Biden Bantah Afghanistan Kembali Seperti Sebelum Invasi AS
Ada dua alasan AS memutuskan invasi ke Afganistan
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mendapat kecaman atas kacau yang terjadi di ibu kota Afghanistan, Kabul. Dia pun menolak klaim bahwa Afghanistan akan kembali ke kondisi sebelum invasi pimpinan AS yang dilakukan tak lama setelah serangan teroris 11 September 2001.
"Itu tidak benar. Mereka tidak akan terlihat seperti mereka (ketika) kami diserang,” kata Biden dikutip dari Sputnik News.
Mengatasi peringatan 20 tahun serangan 11 September, Biden berdiri teguh dan mengecam klaim bahwa Afghanistan akan kembali seperti sebelum invasi AS. Dia mengatakan bahwa sikap seperti itu tidak benar.
"Ada seorang pria bernama Osamah bin Laiden yang masih hidup dan sehat. Mereka diorganisir secara besar-besaran, bahwa mereka mendapat bantuan yang signifikan…dari bagian lain dunia," ujar Biden menegaskan kondisi yang berbeda dengan saat ini.
Biden menyatakan, ada dua alasan AS memutuskan invasi ke Afganistan, yaitu Osamah dan menghancurkan Alqaeda. Setelah itu, Biden menegaskan, Washington kemudian menggeser tujuannya untuk membangun bangsa. "Kami memutuskan untuk terlibat dalam pembangunan bangsa, dalam pembangunan bangsa. Itu tidak pernah masuk akal bagi saya," katanya.
Biden menjelaskan sejarah kemungkinan besar akan menilai pengalaman AS di Afghanistan sebagai pengalaman yang terlalu memaksakan untuk menangani kepentingan nasional. Padahal, sebelumnya Biden menyatakan keputusannya untuk melanjutkan proses penarikan itu diperlukan, terutama setelah pasukan Afghanistan yang dilatih AS tidak menentang kemajuan Taliban dan kehadiran AS akan sepenuhnya menghilang.
Baca juga : Taliban: Kami Telah Menepati Janji
Pernyataan terbaru dari Biden datang beberapa jam setelah Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang diasingkan mengeluarkan pernyataan televisi. Dia bersumpah untuk kembali ke Afghanistan untuk membawa keadilan bagi semua warga Afghanistan yang telah ditinggalkan saat keberangkatannya ke Uni Emirat Arab.
Ikuti Whatsapp Channel Republika