuan vaksin di wilayah-wilayah sasaran,” ujar Hadi dalam siaran pers, Jumat (2/7).

Hal tersebut ia sampaikan saat melakukan rapat virtual dengan agenda serbuan vaksinasi. Rapat tersebut membahas kelanjutan instruksi Presiden Joko Widodo terkait program vaksinasi nasional melalui serbuan vaksinasi maupun vaksinasi reguler yang dilakukan oleh TNI.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI mengajak kepada seluruh peserta konferensi video untuk bersama-sama mencari solusi agar program vaksinasi reguler dan serbuan vaksin oleh TNI dapat dilaksanakan secara optimal. Ia juga memerintahkan jajaran untuk melaporkan secara detail dan real data aktual hasil di lapangan sebagai dasar dalam mengevaluasi dan mengambil keputusan.

“Apabila ada penolakan dari masyarakat ataupun hoaks dan narasi-narasi negatif terhadap program vaksinasi seluruh jajaran TNI agar membantu menjelaskan kepada masyarakat bahwa pandemi Covid-19 bukan konspirasi global tetapi adalah fakta yang harus kita hadapi bersama,” kata Hadi.

Pada awal tahun ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pernah menyebut, kendala vaksinasi Covid-19 berada di ketersediaan vaksin. Namun, Budi tetap optimistis target memvaksinasi 80 persen populasi menuju kekebalan kelompok (herd immunity) akan tercapai dalam tempo 15 bulan.

"Isu yang paling utama sebenarnya bukan di kapasitas vaksinasi tapi di ketersediaan vaksin," kata Budi, pada awal Januari 2021.

Saat itu, Budimengaku sudah menghitung kapasitas vaksinasi dengan sejumlah metode. Pertama dengan menghitung berdasarkan jumlah klinik, puskesmas dan rumah sakit.

"Kalau (fasilitas kesehatan) yang kecil bisa 100 suntikan per hari, yang besar 300 suntikan per hari. Kita hitung oh ternyata bisa 32 juta suntikan per bulan, artinya untuk (target) 181 juta orang harusnya 6-7 bulan selesai," ungkap Budi.

Cara kedua adalah dengan menghitung berdasar jumlah vaksinator atau orang yang bisa menyuntik vaksin. Indonesia, kata Budi, memiliki 30 ribu vaksinator.

"Masing-masing antara 30- 40 suntikan per hari, 30 dikali 30 ribu vaksinator artinya 900 ribu orang per hari atau 27 juta orang per bulan, jadi untuk 181 juta (target yang disuntik) harusnya selesai dalam waktu 8 bulan," tambah Budi Gunadi.

Pada awal Juli ini, atau beberapa bulan setelah pernyataan Budi di atas, Indonesia menerima beberapa kali kiriman vaksin baik dalam bentuk jadi atau bulk. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi menyampaikan stok vaksin aman hingga saat ini.

"Stok vaksin cukup, dan setiap minggunya terus berdatangan stok baru," katanya dalam konferensi pers, Sabtu (3/7).

Hingga saat ini, sebanyak 45 juta dosis vaksin sudah diberikan. Sebanyak 31,5 juta orang sudah terima dosis pertama dan sekitar 15 juta orang sudah di dosis kedua.

Jika stok vaksin dan vaksinator serta alat penunjang vaksinasi diklaim aman oleh pemerintah, mengapa Indonesia saat ini masih kesulitan untuk memenuhi target vaksinasi harian yang ditetapkan Jokowi? Ketua Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, pogram vaksinasi akan berhasil jika dipengaruhi oleh tiga faktor, termasuk logistik.

"Faktor pertama adalah logistik. Jadi, negara punya logistik yang cukup untuk memvaksin targetnya," katanya saat konferensi virtual bertema Strategi Mewujudkan 2 Juta Dosis Vaksinasi Covid-19, Kamis (1/7).

Miko menambahkan, target pemerintah Indonesia adalah orang di atas usia 12 tahun. Padahal, dia melanjutkan, kelompok yang rentan adalah orang yang bisa divaksinasi atau segala usia termasuk anak-anak di bawah keputusan itu.

Seharusnya, dia melanjutkan, yang divaksinasi adalah semua umur, bukan hanya usia tertentu. Kemudian, dia melanjutkan, faktor kedua adalah pelayanan kesehatan dengan melibatkan aparat TNI/polri, swasta dengan vaksin gotong royong.

Miko mengapresiasi pemerintah yang mengakselerasi vaksinasi 1 juta per hari yang artinya butuh waktu tidak sampai setahun. Padahal, dia menjelaskan, lama vaksinasi bisa 3 hingga 8 tahun.

"Ini percepatan luar biasa karena wabahnya luar biasa," katanya.

Di lain pihak, ia mengekritik pemerintah yang meremehkan Covid-19. Padahal, seharusnya jangan mengabaikan masalah Covid-19 yang merupakan ancaman bangsa.

Faktor ketiga, dia menambahkan, adalah maslahat atau keuntungannya.  Sebab, dia melanjutkan, hingga kini masih banyak orang atau penduduk yang bersikap antivaksin.

"Padahal, keberhasilan vaksinasi harus dibicarakan teori dan praktiknya. Ini termasuk berbicara mengenai halal haram dan efikasi," katanya.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Infeksi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Pusat, Erlina Burhan menilai, cakupan imunisasi di Indonesia yang masih di bawah 10 persen dari target sasaran. Padahal, saat ini Indonesia juga tengah dihadapi oleh penularan varian Delta.

"Harusnya 180 juta yang tervaksin sekarang. Tapi belum sampai 13 juta yang dosis lengkap. Masih banyak yang rentan tertular dan ditambah Delta," kata Erlina, pekan lalu.

Erlina meminta semua pihak serius menangani pandemi Covid-19 agar tak mengarah ke kejadian seperti di India baru-baru ini. "Perlu serius menanganinyaagar tidak mengarah seperti situasi pandemi di India."

Ikuti Whatsapp Channel Republika